Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD, Ini Reaksi Pengamat dan Partai
JAKARTASATU.COM— Presiden Prabowo Subianto menyampaikan wacana Kepala Daerah kembali dipilih oleh DPRD dengan alasan Pilkada mahal. Prabowo menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mengambil contoh sejumlah negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikkan hal tersebut. Namun, pengamat menilai hal itu kurang demokratis dan merugikan kedaulatan rakyat.
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah hanyalah upaya memudahkan konsolidasi untuk memenangkan berbagai Pilkada. Selain warga, partai politik juga pasti akan dirugikan oleh sistem ini, kecuali pemegang kekuasaan.
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD dapat merugikan kedaulatan rakyat.
Meski pilihan kepala Daerah dikembalikan ke DPD dinilai biayanya lebih murah namu praktek money politik tidak berarti dpat dihindari
Ia mengingatkan, ihwal sistem pemilihan langsung melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diterapkan untuk mengatasi praktik politik uang dan memperkuat representasi masyarakat.
“(Perubahan sistem) dilatarbelakangi oleh praktik politik uang yang tinggi di mana terjadi jual beli dukungan atau jual beli kursi dan suara dari para anggota DPRD demi keterpilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah oleh para anggota DPRD,” ujar Titi dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).
Titi mengatakan, meskipun pemilihan langsung masih memiliki tantangan seperti dominasi partai politik dalam pencalonan, mengembalikan mekanisme ke DPRD hanya memindahkan persoalan ke ruang tertutup tanpa menyelesaikan akar masalah.
Titi minta seluruh pihak untuk berkaca dari Pilkada 2024 meski rakyat memilih wakilnya secara langsung di eksekutif namun peran dan pengaruh partai sangat besar dalam pencalonan pilkada.
“Hal tersebut bisa semakin buruk apabila pemilihan benar-benar sepenuhnya dilakukan tidak langsung melalui wakil-wakil partai di DPRD. Kedaulatan rakyat makin tersandera dan masyarakat makin tidak punya posisi tawar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara,” terang Titi.
Respon partai-partai
Ketua Harian DPP PKB Ais Syafiah Ashar mengklaim partainya sejak dahulu mendorong agar kepala daerah dipilih DPRD.
Meskipun begitu, Ais menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tetap membutuhkan kajian mendalam. Ia menyinggung potensi politik uang di tingkat elite partai politik.
Ketua Dewan Penasihat PKS Tifatul Sembiring secara pribadi setuju dengan wacana Prabowo. Ia beralasan pilkada langsung terlalu mahal dan memecah masyarakat.
“Secara pendapat pribadi saya setuju, Pilkada kabupaten/kota dilakukan via DPRD,” kata Tifatul
Ketua DPP NasDem Irma Chaniago mengaku setuju wacana gubernur tak lagi dipilih secara langsung. Ia beralasan gubernur sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Saya usul malah gubernur tidak perlu dipilih langsung,” kata Irma. (Yoss)
