JAKARTASATU.com – Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai otoritas kuat untuk menyelenggarakan pemilu, termasuk menggunakan sistem teknologi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Komisioner KPU RI Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Hadar Nafis Gumay mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera membentuk tim kusus yangg ditugasi melakukan kajian penerapan teknologi informasi, termasuk pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015.
“Bulan ini kami mulai bentuk tim yang akan melakukan kajian. Kita sudah mulai bisa melakukan pertemuan dalam bulan ini,” kata Hadar dikantor KPU belum lama ini.
Mantan penggiat demokrasi yang dulu tergabung dalam LSM Center for Electoral Reform (Cetro) menambahkan tim akan terdiri dari sekitar belasan orang dari beberapa lembaga pemangku kepentingan pemilu. Tetapi, dia mengatakan belum mengetahui siapa saja orang yang akan duduk dalam tim kajian.
Hadar menyebutkan, anggota tim mungkin akan terdiri dari perwakilan universitas dengan jurusan teknologi informasi yang baik, jajaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu, KPU juga akan melibatkan penggiat pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Adapun hasil kajian tim, akan diuji coba dan dimintai tanggapan dari publik. Jika sistem telah teruji dan dapat diterima publik, maka e-voting dapat diterapkan pada penyelenggaraan pilkada 2015 mendatang,” demikian Hadar.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 85 mengatur, pemungutan suara dalam pilkada dapat dilakukan secara elektronik. Pasal 98 perppu tersebut mengatur, jika pemungutan suara dilakukan secara elektronik, penghitungan suara dilakukan secara manual dan/atau elektronik. (JKS/BM)
