Kebijakan Bongkar Trotoar Jadi Jalan Raya, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Dibanjiri Kritik Masyarakat
JAKARTASATU.COM — Dibongkarnya jalur pejalan kaki (trotoar) di kawasan persimpangan lampu merah Santa, Jakarta Selatan mengundang kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Kebijakan rekayasa lalu lintas penutupan putaran balik (U-turn) tersebut diberlakukan oleh pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Jumat (14/4/23) dan mengorbankan trotoar yang dibangun pada masa pemerintahan Anies Baswedan.
Masyarakat menyayangkan trotoar yang seharusnya dapat dimanfaatkan pejalan kaki, kini dibongkar dan dialihkan untuk memfasilitasi kendaraan. Salah satu dari kebijakan penutupan 32 U-turn yang dicanangkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
Namun diketahui, penambahan jalan tersebut tetap tidak mengurai kemacetan di wilayah sekitar Pasar Santa, Jakarta Selatan. Berbagai kritik warga net pun berdatangan, salah satunya yang ramai, yaitu di media sosial Twitter. Sebagian dari mereka menyoroti tentang kurang efektifnya langkah kebijakan Heru tersebut.
“Selebar apapun jln di Jakarta ttp jg macet. Kebijakan tepat adalah mengurangi pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik,” cuit salah satu akun Twitter bernama @g_shelumiel.
Warga net lain juga mengomentari bahwa kebijakan seharusnya mengutamakan agar warga DKI Jakarta beralih kepada moda transportasi publik, bukan mendukung penggunaan kendaraan pribadi.
“Trotoar dibongkar jadi jalan raya maka konsep transportasi tentu juga berubah, yg tadinya : jalan kaki, kendaraan bebas emosi, transportasi publik murah, mudah massal dan terintegrasi baru kendaraan pribadi, kalau sekarang apa @DKIJakarta masih pada konsep tsb? Semoga saja masih,” cuit akun @ballambinlove.
Selain itu, berbagai komentar mengenai kinerja Heru juga menjadi salah satu perhatian warga net. Mereka menyayangkan kebijakan Heru tidak berpuhak kepada rakyat.
“Heran plt. Gubernur tdk dipilih rakyat kok semena-mena merubah fasilitas umum.. seolah-olah krn ada proyek IKN, Jakarta sdh tdk dianggap ibukota lagi..” ujar akun @Makmur13745478.
“Beda pemimpin, mmg beda kebijakannya. Tp kebijakan yg mengabaikan kepentingan rakyat adalah kejahatan politik. Mentang2 lg berkuasa, jd sewenang2. Sengaja menciptkn proyek baru yg mnguntungkn segelintir org. Makan tuh aspal,” cuit akun lain, @purnamainsight. (oct/CR-JAKSAT)
