Oleh Salamuddin Daeng *)

Pemerintah dan DPR tidak lagi meminta uang untuk pembangunan kepada PT Pertamina, karena utang PT. Pertamina sudah sangat banyak. Selama masa kepemimpinan Nicke Widyawati meningkat dengan sangat pesat. Peningkatan utang pertamina selama 5 tahun kepemimpinan Nikel terakumulasi setara dengan utang seluruh yang pernah dibuat oleh seluruh tanah yang pernah bertahan semenjak pertamina berdiri. Sekali lagi sejak Pertamina berdiri.

Kesimpulan ini diperoleh dari analisis laporan keuangan Pertamina tahun 2017 (Nicke menjabat tahun 2018) dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2023 (Nicke dihentikan pada penghujung 2024). Jadi kesimpulan tersebut belum menghitung tambahan utang selama tahun 2024. Tentu saja menunggu laporan keuangan tahun 2024 yang akan diumumkan pada Mei atau Juni 2025 nanti.

Jadi tambahan utang pertamina yang meningkat dua kali lipat dari seluruh utang perusahaan pertamina yang dibuat sejak zaman Sukarno sampa dengan periode pertama Pemerintahan Jokowi. Ini memang keadaan yang diagetkan banyak pihak. Mengapa utang pertamina bisa bertambah sebesar itu dan untuk apa utang itu digunakan.

Sebagai perbandingan sesama perusahaan energi yakni PLN. utang PLN selama masa kepemimpinan dirut yang kini hanya bertambah 7 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tanbahan utang Pertamina itu sama dengan 52 kali tambahan utang oleh PLN.

Sebenarnya untuk apa utang utang tersebut digunakan? Pertamina memang banyak membuat rencana mega proyek baik di hulu, pembelian blok migas di luar negeri, mega proyek kilang melalui RDMP, sawitisasi solar, dan hilir untuk membeli BBM impor. Namun secara kapasitas tidak ada tambahan yang mencolok. Program ini biasa bisasa saja dan hasilnya pun biasa biasa saja.

Misalnya produksi hulu pertamina hanya bertambah sekitar 2000 barel minyak per hari. Tambahan ini tidak berarti dibandingkan penurunan produksi minyak mentah secara nasional. Demikian juga mega proyek kilang yang gagal mencapai level yang baik. Karenaitas produktifnya yang rendah dan mengakibatkan kilang merugi sekitar 2 digit.

Kondisi paling parah yang menjadi persoalan utama pemerintahan Prabowo Gibran adalah impor minyak yang sangat besar. Indonesia mengimpor minyak mentah sekitar 10 miliar dolar dan minyak jadi atau BBM sekitar 23 juta dolar. secara keseluruhan ini bernilai sekitar 600 triliun rupiah.

Jadi tambahan utang perusahaan pertamina dalam 5 tahun kepemimpinan Nicke Widyawati tidak menambah kapasitas pertamina secara signifikan dilihat dari indikator utama. Memang ada tambahan dari nilai aset, namun banyak pengamat meminta agar tambahan aset ini beroperasi di mana? aset apa? dll.

Adanya skandal proyek korup pembelian ladang minyak apertamina di luar negeri, adanya kebakaran kilang, adanya tagihan Pertamina yang berkali-kali tidak tertagih kepada swasta dalam negeri dan luar negeri memerlukan penyelidikan apakah ini bebar atau tidak. Ini memerlukan pemeriksaan yang teliti dan detail.

Evaluasi menyeluruh terhadap struktur pertamina harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam rangka efisiensi, efektivitas belanja, dan mencapai target penurunan impor. Swasembada energi akan terkendala di sektor pokok yakni impor minyak mentah dan impor minyak jadi atau BBM yang menguras uang negara.***