HENDRAJIT: Perlu Ada Motor Terbentuknya Kutub Ketiga atau Kutub Alternatif Untuk Cegah Perang Dunia

Kenapa China dan Iran memilih abstain saat sidang majelis Umum PBB dalam memutuskan bahwa Russia melancarkan agresi ke Ukraina?

Begini. Langkah yang ditempuh Iran dan China menurut saya secara taktis sangat jitu. China dan Iran itu kan sejatinya merupakan negara sahabat Rusia. Sebagai mitra strategis Rusia, Iran maupun China bagaimanapun memandang aksi militer Rusia ke Ukraina itu tetap saja kontroversial, mengundang pro dan kontra. Jadi jalan tengahnya ya abstain saja.

Pertimbangannya, kalau masuk dalam 135 negara yang mengutuk serangan Rusia, Iran dan China tidak mau masuk skema persekutuan dengan Amerika. Namun mendukung aksi militer Rusia ke Ukraina terlepas Iran dan China bisa mengerti alasannya, rasanya juga nggak pas karena bagaimanapun juga kedua negara tersebut tidak setuju dengan opsi militer.  Maka keputusan taktis yang paling tepat ya bersikap abstain. Nah Indonesia harusnya mengambil sikap abstain seperti Iran dan China. Seruan Presiden Jokowi agar Rusia dan Ukraina menghentikan perang, sebenarnya sudah awal bagus. Karena seruan penggunaan kekuatan bersenjata kan memang sesuai piagam PBB. Tapi bukan berarti otomatis menyalahkan pihak yang menyerang duluan dan membela yang diserang.

Sebab bagaimanapun juga Ukraina sejak 2014 cenderung jadi proxy AS dan blok Barat. Sehingga tidak bijaksana kalau Indonesia merapatkan barisan dengan 135 negara yang mengutuk aksi militer Rusia. Pengalaman Indonesia dengan Timor-Leste maupun Papua yang selalu dirongrong Australia dan negara-negara yang berbasis etnik Melanesia sejak era Orde Baru hingga sekarang, sudah seharusnya kita punya empati pada Rusia terkait urusannya dengan Ukraina.

Maka itu, harusnya Indonesia bersikap abstain seperti halnya Iran dan China di Sidang Umum PBB beberapa bulan yang lalu. Apalagi kalau saya tidak salah, India yang pada dasarnya masih tetap berkomitmen dengan Inggris yang terikat dalam The Common Wealth, maupun Jerman yang notabene tergabung dalam NATO, juga bersikap abstain. Begitupul Turki yang juga masih NATO pun bersikap abstain.

Dalam merespons Strategi Indo-Pasifik yang dimotori AS untuk membendung pengaruh Cina yang kian meluas di Asia Pasifik, menurut anda apa Indonesia bakal ikut sepenuhnya ke dalam persekutuan Indo-Pasifik?

Nah ini juga menarik. Kalau mau jujur, yang mengkuatirkan AS dan blok Barat itu adalah keberhasilan evolusi geopolitik China. Bukan sekadar karena sekarang jadi negara adikuasa di bidang ekonomi.

Tapi China mampu membuktikan dirinya menjadi negara maju tanpa meniru model Barat. Itu kekuatiran pokok AS dan Eropa Barat yang saya istilahkan keberhasilan evolusi geopolitik China sekarang. Sebab kalau kisah sukses China ini ditiru negara-negara Asia lainnya, termasuk di Kawasan Asia Tenggara, AS dan Barat bakal nggak laku lagi promosinya selama ini bahwa suatu negara bakal maju kalau menganut liberalisme dan kapitalisme.

Karena China sudah membuktikan meski tetap sosialis bisa kok jadi negara maju. Asal para pemimpinnya kreatif, inovatif dan kritis. Di antara 10 negara ASEAN aja, ternyata beberapa diantaranya tertarik dengan model keberhasilan China. Seperti Kamboja, Laos dan Myanmar. Selain Indonesia, Thailand juga tertarik menjalin kerjasama dengan China. Apalagi dalam skema One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiatives (BRI), China mengaitkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia Tengah, Asia Tenggara maupun negara-negara di kawasan Afrika, dengan konektivitas geografis melalui paying Strategi Nasional China yang bernama Silk Road Maritime Initiatives, yang kemudian dituangkan ke dalam kebijakan luar negeri maupun kebijakan ekonomi. Skema China dalam membangun kerjasama ekonomi berbasis konektivitas geografis jalur sutra inilah yang juga mengkuatirkan AS dan sekutu-sekutunya dari Eropa Barat. Karena yang namanya Jalur Sutra itu, secara geografis membentang dari Xinjiang di China, terus mentok sampai laut mediterania di kawasan Eropa.

Nah jalur sutra itu ada beberapa lintasan seperti via utara yang melaju dari China lewat Asia Selatan dan Asia Tengah, terus ke Eropa. Ada yang via Barat lewat Asia Tengah ke Iran dan Irak yang masuk kawasan Asia Barat, dan ada yang via Selatan, yang melintasi Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan beberapa negara ASEAN. Sayangnya karena skema politik luar negeri kita tidak jelas, maka kita tidak secerdas Pakistan dan Iran memanfaatkan skema Silk Road Maritime Initiatives China atas dasar kerjasama saling menguntungkan dengan China. Sebab kalau kita jeli, dalam skema Silk Road Maritime Iniaitives tersebut, selain kerjasasama ekonomi, lewat konektivitas geografis ini juga membuka ke arah kerjasama di bidang diplomasi kebudayaan.

