JAKARTASATU.COM — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai sistem pertambangan di Indonesia begitu banyak persoalan.
“Masalah tambang ini apakah ada permainan, atau ada sesuatu nah itu lah persoalan. Kenapa persoalan? Misalnya jika tambang di suatu lokasi sudah selesai dan tidak ada juga yang dikembalikan kepada pemerintah setempat maka sudah bisa dipastikan bahwa lokasi itu tidak bisa dikendalikan sebagai mana mestinya seperti misalnya dihijaukan kembali agar tidak merusak lingkungannya,” demikian kata Abraham Samad dalam acara dsikusi KOPI Party bertajuk “Gurita Energi Kotor Dari Lubang Tambang, di Jakarta, (17/11/22).
Kalau saja sistim ini benar, sebagai mana mestinya kan ada keuntungan untuk negara, di situ ada iuran tetap, ada setoran dan royalti kepada pemerintah, bisa untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, tambahnya.
“Pendapatan negara dari sektor tambag ini sangat besar. Dari hitung-hitungan kita di KPK itu bisa menutup utang negara, meningkatkan penghasilan ASN, TNI maupun Polri. Bukan hanya itu malah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan,”beber Samad.
Jadi, sistem pertambangan di Indonesia itu berantakan. “Apalagi secara khususnya dari sisi reklamasi pasca pertambangan,”pungkasnya. (YOS/JAKSAT)
