Aguan Pimpin Konsorsium PMDN IKN, Andrianto Andri: Kepentingan Penyandang Dana Pencapresan Jokowi
JAKARTASATU.COM— Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo alias Aguan memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu terungkap dari pernyataan resmi Kementerian Investasi/ BKPM yang dikeluarkan Minggu (13/8) kemarin. Nah, berkaitan dengan posisi itu, Aguan telah mengunjungi proyek IKN pada Jumat (11/8) lalu bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
“Kami melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe pada Jumat siang,” kata Bahlil.
Kami melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe pada Jumat siang,” kata Bahlil.
Menanggapi hal tersebut Andiranto Andri pengamat kebangsaan mengungkapkan bahwa
yang pertama pendirian ibukota negara yang digagas oleh Jokowi itu tanpa persetujuan rakyat Indonesia secara universal, hanya melalui prosedur formalistik di DPR. Kita tahu DPR hari ini tidaklah mewakili kepentingan rakyat banyak.
“Pembangunan ibukota negara itu harus melibatkan rakyat banyak, sebagaimana sejarah Indonesia diproklamirkan di Jakarta. Jakarta menjadi sebuah lambang, semua memori perjuangan kemerdekaan Indonensia di Jakarta. Ini ga bisa main-main.,” tandas Andrianto Andri
“Ibu kota negara Indonesia harus wilayah yang kuat dari segala serangan internal dan eksternal. Kalau alasannya menghindari macet, banjir kan bisa diperbaiki,” ujar Andrianto Andri
“Jadi alasan-alasan Pemerintah tidak logis,” imbunya
Yang kedua lanjut Andrianto Andri alasan pemindahan di Penajam Utara, Kalimantan. Apakah sudah melalui persetujuan rakyat di Kalimantan? Apakah itu sudah melalui amdal yang benar? Apakah memang itu yang sesuai dengan dengan aspek keamanan?
“Ibu kota dibangun harus ada keamanan negara. negara-negara lain manapun menperhitungkan keamanan terutama keamanan dari luar,” jelas Andrianto Andri.
Andrianto Andro menuturkan Ibu kota Jakarta itu dibangun instalasi pertahanan negaranya di Marunda pada tahun 60an, setelah itu di Tangerang tahun 80an. Ibu Kota Negara penting , harus steril, keamanan dari ancaman-ancaman, intervensi dari pihak luar. Selain itu membangun instalasi bukan perkara gampang, tidak cukup setahun, dua tahun.
Di luar negeri jarang terjadi pemindahan ibu kota. Dan pembangunan Ibu Kota negara tidak bisa lepas dari sejarah panjang. Seperti ketahanan ibu kota di RRC sejarahnya tidak bisa lepas dari Dinasti Ming. Begitu juga dengan ibukota Tokyo negara Jepang dll.
Yang ketika, Aguan cs dukung Jokowi dalam pencapresan tahun 2014. IKN ini kepetingan personal Jokowi terkait para penyandang dana pencapresan Jokowi. Sebagaimana Ahok pernah ungkapkan tahun 2016 Jokowi terpilih sebagai Presiden karena bantuan pengembang. Makanya ada kompensasi pasca Pilpres 2019
“Jadi Jokowi punya kepentingan oligarki yang sudah mensuport terpilih dirinya menjadi Presiden,” terang Andrianto Andri
Andrianto Andri menjelaskan bahwa IKN ini kompensasi untuk para pengembang yang telah mensuport Jokowi karena reklamasi dibatalkan Anies Baswedan saat Anies masih Gubernur DKI. IKN ini kompensasi reklamasi. Harusnya ibu kota negara itu kepentingan negara bukan kepentingan swasta.
“Ada yang ingin melakukan investasi-investasi di negara ini kan lucu. Ibukota negara dijadikan ajang proyek swasta yang berbalut negara,” ujar Andrianto Andri merasa lucu
“Pembangunan ibu kota sebaiknya dibatalkan saja. Itu hanya akal-akalan aja. Kita membutuhkan uang untuk rakyat. IKN hanya kebutuhan para pengembang taipan. ujung-ujungnya gagal, bikin kota Mandiri,” pungkasnya. (Yoss)
