by M Rizal Fadillah
Rasanya mencurigakan bahwa Prabowo selalu teratas lalu Ganjar Pranowo kedua, Anies ketiga dan seterusnya. Kalau fair sangat besar kemungkinan Anies pertama untuk selanjutnya mungkin muncul nama tokoh kritis seperti Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, atau tokoh lain. HRS juga akan bagus elektabilitasnya. Sayangnya survey itu bisa memainkan responden karena semua tertutup tanpa audit kejujuran. Tak ada sanksi juga atas kebohongan.
Survey dapat menjadi nama lain dari kampanye terselubung dengan data yang bisa diotak-atik. Bahkan lembaga survey sangat besar potensinya menjadi penyebar hoax dan pelanggar UU ITE . Asumsi bahwa survey itu selalu ilmiah, obyektif, dan terpercaya diragukan. Mungkin untuk survey yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti masalah sampah, polusi, atau kepuasan pelanggan atas pelayanan jasa tertentu, bisa benar obyektif.
Survey pada tataran politik berada di “grey area”. Sarat dengan kepentingan. Harga dapat memainkan hasil. Wajar jika publik curiga. Kepentingan politik pragmatik terasa aromanya. Bisnis pun melekat untuk menghidupi atau memperpanjang nafas lembaga survey. Meski tentu keberadaan satu dua lembaga survey yang kredibel tidak bisa dinafikan.
Nama-nama bisa di pasarkan dan dijual. Pembeli dibuat berdasarkan pilihan subyektif, tanpa bukti identitas yang terklarifikasi. Prabowo bukan Prabowo dulu. Sudah banyak pendukung yang lari. Ganjar bukan terbaik, sorotan dugaan korupsi juga mengemuka. Popularitas palsu bisa dikemas. Bentrok dengan Puan membuka kesempatan untuk meracik olahan.
Kecurigaan publik adalah wajar atas permainan survey. Mengingat Prabowo akan berpasangan dengan Puan maka Prabowo harus optimal hasil surveynya agar kuat menggendong Puan. Sementara Ganjar adalah pegangan Jokowi. Jokowi butuh akses baru untuk membangun rezim kronikrasi. Melalui survey dipinggirkan demokrasi.
So, Prabowo dan Ganjar harus tertinggi. Anies dan nama lain diusahakan terus melorot. PDIP dan Jokowi akan bertarung pada “hanya dua pasangan” lalu yang paling hebat menggalang rekayasa dialah pemenang. Pengadilan Mahkamah Konstitusi mudah diatur untuk hasilnya. Yang penting tahan kritik, tahan malu,dan sudah pasti, tahan dosa.
Agar masyarakat tercerdaskan maka perangkat untuk mengawasi mutlak diperlukan. Pertama, dibuat UU tentang Lembaga Survey. Kedua, bentuk Komisi Pemeriksa Lembaga Suryey. Ketiga, audit kinerja maupun keuangan semua lembaga yang ada. Keempat, masyarakat membentuk berbagai Lembaga Survey Watch. Kelima, penegakkan hukum yang konsisten.
Permainan politik survey harus diakhiri dan proses politik mesti berjalan dengan fair. Masyarakat tidak boleh tertipu oleh profil palsu hasil karya lembaga survey. Lembaga survey yang melakukan permainan politik bukan saja layak untuk dibubarkan tetapi penanggungjawabnya harus dihukum.
Mereka adalah penjahat berbulu musang.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 15 Juni 2021
