JAKARTASATU.COM – Direktur Eksekutif CORE Indonesia M. Faisal mengatakan bahwa Indonesia Perlu Kritisi Kembali Kerjasama Investasi dengan China. “Karena dari segi tataniaga terdapat indikasi kerugian yang ditanggung negara dari sisi penerimaan pajak dan non pajak/royalty,” ujar M Faizal dalam Didkusi Publik yang digelar Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dengan tajuk “Dampak Investasi China untuk Indonesia: Produktif atau Korosif?” Selasa, 02 Nov 2021.
Dikatakan M Faizal bahwa hubungan ekonomi Indonesia dengan China sebetulnya telah terjadi sejak adanya hubungan dagang lewat kerjasama AFTA. Dari situlah dimulai cerita defisit perdagangan China- Indonesia. Defisit perdagangan China-Indonesia semakin lebar dalam 7 tahun terakhir dimana pertumbuhan impor Indonesia dari China jauh melebihi pertumbuhan ekspor Indonesia ke China.
“Itu disebabkan oleh harga nikel yang dibeli investor dari penambang lebih murah 1/3 dari harga nikel internasional. Penambang harus menjual pada investor smelter. Di samping itu kadar biji nikel yang dibeli nikel juga selalu diukur lebih rendah sehingga kemungkinan besar investor menangguk keuntungan amat besar. Kerugian soal kadar biji nikel diperkirakan mencapai Rp400 miliar per tahun. Itu baru satu lokasi tambang saja di Morowali, belum di tempat lain, Terdapat juga data impor nikel masuk ke China tetapi tidak tercatat sebagai ekspor nikel Indonesia ke China,” paparnya.
M Faizal juga mengungkapkan peningkatan drastis investasi China terjadi sejak 2016 dengan lonjakan investasi menjadi 4,8 Miliar USD atau terbesar kedua setelah Singapura.
“Hubungan ekonomi menjadi lebih masif sejak adanya progam Belt and Road Initiative (BRI) China tahun 2013. Indonesia masuk sejak 2015 bersamaan dengan paket pinjaman China ke Indonesia sebesar 50 miliar USD, dan 72 proyek BRI senilai total 21 miliar USD,” jelasnya.
M Faizal juga mengungkap terkait proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung dimana kerjasama China Railways International co.Ltd. dan PT Pilar Sinergo BUMN. Namun kemudian cost menjadi bengkak dari Rp86,5 triliun menjadi Rp114,24 triliun. “Pemerintah menyuntik dana segar 286,7 juta USD (Rp4 triliun pada APBN 2022) untuk menanggung pembengkakan biaya,” ungkapnya.
Lonjakan investasi China sejak 2016 menurut M Faizal karena sebagian besar ke sektor infrastruktur (logam dasar), namun dalam 3 tahun terakhir ke sektor jasa (infrastruktur) yang sudah melampaui investasi di manufaktur. Eskpro ferro Nikel Indonesia pada 2020 terbanyak ke China (95,9%), India (2,7%) dan China Taipei (0,5%).
“China juga melindungi proyek-proyek investasinya di luar negeri dengan meminta perusahaan keamanan China (swasta) yang berjumlah 4.000 perusahaan. Kebanyakan militer dan polisi China dipekerjakan di perusahaan tersebut. Meski swasta, namun perusahaan keamanan tersebut bekerja untuk kepentingan-dan dikontrol oleh-pemerintah China,”tutupnya. (Aend/JAKSAT)
