JAKARTASATU – Mendengar keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, hanya memperoleh jatah membangun 10.233 megawatt (MW) dalam proyek pembangkit listrik 35 ribu MW, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku akan mengevaluasi manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengetahui progres mega proyek tersebut.
Sejauh ini, lanjut Rini, sebanyak 17 ribu MW sudah ditandatangani melalui skema public partnership agreement (PPA) dengan pihak swasta.
“Itu proyek power plan yang dibangun oleh pihak swasta itu. Makanya hari ini, kami akan review kinerja PLN sendiri terkait prigres di semua propinsi, apakah sudah kurang atau bagaimana. Jadi, perlu kalian ketahui, kalau bangun power plan itu, jika tahun ini baru dibangun, maka sekitar tiga atau bahkan empat tahun ke depan akan selesai,” tarang Rini.
Saat disinggung tugas-tugas PLN yang belum selesai, Rini mengaku telah meminta PLN untuk menyelesaikannya segera. Terlebih banyak pembangkit listrik yang dibangun periode sebelumnya belum juga selesai.
“Iya itu jadi PR PLN. Dia harus selesaikan karena ada powerplan yang dibangun delapan tahun terakhir masih blm sekesai dan itu sedang kami evaluasi. Seperti jalur yang sangat panjang seperti Sumatera saja itu harus kita bangun 5 ribu km. Jadi dari powerplan itu disambungkan ke seluruh provinsi. Dan itu pekejaan besar,” tutupnya.
Saat dikaitkan evaluasi tersebut dengan penggantian Komisaris Utama PLN, Selasa kemarin. Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era kabinet Megawati Soekarno Putri ini, enggan untuk menjawab. (REZ/ewind)
