Tegakkan Keadilan, Lawan Kezaliman: Bung Presiden Belum Terlambat, Bebaskan Pulau Rempang dari Penjajahan
Penulis: Rusdianto Samawa, Kritikus
Doa dan Amiin menggema bersahutan di gelaran Pembekalan Partai Ummat di Cisarua Puncak Bogor. Peserta terasa emosional karena merenungi nasib Indonesia yang di impikan itu, ternyata tipikal pemimpinnya menjajah negeri sendiri. Sebagian peserta pembekalan Caleg Partai Ummat meneteskan air mata dan instruksi ditengah acara pembukaan yang ingatkan para peserta untuk mendorong perjuangan dan mendoakan rakyat Pulau Rempang, Batam. Mengingat rakyat di Pulau Rempang Galang kini dalam ancaman tergusur dan terusir dari tanah leluhurnya.
Penggusuran Warga Pulau Rempang Buntut proyek investasi Rempang Eco City. Bung Presiden harus bertanggung jawab atas gusur menggusur itu alias menjajah negeri sendiri. Rakyat sudah muak dengan investasi Aseng – Asing yang selama ini, terkesan kerdilkan rakyat Indonesia. Bahkan terkesan Bung Presiden melindungi investor keparat itu. Warga bentrok dengan aparat itu, usaha pertahankan tanah leluhur Melayu yang sudah lama berdiam domisili disana.
Rakyat Pulau Rempang tak ada pilihan lain, melawan kezaliman rezim dan menegakkan keadilan atas perampasan hak adat atas nama investasi. Bung Presiden, aparat gabungan dari kesatuan polisi dan tentara yang anda suruh – suruh dengan menbudaki dan menistakan hak kedaulatan rakyat Pulau Rempang. Sebanyak 60 kendaraan lapis baja telah berpihak pada investor haram jadah itu, lakukan buldozer rakyat Pulau Rempang.
Bung Presiden, belum terlambat lakukan evaluasi dan stop investasi kaca yang menyayat hati, piluh sembilu, dan menggorok leher rakyat itu. Jangan sampai Bung Presiden tergilas oleh sumbu api perlawanan rakyat karena kebengisan rezim yang anda pimpin. Negara sudah telanjang – setelanjangnya melakukan penjajahan kepada rakyat Pulau Rempang. Rezim yang Bung Presiden pimpin sudah kelewatan memberi jalan karpet merah pada Aseng – Asing yang membuat rakyat tergorok leher di dua kelurahan: Sembulang dan Rempang Cate sehingga sekarang situasinya semakin panas mendidih karena merasa terbuang dari tanah leluhurnya.
Data terkumpul dilapangan bahwa pembangunan Rempang Eco City juga gusur menggusur 1.835 bangunan di daerah Rempang. Merujuk Laporan Percepatan Investasi Pulau Rempang Direktorat Pengelolaan Pertanahan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang diterbitkan pada Oktober 2022.
Dalam laporan itu disebutkan pula tercatat 15 titik pengajuan hak pengelolaan lahan (HPL) yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Batam. Adapun Luas area 15 titik HPL yang diajukan tersebut yaitu 6.115.450 m² atau seluas 611,5 Ha. Sedangkan hasil ukur yang disetujui seluas 5.675.602 m² atau seluas 567,5 Ha. Penggusuran berawal dari investasi rencana pengembangan kawasan ekonomi baru (The New Engine of Indonesian’s Economic Growth) dengan konsep “Green and Sustainable City” di daerah itu.
Dirangkum dari Tempo dan Antara, bahwa investasi tersebut dilakukan setelah Bung Presiden setelah lawatan diplomatik ke China pada akhir Juli lalu. Bung Presiden, fokus bangun investasi di Rempang itu rupanya tidak mudah, anda mendapat penolakan keras oleh rakyat. Perlu diketahui, rakyat sudah menabuh genderang perang atas kezaliman dan menarik jangkar untuk berlayar dalam jihad kerakyatan “hayya alal falah” guna terpenuh keadilan.
Apalagi rakyat sudah tau seluk beluk dan rute kezaliman yang terjadi diakhir satu tahun periode kekuasaan, yakni pengabdian Bung Presiden kepada China tanpa henti melalui kerjasama investasi. Rakyat sudah kecewa berat dengan rezim yang anda pimpin. Bung Presiden memimpin negara sudah terlalu naif, rakus seperti serigala berbulu domba. Tugas Bung Presiden, mestinya hadirkan keadilan sosial yang sungguh – sungguh sebagaimana amanat UUD 945. Tetapi gagal total.
Realitas kekuasaan rezim saat ini, sangat mencabik – cabik kedaulatan tanah, air dan bumi pertiwi Indonesia. Pulau – pulau kecil yang berpenghuni semakin mudah digadai pada perusahaan asing – aseng seperti perusahaan asal China itu Xin Yi International Investment Limited yang kali ini aneksasi rakyat Pulau Rempang.
Apalagi Pulau terluar dan terisolir tak berpenghuni yang kosong dari perlawanan, bahkan banyak rakyat tidak mengerti (tidak tau) pulau – pulau tersebut, bisa jadi sudah terjual. Bung Presiden sebagai pemegang saham amanat rakyat dan satu coretan tanda tangan anda, diharapkan berpihak pada rakyat Pulau Rempang agar bung Presiden segera hentikan investasi itu.
Tak ada gunanya investasi 170 triliun yang dibanggakan itu. Kalau rakyat Pulau Rempang menderita selama-lamanya. Tergorok mati dinegeri sendiri karena kejahatan bengisnya kekuasaan yang menerima rayuan oligarki rakus nan sembrono itu. Tak berguna bagi nusa dan bangsa atas investasi China. Bung Presiden harus nasehati secara baik dan benar semua menteri – menteri yang anda pimpin atas keluarnya peraturan kawasan proyek strategis nasional yang telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023.
Tak bermanfaat investasi 190 tahun dengan 170 triliun itu, tetapi rakyat menderita tanpa arah yang jelas. Ketentuan yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagai dasar penetapan kawasan strategis itu, tak membawa kemaslahatan bagi rakyat.
Lebih baik Bung Presiden yang katanya nilai survei kepercayaan rakyat paling tinggi, sebaiknya hentikan proyek tersebut. Tak sepadan keberkahan kawasan Eco City tersebut digarap melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan nyawa rakyat yang tergorok dan tergadai ditanah rumahnya sendiri.
Pembangunan yang Bung Presiden rencanakan itu pasti menelan ribuan korban rakyat di Pulau Rempang. Apabila lahan seluas 17 ribu hektar untuk proyek yang ditargetkan menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080 dan membuka lapangan kerja. Itu sama menghancurkan kedaulatan sah de vacto Indonesia.
Bung Presiden, kita semua rakyat dan termasuk anda sendiri. Belum mengerti arah masa depan Indonesia seperti apa. Mayoritas rakyat sudah menduga arahnya yakni terkoyak – koyak dan terbaginya wilayah Indonesia oleh kekuatan Asing – Aseng yang kita sendiri masih meraba.
Bung Presiden, please kebijakan investasi ini, jangan jadikan alat pembodohan rakyat dengan alasan meningkatkan daya saing dengan Malaysia maupun Singapore. Itu hanya akal bulus yang membisik dan membidik agar Indonesia terpecah – pecah. Sekali Bung Presiden percaya pada bisikan setan investasi, maka tinggal menunggu kehancuran negara ini. Please Bung Presiden hentikan investasi. Biarkan rakyat Pulau Rempang hidup sejahtera secara alamiah.
Bayangkan, 16 kampung tertua Melayu yang berdiri 1834 itu akan lenyap ditelan penjajah Aseng – asing. Kalau dipaksakan direlokasi, maka nilai sejarah tradisional dan budaya adat melayu jauh sebelum Indonesia merdeka akan hilang selama-lamanya. Apalagi Pulau Rempang sudah menetap sejak di bawah asuhan kekuasaan Kerajaan Melayu Islam Riau Lingga. Tentu rakyat Pulau Rempang, lebih dahulu hadir dibanding Indonesia merdeka. Bahkan dari Rempang Melayu itu, menyumbang untuk kemerdekaan Indonesia.
Intinya Bung Presiden, hentikan investasi China – Kaca itu. Hentikan rayuan ganti rugi kompensasi untuk 10 ribu warga dengan hunian baru. Hentikan tipu daya muslihat itu yang katanya menanggung biaya hidup setiap bulan sebesar Rp1.034.636 per orang dalam setiap kartu keluarga (KK). Hentikan janji manis bagi hunian baru berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter.
Bung Presiden, semua proses investasi China – Kaca itu harus dihentikan. Rakyat Pulau Rempang, jangan ragu menolak upaya paksa investasi, karena rakyat menolak diatur dalam konstitusi negara. Rakyat jangan menerima rayuan maut akan dibangun fasilitas pendidikan, pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial. Termasuk masjid, gereja, tempat pemakaman umum dan fasilitas dermaga untuk kapal-kapal nelayan. Semua itu, akal busuk para investasi yang ingin kuasai dan bagi wilayah NKRI.
Bung Presiden, tersisa kurang lebih satu tahun lagi ditampuk kekuasaan. Jangan membawa malapetaka. Bung Presiden harus menjamin kelangsungan pemilu secara damai, jujur, adil dan bermartabat. Jangan membuat kebijakan yang berpotensi merusak sendi kehidupan sosial ekonomi rakyat. Karena selamatnya negara tergantung dari hasil kepemimpinan pemilu mendatang.
Rakyat Indonesia ingin, kepemimpinan Bung Presiden Presiden harus bisa membawa Indonesia Gemilang. Catatan perjalanan kekuasaan Bung Presiden pimpin selama ini, sudah membuat rakyat menderita diberbagai sektor: kelautan – perikanan, pertambangan, sosial ekonomi timpang dan lain-lainnya. Jadi Bung Presiden belum terlambat untuk menyadari semua hulu hilir setiap masalah sosial yang terjadi, jangan sampe dikenal sebagai pemimpin yang oligarkis – koruptif.
Rakyat Pulau Rempang juga, harus berani menolak. Menabuh perang melawan penjajahan investasi jahanam itu. Jangan biarkan bumi, air dan tanah pertiwi sejengkal pun dikeruk dan dijajah oleh Aseng – Asing. Mari lawan kezaliman, tegakkan keadilan.
Rakyat sudah saatnya jihad anti kezaliman yang menggusur tanah nenek moyang. Hal ini suatu indikator sangat nyata gagalnya Land Reform (Reformasi Agraria). Bung Presiden terkenal bagi sertifikat, sekaligus mencukur rata bumi Indonesia. Benturan rakyat ini akan terus terjadi. Potensi Indonesia berantakan sangat terbuka. Karena pemimpinnya tidak memiliki rasa empati.
Serobotan tanah Rempang, sebuah alarm terhadap investasi dan pelindung oligarki yang selama ini telah merampas tanah rakyat di mana – mana. Bara api dalam sekam tak bisa dielakkan, apabila rezim Bung Presiden tidak segera perbaiki.
Rakyat Rempang, terus nyalakan api obor keadilan dalam dada. Kezaliman harus dilawan tanpa ampun dan keadilan wajib tegak tanpa negosiasi dengan investasi yang menggorok leher rakyat itu sendiri. Merdeka …. Merdeka…. Merdeka.[]
