JAKARTASATU.COM, JAKARTA – Setelah diterpa isu miring terkait pertemuan antara Komjen Pol Budi Gunawan dengan salah satu tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, akhirnya Mabes Polri angkat bicara.
Melalui kepala divisi humasnya, Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan bahwa pertemuan antara Kalemdikpol dengan anggota komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sama sekali tidak direncanakan, tidak bermuatan politis dan terjadi secara natural.
“Itu bukan pertemuan yang direncanakan dan tidak ada motif politis, melainkan karena kedua orang tersebut satu sama lain saling mengenal,” kata perwira tinggi Polri di Jakarta, Senin (9/6).
Lebih lanjut Ronny menjelaskan, kala itu Komjen pol Budi Gunawan baru saja usai menggelar rapat dengan beberapa staff. Setelah rapat usai, mantan Kapolda Bali tersebut hendak mencari sebuah restoran untuk makan, dan hanya restoran Sate Khas Senayan saja yang buka kala itu.
Namun, di dalam restoran tersebut juga ada Trimedya Panjaitan yang merupakan salah satu timses Jokowi-JK. Kedua orang tersebut satu sama lain saling mengenal, karena Komisi III RI adalah mitra kerja Polri. Singkat cerita, keduanya saling menegur, kemudian bersalaman, dan sama sekali tidak membahas persoalan politik praktis apalagi persoalan terkait dengan pemilu presiden (pilpres).
“Saya tegaskan, jadi tidak ada persekongkolan politik antara keduanya, karena pertemuan tidak sengaja, berlangsung ditempat umum dan kedua belah pihak tidak saling berjanji untuk bertemu,” tutupnya.
Diberitakan sebelumna, politisi partai Gerindra Arif Poyuono memergoki pertemuan antara Komjen Pol Budi Gunawan dengan Trimedya Panjaitan di sebuah restoran di kawasan Senayan, pada Minggu (8/6). Arif sendiri sempat memfoto pertemuan antar kedua tokoh tersebut.
Kendati demikian, Arif mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan antar keduanya. Terkait dengan hal tersebut, Arif meminta kepada Kapolri untuk segera mencopot Komjen Pol Budi Gunawan, karena dianggap tidak netral dan memihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres tertentu. (MAR/JKS).
