JAKARTASASTU.COM – Hingga saat ini, ulah salah seorang Staf Khusus (Stafsus) milenial Presiden Joko Widodo terus menjadi polemik.
Sorotan diarahkan kepada Aminuddin Maruf yang ketahuan mengirim surat perintah kepada dewan eksekutif mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia untuk hadir dalam acara pembahasan UU Cipta Kerja.
Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan Andi Taufan Garuda Putra, yang melayangkan surat perintah kepada seluruh camat di Indonesia untuk membantu perusahaannya PT Amartha.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, menyayangkan Presiden Jokowi yang tidak mengindahkan sarannya dahulu untuk membubarkan stafsus milenial.
Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan Andi Taufan Garuda Putra, yang melayangkan surat perintah kepada seluruh camat di Indonesia untuk membantu perusahaannya PT Amartha.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, menyayangkan Presiden Jokowi yang tidak mengindahkan sarannya dahulu untuk membubarkan stafsus milenial.
“Karena itu, untuk sekian kalinya, saya menyarankan agar staf khusus milineal itu dihapus. Karena, tidak ada manfaatnya, kecuali hanya sedikit dan memberatkan anggaran,” tegasnya.
Politisi asal Aceh ini mengaku prihatin kejadian tersebut kembali terulang dari lingkaran istana dan seakan mencoreng nama baik presiden. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi oleh presiden terhadap para stafsus milenial.
“Saya prihatin dengan cara pengelolaan negara oleh presiden di periode kedua ini. Seperti tak ada kontrol dan evaluasi terhadap keberadaan staf khusus milenial,” tandasnya. (LJC/RED)
