Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperkirakan bakal dijadikan tumbal dalam kisruh antara Ahok dan DPRD. Yang memperkirakan adalah pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah. Ia memprediksi, proyek pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung bakal makan korban.
Menurut Amir, proyek perangkat UPS itu diketahui sudah sejak APBD 2012 hingga 2014, yang menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah. Perangkat UPS kemudian didistribusikan ke sejumlah sekolah. “Gubernur Ahok boleh saja berkoar proyek UPS merupakan program siluman. Padahal, lelang pengadaan barang tersebut atas sepengetahuan dan restu dari seorang pejabat yang berkantor di Balaikota DKI, yang kemudian ditindaklanjuti pimpinan Dinas Pendidikan,” ujar Amir Hamzah di Balaikota Jakarta, Rabu (4/3).
Kalau sekarang diketahui beberapa pemenang lelang UPS merupakan perusahaan bodong, menurut Amir, pejabat yang bersangkutan harus dimintai pertanggungjawabannya. Selain itu, kata Amir, Kejaksaan Agung diminta memeriksa pejabat yang menjadi pemimpin di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman. “Pasalnya, beberapa pimpinan SKPD itu belum juga mempertanggungjawabkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility yang mereka terima berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Joko Widodo,” ungkap Amir. (Ron/Pur)
