Ubedilah Badrun: Membaca Manuver Politik Joko Widodo
JAKARTASATU.COM— Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) DR Ubedillah Badrun sampaikan manuver Politik Joko Widodo di acara Diskusi AstabratA Institute Bertajuk “Warisan Utang Pemerintah Jokowi,” yang digelar di Hotel Sunbreeze Patal Senayan, Jakarta, Kamis 6/9/2024.
Diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan BEM se-Pulau Jawa, mahasiswa Harvard (PPI), serta aktivis pergerakan lintas angkatan yang tergabung dalam AstabratA Institute, yang memberikan pandangan kritis dan eksklusif tentang persoalan ini.
Membaca Manuver Politik Joko Widodo
Ubedilah Badrun
Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
AUTOCRATIC LEGALISM
K.L.Scheppele dalam jurnalnya yang berjudul Autocratic Legalism (2018) mengemukakan ciri Autocratic legalism, diantaranya:
1. Deploy the law to achieve their aims.
2. Autocracy may not be evident at the start.
3. They use liberal methods to achieve their illiberal results.
Secara teoritik Joko Widodo mempraktekan model kekuasaan autocratic legalism. Manuver politik Jokowi yang menggambarkan autocratic legalism diantaranya adalah merevisi UU KPK tahun 2019 sehingga KPK berada dibawah rumpun Eksekutif, membuat UU Omnibuslawa Cipta Kerja 2020, Upaya membuat masa kekuasaan Presiden menjadi tiga periode, dan putusan MK No.90 tahun 2023.
NEW-KLEPTOCRACY
Menurut Stanislav Andreski dalam bukunya Kleptocracy or Corruption as a System of Government (1968) mengemukakan bahwa para penguasa yang kleptokratif itu tujuan utamanya adalah menumpuk kekayaan pribadi. Menjadi pejabat publik sebagai alat untuk menumpuk kekayaan secara rakus. Datanya memang korupsi Indonesia saat ini merajalela dengan skor indeks hanya 34 (T1,2024). Fenomena banyaknya jumlah laporan Masyarakat ke KPK terkait Presiden Jokowi dan keluarganya yang di duga kuat melakukan Tindak Pidanan Pencucian uang dan Korupsi, Kolusi serta Nepotisme adalah fenomena yang menunjukan terjadinya kleptocracy. Ada semacam pola baru korupsi yang dilakukan secara sistemik. Data di KPK menunjukan situasi itu. Pola baru itu terjadi baik dimulai dari proses perencanaan korupsi hingga bentuk bentuk korupsinya.
NEW-DESPOTISM
John Keane dalam bukunya yang berjudul The New Despotism (2020) diantaranya menjelaskan bahwa ciri despotism itu para penguasanya ahli dalam seni memanipulasi dan melakukan intervensi kepada warga negara. Parahnya, meski demokrasi manipulatif terjadi, tidak sedikit rakyat yang mendukung karena kebodohanya atau dalam bayang-bayang represi. Situasi ini nampak terlihat dalam lima tahun terakhir ini, sejak Pemilihan Umum 2019. Misalnya popularitas, elektabilitas, dan kepuasan yang tinggi dari Masyarakat karena dilakukan secara manipulatif dan dibarengi represi. Pada 2019 saja terdata oleh YLBHI bahwa ada reprei terhadap demonstrasi sebanyak 68 kasus. Penangkapan sewenang-wenang 3.539 korban Kemudian, penahanan sewenang-wenang 326 korban dan penyiksaan sebanyak 474 korban. Demikian juga tahun 2024. Amnesty International Indonesia mencatat aparat Polri terlibat atas dugaan 100 kasus penyiksaan dengan 151 korban dari total 142 kasus dengan 227 korban.
NEW-DESPOTISM
John Keane dalam bukunya yang berjudul The New Despotism (2020) diantaranya menjelaskan bahwa ciri despotism itu para penguasanya ahli dalam seni memanipulasi dan melakukan intervensi kepada warga negara. Parahnya, meski demokrasi manipulatif terjadi, tidak sedikit rakyat yang mendukung karena kebodohannya atau dalam bayang-bayang represi. Situasi ini nampak terlihat dalam lima tahun terakhir ini, sejak Pemilihan Umum 2019. Misalnya popularitas, elektabilitas, dan kepuasan yang tinggi dari Masyarakat karena dilakukan secara manipulatif dan dibarengi represi. Pada 2019 saja terdata oleh YLBHI bahwa ada represi terhadap demonstrasi sebanyak 68 kasus. Penangkapan sewenang-wenang 3.539 korban Kemudian, penahanan sewenang-wenang 326 korban dan penyiksaan sebanyak 474 korban. Demikian juga tahun 2024. Amnesty International Indonesia mencatat aparat Polri terlibat atas dugaan 100 kasus penyiksaan dengan 151 korban dari total 142 kasus dengan 227 korban.
MANUVER JOKOWI JELANG LENGSER
Pola manuvernya masih sama melalui praktek autocratic legalism dan New despotism. Kedua pola itu akan menumbuh suburkan korupsi atau semakin merajalela kleptocracy.
Diantara kemungkinan manuver yang akan dilakukan Jokowi jelang lengser adalah ingin menguasai atau tetap ingin mengendalikan pemerintahan baru melalui kaki tangannya. Upaya itu sesungguhnya terihat Ketika Jokowi menginginkan menjadi semacam koordinator Koalisi partai yang mendukung pemerintahan baru. Upaya penguasaan juga terbaca dilakukan terhadap Upaya menguasai aparat kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(Yoss)
