Pengamat: Tugas Menkominfo Baru dari Presiden Jokowi Mubazir
JAKARTASATU.COM– Menkominfo Budi Arie Setiadi dan wamenkominfo Nezar Patria yang baru dilantik mendapat tugas oleh Presiden Jokowi untuk membereskan aktivitas medsos, e-commerce, dan tik tok.
Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto tupoksi Kominfo sebagai regulator harusnya lebih visioner dalam merumuskan kebijakan nasional, informasi, informatika, postel.
“Tugas Menkominfo kalau ngurusin medsos, e-commerce, tik tok ini ngurusin yang parsial, mubazir banget. Kewenangan kekuasaam negara diberikan kepada menteri Kominfo memiliki tugas lebih besar sebagaimana diatur dalam undang-undang,” kata Satyo kepada redaksi Jakartasatu.com, Kamis (20/7/2023).
Selain itu kata Satyo, sudah ada lembaga yang mengurisi bahkan sudah ada undang-undangnya yang mengatur adanya sanksi, larangan bagi kegiatan dari e-commerce, medsos, ITE dan segala turunannya.
“Kalau hanya menjadi watch dog, mubazir kekuasaan yang diberikan kepada menteri kominfo. Ya memang rada anomali di rezim Jokowi ini,” ujarnya
Ia menuturkan banyak pejabat negara, menteri yang memiliki tugas dan wewenang yang seharusnya urusi hal besar namun prakteknya mengurusi hal-hal remeh. Mubazir!. Seperti misalnya sibuk menghadiri peresmian-peresmian, pembukaan acara, menghadiri forum ramah tamah. Jadi banyak meninggalkan tugas yang diberikan dalam undang-undang, lebih luas. Jadi tidak mengerjakan tugas bernegara sesuai sektor bidangnya masing-masing.
Seperti Menkominfo yang baru dilantik lanjut Komeng sapaan akrabnya, sebagai regulator harusnya memberikan pendidikan yang visioner. Misalnya bagaimana agar masyarakat luas bisa menggapai teknologi informasinya, internet murah terjangkau bagi masyarakat kecil, supaya masyarakat bisa mendapat edukasi yang lebih tinggi, memadai dan lebih maju.
Ia menegaskan bahwa Menkominfo yang baru dilantik harusnya lebih visioner merumuskan bagaimana internetnya lebih cepat dan murah, terjangkau masyarakat luas khususnya di daerah-daerah untuk kepentingan sekolah, kuliah, kerja. Internet busa dicapai tidak hanya di kota-kota besar saja.
“Harapan saya sih dari tekonologi informasi itu banyak kemajuan yang bisa di-deliver dari pemerintah, pemangku kepentingan kepada kepentingan rakyat baik itu di daerah-daerah dan kota,” ungkapnya
Kemudian tambah Satyo, bagaimana negara memastikan bahwa teknologi informasi bisa terjangau, murah dan bagus. Jangan masyarakat hanya dijadikan komoditi melulu.
Juga ia berharap Menkominfo jangan hanya jadi perpanjangan tangan kekuasaan menyebarluaskan informasi sesuai keinginan penguasa.
“Informasi itu harus balance disampaikan kepada masyarakat luas. Itulah fungsi regulator sektor komunikasi dan informatika,” terangnya.
Misalnya kata aktivis 98 ini, terkait kasus BTS yang gencar diungkap media sosial, harusnya Kominfo sampaikan saja jangan ditutup-tutupi. Tapi juga jangan tebang pilih.
“Jangan hanya menyasar partai tertentu, orang-orang tertentu. Sampaikan saja siapa yang ikut cawe-cawe di situ. Dan jangan hanya untuk melindungi informasi terkait BTS,” tandas Satyo
“Juga terkait pilres, jangan informasinya disortir mana yang boleh diinformasikan dan mana yang tidak boleh tapi hanya sesuai keinginan penguasa,” pungkasnya. |Yoss
