JAKARTASATU.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengkritisi presiden Joko Widodo terkait program tiga kartu sakti yang diluncurkan beberapa waktu lalu.
Menurut legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Fahri Hamzah tiga Kartu Sakti presiden Jokowi masing-masing Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sama sekali tidak ditemukan nomenklaturnya dalam APBN 2015 yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.
“Waktu kita memanggil menteri dan menanyakan masalah tiga kartu, mereka tidak bisa menjawab soal cantolan hukumnya, termasuk anggaran yang akan dipakai. Yang berkembang di luar ada yang bilang dari APBN atau justru bilang dana tersebut diambil dari CSR yang ada di BUMN. Meski demikian harus ada cantolan hukumnya, bukan dilakukan seenaknya,” kata Fahri, belum lama ini di Jakarta.
Wasekjend PKS ini menambahkan, tiga kartu tersebut sudah di launching ke masyarakat tapi tidak tahu dari mana anggaran yang akan diambil.
Fahri menambahkan seharusnya Presiden Jokowi menahan diri sampai Februari 2015. Saat itu akan digelar masa persidangan ke dua, dimana Presiden juga dapat mengusulkan ketiga kartu tersebut ke DPR RI.
Masih kata dia, presiden sebaiknya melakukan sejumlah kajian terhadap tiga kartu mengingat zaman Presiden SBY sudah diluncurkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Bantuan Keluarga Sangat Miskin (BKSM), dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
“Saya tidak mengerti apa yang diinginkan Presiden Jokowi terhadap tiga kartu tersebut. Mengingat kartu-kartu itu sudah ada sebelumnya,” demikian Fahri. (JKS/BM)
