Indra Charismiadji: Kebijakan Pendidikan Pemerintah Jangan Neolib, Harus Disiapkan dari Hulu ke Hilir
JAKARTASATU.COM— Pelajaran bahasa Inggris akan diterapkan 2027 sejak mulai kelas 3 SD. Kebijakan ini apakah sudah tepat.
Pemerhati Pendidikan Indra Charismiadji sampai penerapan bahasa Inggris bagi a anak SD dimulai kelas 3 adalah hal baik untuk membawa anak-anak Indonesia menjadi bagian dari globalisasi dengan kemampuan bisa berbaha Inggris sehingga komunikasi secara global, secara International bisa dilakukan dengan mudah. Untuk berkaya, kembangkan diri apalagi sekarang dengan informasi dari Internet 50% lebih berbahasa Inggris sedangkan bahasa Indonesia sendiri hanya 0,4 % . Dari sisi ini hal tersebut positif.
Namun kata Indra Charismiadji, pemerintah Indonesia di bidang pendidikan selalu dilempar ke mekanisme pasar.
“Ini cuma bikin kebijakan doang, sekolahan disuruh mikir gimana cara dapat gurunya, gimana cara nyiapin gurunya. Harusnya kalau ini memang kebijakan nasional ya harus disiapkan dari hulu ke hilir,” ujarnya saat dihubungi wartawan Jakartasatu.com, Jakarta 8/5/2024.
Kara Indra, jangan nanti sekolah swasta juga bingung nyari gurunya gimana, nambah SPP lagi. Kan harus merekrut guru bahasa Inggris Belum tentu guru yang mumpuni yang memang mempunyai kemampuan mengajar bahasa Inggris.
“Dan kita bicara ngga cuma Jakarta lho , kalau cuma Jakarta aja mungkin usaha tercover tapi kalau susah sampai ke pelosok, ke kepulauan seribu bekum tentu nih ada guru bahasa Inggris di kepulauan seribu,” kata Indra.
“Jadi ngga bisa kebijakan nasional gunakan cara lempar mekanisme pasar, ” tegasnya.
“Kita bikin perbandingan aja, faktanya guru PAI pendidikan Agama Islam aja yang kita mayoritas Muslim, itu aja pemerintah ngga bisa memenuhi. Dari kurikulum awal kita selalu ada pendidikan agama , kan sampai hari ini pendidikan agama Islam aja ga terpenuhi,” ungkap Indra.
“Terus sekarang tiba-tiba bikin nambahin kebijakan suruh nambahin guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggrisnya suruh turun dari langit? Bisa dipetik gitu aja?,” tukasnya.
“Ini kebijakan model neolib. Neoliberalisme,” tandas Indra.
Pemerhati Pendidikan ini mengemukakan pemerintah bikin kebijakan tapi tidak tahu implementasinya apa, biar kelihatannya keren. Terus nanti suruh sekolah mikir sendiri. Belum lagi anggarannya dari mana. Sampai hari ini aja ada guru yang gajinya 300.000 per 3 bulan. Itu yang kita hadapi. Terus mau ditambahin lagi , anggarannya dari mana, guru digaji pakai apa?
“Jadi, pembuat kebijakan ini harus didirikan dari hulu ke hilir , dari timur sampai ke barat karena bisa seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Yoss)
