JAKARTASATU — Persoalan banjir di Jakarta memang sudah kronis dan tidak mudah dicari solusinya. Selain letaknya yang berada di dataran rendah, banjir Jakarta terkait erat dengan keberadaan 13 sungai besar yang melintas antarprovinsi. Karena itu, senator asal DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, penanganan banjir Jakarta harus melibatkan lintas kementerian/lembaga serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Ia pun meminta Jokowi membuat badan khusus untuk menghalau banjir di Jakarta dan daerah sekitarnya.
Memang, tambah Fahira, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dari penataan waduk, pembuatan sodetan, penataan sistem drainase, penambahan pompa, atau rencana pembangunan waduk di Ciawi patut diapresiasi, tapi tidak akan menyelamatkan Jakarta dari banjir. “Selama kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane tidak dipulihkan serta fungsi kawasan Bogor, Puncak, Cianjur sebagai daerah resapan air juga tidak dipulihkan, Jakarta akan terus banjir. Karena, proses pemulihan ini sifat lintas-provinsi dan kementerian. Presiden harus membuat badan yang khusus untuk mengurusi koordinasi antar-wilayah Jabodetabek,” kata Wakil Ketua Komite III DPD RI itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (11/2).
Menurut Fahira, badan khusus itu dibutuhkan agar tercipta penguatan koordinasi untuk penataan tata ruang. Dengan demikian, Jakarta dan daerah sekitarnya bisa sama-sama tumbuh, bebas banjir, punya infrastruktur yang mantap, serta jaringan transportasinya lebih baik. “Badan ini bertanggungjawab langsung kepada presiden dan diberi kewenangan membuat kebijakan dan tindakan serta melakukan koordinasi dengan daerah sekitar Jakarta serta dengan kementerian terkait untuk mengatasi bencana banjir. Koordinatornya bisa menteri yang ditunjuk presiden atau salah satu gubernur yang wilayahnya masuk Jabodetabek. Bisa Gubernur Jakarta, Jawa Barat, atau Banten,” ujar Fahira.
Nantinya, badan khusus ini, lanjut Fahira, misalnya bisa meminta daerah resapan air seperti Bogor dan Cianjur untuk tidak dibangun perumahan atau perkantoran serta percepatan pembuatan waduk terutama di Bogor. Badan ini juga berhak meminta Pemerintah Provinsi Jakarta meninjau ulang izin-ijzn perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sepanjang pesisir Jakarta yang juga menjadi biang banjir Ibu Kota.
“Kalau tidak ada terobosan seperti ini, Jakarta akan tenggelam. Suka atau tidak suka Jakarta adalah Ibu Kota Indonesia. Kalau Jakarta lumpuh, Indonesia juga bisa terancam lumpuh. Jadi, ini untuk kepentingan nasional,” katanya. (Tyo/Pur/Pribuminews.com)
