Presiden FSPPB Arie Gumilar dan M. Abrar Ali, Ketua Umum SP PLN/ist

JAKARTASATU.COM – Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja (SP) PLN dengan tegas menolak upaya privatisasi aset negara melalui Initial Public Offering (IPO) serta mekanisme pembentukan sub holding BUMN karena dianggap membahayakan kedaulatan energi nasional.

Presiden FSPPB Arie GUmilar mengatakan, Pertamina dan PLN memiliki peranan penting untuk memastikan tujuan dibentuknya pemerintahan negara yang tertulis dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pertamina dan PLN, kata Arie, dalam melakukan usahanya masing-masing adalah pengejawantahan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) yaitu penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Pertamina dan PLN dari awal pendiriannya sampai saat ini sudah melaksanakan fungsi vital dan strategis untuk memastikan ketahanan energi nasional berdasarkan prinsip 4A&S (Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, Sustainability),” ujarnya dalam WEBINAR Senin (16/8/2021).

Arie menjelaskan bahwa secara mekanisme pembentukan Holding-Subholding (H-SH) dan Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahaan Pertamina dan PLN memiliki potensi pelanggaran konstitusi yaitu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) serta UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pasal 77, lanjutnya.

Atas dasar hal itu, FSPPB dan SP PLN kemudian memberikan pernyataan sikap terkait rencana IPO terhadap subholding BUMN Geotherlal Indonesia. Inilah 5 pernyataan sikap bersama FSPPB dan SP PLN:

  1. Menolak restrukturisasi BUMN melalui mekanisme pembentukan Holding-Subholding (HSH) PT. Pertamina (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya yang merupakan bentuk lain Privatisasi Aset Negara.
  2. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana Holding-Subholding (HSH) PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya
  3. Mendukung pengelolaan asset vital dan strategis bangsa tetap dikelola dan tetap 100% milik Negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai konsep Penguasaan Negara UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3).
  4. Kami akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan sampai rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding (HSH) PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap terhadap Anak-Anak Perusahannnya dibatalkan Presiden Republik Indonesia.
  5. Meminta dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat dan seluruh pihak untuk menolak rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding (HSH) PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya, karena akan menyebabkan potensi kenaikan harga BBM, Gas dan Tarif Listrik.

Sementara itu M. Abrar Ali, Ketua Umum SP PLN, pihak SP PT PLN Group dan FSPPB menolak secara tegas restrukturisasi BUMN melalui mekanisme pembentukan Holding-Subholding Pertamina dan PLN, serta IPO terhadap anak-anak perusahaannya yang merupakan bentuk lain privatisasi aset negara.

“Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana  Holding-Subholding Pertamina dan PLN serta IPO terhadap anak-anak perusahaannya,” ucap Abrar.
Abrar menambahkan bahwa rencana Holding-Subholding dan IPO anak usaha BUMN akan menyebabkan potensi kenaikan harga BBM, gas dan tarif listrik, seiring terjadinya privatisasi pada sektor-sektor tersebut.
Abrar mencontohkan untuk tarif listrik. Selama ini bisnis listrik dari hulu sampai hilir terintegrasi di bawah PLN, sehingga PLN bersama dengan Pemerintah bisa mengatur harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat. “Kalau ibarat rumah makan Padang, kami berupaya meramu di dapur, sehingga makanan yang disajikan di etalase rumah makan bisa terjangkau oleh pembeli. Tetapi ketika pembangkit mulai diprivatisasi atau diserahkan pada swasta, maka kami hanya menjual makanan orang lain,”tegas Abrar.
Selanjutnya, SP PT PLN Group dan FSPPB akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan sampai rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding Pertamina dan PLN serta IPO terhadap terhadap anak-anak perusahaannya  dibatalkan oleh Presiden Republik Indonesia. (JAKSAT/WAN)

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS