Dewan Penasihat FPN Radar Tribaskoro : Reformasi Itu Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Jakartasatu.com— Radar Tribaskoro Dewan penasehat Front Pergerakan Nasional (FPN) mengatakan bahwa FPN adalah organisasi yang diinisiasi oleh veteran aktivis mahasiswa era 80an sd 90an. Jadi FPN mewakili 3 generasi aktivis yang terlibat dalam pergerakan politik di era Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Walau begitu FPN didirikan untuk menjadi sarana pergerakan politik anak muda jaman kiwari, generasi milenial dan zilenial. Hal itu disampaikan dalam acara Deklarasi Front Nasional mengusung tema “Resolusi Perubahan Untuk Keadilan Bangsa, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Calon Presiden dan Wakil 2024-2029” yang diselanggarakan di Kafe Juang, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa 26/9/2023
FPN didirikan untuk menjawab panggilan rakyat lanjut Radar, Rakyat hari ini kecewa, marah dan frustrasi karena kehidupan dirasakan semakin berat dan menjepit. Mereka kecewa karena telah ditinggalkan oleh para politisi. Para politisi sibuk bergerombol memunguti remah-remah makanan sisa serigala perampok keuangan dan sumber daya negara. Mereka berlomba memanjat piramida kekuasaan demi remah yang terbesar.
FPN menilai perilaku itu menyebabkan para politisi melalaikan kewajiban mereka untuk melindungi dan memakmurkan rakyat. Secara perlahan tapi pasti watak politisi berubah menjadi mengejar keuntungan bagi kelompok dan diri sendiri, mendahulukan tujuan jangka pendek ketimbang tujuan jangka panjang yang lebih substansial, namun lebih dari itu para politisi telah membuka pintu lebar-lebar, termasuk memberi kekuasaan politik kepada para pemilik uang. Dengan begitu kecenderungan materialisme politik menjadi sangat sukar dibendung.
Di sisi lain kata Radar, politik personifikasi telah msnginjak-injak sistem politik. Figur telah mendominasi sistem. Di tingkat nasional presiden sebagai eksekutif semakin mengendalikan lembaga legislatif dan yudikatif. Sementara di tingkat partai politik peranan ketua umum melampaui apa yang dijinkan oleh konstitusi partainya sendiri.
Dewan Penasehat FPN menyoroti bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini berkembang paham yang disebut ekonomi neoliberal yang pada hakikatnya adalah ekonomi pro-oligarki atau pro-investor. Paham ini bertujuan memakmurkan *individu* investor, bukan masyarakat luas. Paham ini telah terwujud dalam UU Ciptaker dan UU Kesehatan. Kedua UU itu menempatkan para investor sebagai penentu dan pelaksana kebijakan di bidang industri dan kesehatan. Ibaratnya, ekonomi telah diserahkan ke mulut buaya. Ekonomi rakyat disebut ekonomi residual, hanya memakan remah2 tersisa, sementara bagian terbesar ditelan oleh oligarki.
Selanjutnya Radar menyebutkan terkait BPS melaporkan ada pertumbuhan ekonomi. Pada saat bersamaan pengangguran meningkat, uang tidak beredar di bawah. UMKM mati. Kenyataan ini membuktikan bahwa pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh kalangan atas saja.
” Jadi secara bersamaan tatanan politik dan tatanan ekonomi diatur oleh oligarki,” jelasnya
Tatanan ekonomi dan sosial diatur Oligarki
Sementara itu orang dibuat agar tidak khawatir kepada kenaikan utang pemerintah, kemerosotan lingkungan hidup dan penghisapan sumberdaya alam. Di sini tatanan sosial pun mau dikendalikan, generasi muda disuruh mengabaikan bahwa utang luar negeri, lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah aset utama yang mestinya dipelihara negara agar bisa dinikmati oleh generasi masa depan Indonesia.
Lebih dari itu jelas Radar, tatanan kultural kita dipaksa menunduk kepada kultur Negara Cina. Hal itu nyata tersirat dan tersurat dalam relasi ekonomi Indonesia – Cina. Semua kerjasama ekonomi antara kedua negara terjalin secara tidak seimbang, yaitu dengan merugikan kepentingan tenaga kerja, pebisnis dan generasi masa depan Indonesia. Relasi tidak adil itu mencerminkan pandangan elit Indonesia yang meletakkan kultur yang memberi kekuatan dan kepercayaan diri bangsa Indonesia sebagai inferior terhadap kultur Cina.
“Nilai2 yang berorientasi kepada keharmonisan hidup dalam jangka panjang, disingkirkan oleh visi jangka pendek,” ungkapnya
Akibatnya kita semakin menjauh dari cita-cita pendiri bangsa di tahun 1945, aktivis mahasiswa yang menumbangkan Orde Lama 1965, aktivis mahasiswa anti-otoriterisme Orde Baru 1978 dan aktivis mahasiswa 1998 yang menumbangkan Orde Baru. Kita semakin terjerat, bahkan semakin dalam, dalam jebakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Bagi FPN, juga masyarakat, semua itu menimbulkan penderitaan rakyat yang semakin tidak tertanggungkan. Rakyat memanggil dari seluruh penjuru negeri. Kami, para pendiri FPN, menjawab panggilan rakyat itu. Hai rakyat, kami sekarang bersamamu mengibarkan panji-panji Perubahan. Seperti dulu, kami FPN akan menyerahkan seluruh keringat, darah, airmata bahkan jiwa kami untuk Mengubah Nasib Rakyat, Bangsa dan Negara Kami.
“Untuk maksud itu kami akan berjalan bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar karena selain mereka adalah aktivis, kami yakin mereka pun menjawab panggilan yang sama. *Bersama seluruh rakyat Indonesia mari kita bekerja keras memenangkan Pilpres 2024 untuk menjadikan Anies Presiden dan Muhaimin Wakil Presiden NKRI 2024 – 2029,” pungkasnya. (Yoss)
.