 Lantas, apakah Indonesia akan sepenuhnya mendukung strategi Indo-Pasifik yang dimotori AS?

Saya kira sampai sekarang, kementerian luar negeri kita pun masih memandang konsep dan gagasan Indo-Pasifik sebagai wacana geopolitik yang harus dikaji dan jadi bahan pertimbangan. Tapi Indonesia belum memutuskan mendukung atau menolak. Apalagi kalau kita cermati, strategi Indo-Pasifik AS sarat dengan agenda untuk memecah belah persekutuan 10 negara ASEAN, dan memecah-belah 24 negara anggota forum kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Apalagi di antara negara-negara anggota ASEAN maupun APEC, ada yang dulunya eks koloni AS seperti Filipina dan eks koloni Inggris seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

Dengan begitu, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN sudah seharusnya lebih baik menggagas untuk mengaktifkan Kembali Gerakan Nonblok yang mana Indonesia pernah jadi salah satu pelopornya pada KTT Nonblok pertama di Beograd pada 1961. Apalagi sebelumnya kita juga pernah memelopori terbentuknya Konferensi Asia-Afrika. Nonblok pada hakekatnya bukan oportunisme atau hanya jadi penonton di antara negara-negara yang berkonflik, lalu ikut siapa yang kuat dan yang menang. Bukan. Nonblok sejatinya kita menawarkan sebuah cara pandang baru, konsep dan gagasan baru, di luar skema negara-negara besar yang saling bertarung. Kita justru Bersama negara-negara lainnya, ikut memotori terbentuknya kutub ketiga atau kutub alternatif. Bukan saja untuk mencegah perang. Tapi melawan akar-akar penyebab timbulnya perang. Yang mana antara lain adanya ketidakadilan global. Maka itu, KTT G-20 nanti sebenarnya merupakan momentum Indonesia untuk mempelopori Gerakan Nonblok, apalagi Afrika Selatan sebelumnya juga sudah menyerukan agar Gerakan Nonblok dihidupkan Kembali.

Kan lucu Indonesia yang pelopor Nonblok dan persekutuan Asia-Afrika, malah tidak mengambil inisiatif mempelopori bangkitnya lagi Gerakan Nonblok. Apalagi di dalam keanggotaan G-20, setidaknya ada enam atau tujuh negara yang tergabung dalam Gerakan Nonblok. Dalam situasi seperti itu, Indonesia dan negara-negara nonblok yang ada di G-20 bisa menetralisir kubu pendukung strategi Indo-Pasifik yang dimotori AS versus OBOR dan BRI-nya China.

Namun landasan ideologis negara-negara nonblok harus jelas dan solid dulu untuk menghadapi skema Indo-Pasifik maupun skema BRI-OBOR. Selain itu, tren global sekarang yang mulai bergeser dari unipolar atau pengkutuban tunggal yang dimotori AS, mulai bergeser ke kerjasama-kerjasama atas dasar multipolar alias beragam kutub, yang pada perkembangannya buat Indonesia dan negara-negara nonblok merupakan momentum bagus untuk ikut mewarnai konstelasi geopolitik global.

Oke. Sekarang terkait dengan pemilu 2024 yang semakin dekat, apakah polarisasi AS vs China juga akan mewarnai konstelasi pilpres 2024 nanti?

Tentu saja sangat mewarnai, karena baik AS maupun China tentunya ingin muncul presiden baru yang bikin nyaman kedua negara adikuasa tersebut. Tap kan calon-calon yang secara definitif akan bertarung dalam pilpres 2024 kan belum muncul. Namun yang penting, presiden baru nanti harus punya cara pandang dan analisis yang tepat dalam membaca konstelasi global. Bahwa sekarang ini ada tren yang mana bakal muncul pengelompokkan baru yang didasari gagasan untuk menata ulang tata dunia baru yang sekarang ini selain tidak adil, juga menciptakan stagnasi dan jalan buntu antar negara-negara maju di Barat itu sendiri.

Sehingga Jerman dan Prancis yang merupakan motor penggerak Uni Eropa seturut keluarnya Inggris dari grup ini, sudah mulai mempertimbangkan untuk tidak secara mutlak mendukung persekutuan tradisional Inggris-Amerika Serikat. Hal ini semakin mencuat seiring meletusnya konflik Ukraina-Rusia. Yang mana Prancis maupun Jerman, bahkan beberapa negara Eropa Timur yang semula pro AS pasca perang dingin, tidak mau sepenuhnya menerapkan embargo perdagangan dan sanksi ekonomi kepada Rusia.

Berarti, mereka bukan karena takut diembargo balik oleh Rusia dalam urusan gas. Tapi memang sudah ada kesadaran baru untuk melihat Cina dan Rusia sebagai simpul-simpul baru seturut munculnya kerjasama-kerjasama berbasis ragam kutub atau multipolar. Yang mana AS sebagai polisi dunia sudah tidak relevan lagi. Dalam konstelasi demikian, para calon presiden kita yang masih menganut cara pandang lama sepertinya akan semakin tidak popular di mata pemilih kritis di negeri kita. Maka itu, daripada fokus pada siapa calon presidennya, mending kita fokus menggalang kerjasama-kerjasama dan pergerakan masyarakat pemilih yang cerdas dan peduli masalah-masalah global maupun nasional sebagai satu tarikan nafas. ***