JAKARTASATU.COM — Para tokoh politik pendukung Anies Baswedan berkumpul dalam Diskusi Publik bertema “Rekonstruksi Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat” yang diselenggarakan di Kantor DPP Bronies, Jatinegara Timur, Minggu (12/3/23).
Benny K. Harman dari DPP Partai Demokrat, pilihan kata ‘rekonstruksi’ sengaja dipilih yang mengacu pada aspirasi yang sedang berkembang di masyarakat.
“Merekonstruksi politik Indonesia memang saja sengaja dipilih sebagai antitesa terhadap realitas politik dan realitas ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini,” jelas Benny.
Di sesinya, Benny membagi antitesa realitas politik menjadi dua bagian, yaitu pandangan kelompok yang ingin kembali kepada UUD 1945 dan kelompok pro status quo.
“Yang pertama kelompok yang menganjurkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai solusi atas masalah yang kita hadapi pada saat ini,” tegas Benny.
“Juga, bagi saya ini antitesa terhadap kelompok-kelompok yang pro status quo. Antitesa terhadap kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan kekuasaan,” sambungnya.
Sementara itu, tokoh dari DPP PKS, Handi Risza lebih menyoroti persoalan ekonomi. Ia mengutarakan praktik ekonomi selama hampir 10 tahun terakhir cenderung stagnan. Ia sempat menyinggung janji Presiden Jokowi yang ingin berupaya membuat perekonomian Indonesia ‘meroket’.
“Praktis hampir 10 tahun, kita menghadapi stagnasi ekonomi yang mungkin tidak pernah kita alami sebelumnya. Bagaimana kondisi perekonomian kita bisa dikatakan jalan di tempat. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%,” jelas Handi.
Selain itu, Handi juga menyoroti pendanaan pembangunan yang bersumber dari utang. Utang yang seharusnya dapat membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi ternyata juga belum optimal.
“Sekarang saja ini sudah mendekati angka 6 sampai 7 ribu triliun atau nilai ini setara dengan 38% atau 39% dari pendapatan PDB (Produk Domestik Bruto) kita,” paparnya.
Maka dari itu, diskusi publik yang digawangi oleh Posko Pilihan Rakyat (PPR) Relawan BroNies ini berharap dapat mengawal rekonstruksi dalam melawan kelompok oligarki yang sistematis ini. (oct/CR-jkt)
