Foto: Mochtar Kusumaatmadja, dok. wikipedia

JAKARTASATU.COM– Pengakuan resmi dunia internasional terhadap Indonesia sebagai negara maritim bukanlah hal mudah. Perlu perjuangan panjang dan berlilku selama 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung sejak Deklarasi Djuanda yang diumumkan oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957.

Pengakuan itu baru diperoleh Indonesia dalam sidang United Nations on The Law of The Sea (UNCLOS) di Montego Bay, Jamaica pada 10 Desember tahun 1982.

Salah satu tokoh sentral sekaligus konseptor kampanye subastansi  Deklarasi Djuanda di forum-forum internasional adalah putra bumi Parahyangan Mochtar Kusumaatmadja. Alumni FH UI, Unpad dan Yale University.

Berbagai upaya dilakukan agar  Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mau secara resmi meratifikasi Deklarasi Djuanda.

Pendekatan soft power diplomacy di berbagai forum dan kesempatan senantiasa dilakukan oleh Mochtar Kusumaatmadja guna memperkenalkan Indonesia sebagai negara maritim.

Diantara upaya tersebut adalah membuka Resto Nusantara di New York, AS, membentuk Nusantara Chamber Orchestra dan menggelar pameran kebudayaan Indonesia di AS.

Semua upaya tentu dilakukan untuk membangun citra positif Indonesia di mata internasional.

Keberhasilan Mochtar Kusumaatmadja tersebut berkontrubusi besar bagi terjadinya perubahan luas wilayah Indonesia secara signifikan. Tidak berlebihan jika Republik ini berutang jasa kepada Mochtar Kusumaatmadja.

Komunitas Jabar & Indonesia Unggul yang merupakan organisasi berbasis di Bandung, Jawa Barat setelah melalui diskusi internal,  mempelajari aspek historis dan pertimbangan logis lainnya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat Kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran  ketika dilantik menjadi Presiden-Wakil Presiden terpilih agar pada tanggal 10 November bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan  Pemerintah secara resmi menganugerahi Mochtar Kusumaatmadja sebagai Pahlawan Nasional.

Hasil diskusi tersebut juga akan dibahas lebih jauh pada Peringatan Hari Maritim Nasional pada 23 September 2024.

Beberapa tokoh dan pakar kemaritiman rencana agenda akan diundang sebagai Narasumber Tokoh Jabar salah satunya seperti Ibu Susi Pudjiastuti, Bapak Rokhmin Dahuri, Pakar Akademisi Hubungan/Hukum Internasional Bapak Hikmahanto Juwana, dll.

Bahwa penting bagi Indonesia berdaulat atas kekayaan alam berupa lautan.

Penguasaan secara absolut atas kekayaan anugerah Tuhan tersebut patut menjadi perhatian negara yang harus digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Penguasaan atas jalur maritim dunia juga sangat elementer mengingat dari banyaknya selat yang ada di wilayah Indonesia. Empat di antaranya dianggap memiliki nilai strategis yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Keempat selat tersebut masuk ke dalam jalur perhubungan pelayaran laut dunia atau Sea Lanes of Communication (SLOC) sejak berabad – abad lampau hingga saat ini.

Kebijakan OBOR (One Belt One Road) RRC tidak serta merta menempatkan Indonesia dibawah kontrol RRC tetapi sebaiknya Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda yang sudah diratifikasi PBB tersebut harus memegang kendali atas jalur maritim tersebut.

Kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran masa periode 2024-2029 bagaimana bisa mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan roadmap blue printnya menuju Indonesia Emas.

Bagaimana Peran Kepemimpinan dan Peran negara hadir  bisa mengelola merawat baik potensi-potensi maritim Nusantara menjadi Pendapatan Negara yang sangat  besar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan tidak mengekspolitasi kekayaan negara dari hasil-hasil tambang di darat untuk kepentingan export komoditas bahan mentah semata untuk negara-negara adidaya.

Pentingnya  kekayaan alam dan segala isinya di Bumi pertiwi Indonesia agar bisa terawat baik menjadi keseimbangan kehidupan generasi anak cucu masa depan.

Indonesia benar-benar bisa menunjukkan kekuatan armada laut, kekuatan Tol laut, kekuatan logistik laut dan kekuatan militer pangkalan laut dan perbatasan di maksimal kan agar negara tetangga pun memperhitungkan Indonesia dan  ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) agar potensinya di maksimalkan oleh negara.

Kenapa negara adidaya ambisi besar di laut karena ingin menguasai jalur pedagang antar benua dan jalur roadmap jalur sutranya.

Ini catatan penting Jika Indonesia mau menjadi negara Besar fokus pertahanan di laut , udara dan Darat .

Sementara Irwansyah, Wakil Ketua Umum  Bidang Potensi Maritim Forum Indonesia Unggul mengingatkan salah satu pesan Bung Karno bahwa Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

Pesan ini tentu harus diimplementasikan agar Pemerintah setelah mempelajari berbagai proposal pengusulan Mochtar Kusumaatmadja agar segera mengambil keputusan yang bijaksana.

Irwansyah yang juga aktivis 98 menambahkan bahwa potensi maritim Indonesia luar biasa. Dari mulai Potensi Desa Wisata Bahari, ikan dan produk ikan olahan, transportasi laut, tambang  dan potensi lainnya harus dieksplorasi dengan sebaik-baiknya. Demikian pungkas Irwansyah.

Tody A Prabu

Ketum Komunitas Jabar Unggul dan Indonesia Unggul, Aktivis Pergerakan Alumni HMI Universitas Trisakti