Mengapa Rakyat Harus Dimuliakan? Mengapa Rakyat Harus Diperjuangkan?
CATATAN Aendra MEDITA *)
JAWABANNYA karena rakyat pemilik kedaulatan. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemimpin dipilih untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rakyat, bukan untuk menindas atau mengecewakan mereka.
Kemajuan negara bergantung pada kesejahteraan rakyatnya. Jika rakyat terabaikan, maka negara kehilangan fondasi utamanya. Rakyat berhak mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Janganlah rakyat ditindas dirampas haknya. Pastikan Rakyat tidak dianiaya, kebijakan Pro-Rakyat harus di kedepankan artinya semua kebijakan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang paling rentan. Partisipasi negara harus selalu libatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog, musyawarah, atau jika perlu survei publik yang bukan dibeli surveinya. Rakyat tak boleh diambil saja hak tanahnya dengan alasan pemiliknya si anu dan si anu, apalagi belakangan pake aparat seragam dan bersenjata.
Transparansi dan Akuntabilitasn oleh Pemerintah harus terbuka dalam setiap keputusan dan siap mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Penegakan Hukum yang Adil harus tegak jangan tu,bul ke atas tajam ke bawah. Jangan biarkan hukum hanya berpihak pada yang kuat. Rakyat kecil harus mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum. Inilah yang harus dikomunikasikan lebih utama.
Pesan untuk Para Pemimpin
Rakyat bukan sekadar angka statistik, mereka adalah jiwa bangsa. Kesejahteraan rakyat adalah tugas utama seorang pemimpin. Pemimpin yang besar adalah yang berani menempatkan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rakyat bukanlah objek kekuasaan, melainkan subjek utama yang harus dimuliakan. Ketika rakyat diberdayakan dan dihormati, negara akan maju dengan sendirinya.
Banyak tokoh dunia yang dikenal sebagai pembela rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka di atas segalanya. Berikut beberapa tokoh yang terdepan bela rakyat: Soekarno selain sebagai sang proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan konsep “berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri) agar rakyat Indonesia merdeka secara politik, ekonomi, dan budaya. Ia menempatkan rakyat di pusat perjuangannya.
Tokoh seperti Nelson Mandela (Afrika Selatan) berjuang melawan apartheid, Mandela adalah simbol persamaan hak, keadilan, dan demokrasi. Ia selalu membela hak-hak rakyat tertindas. Martin Luther King Jr. (Amerika Serikat) seorang tokoh hak asasi manusia, ia memimpin gerakan hak sipil di Amerika untuk melawan diskriminasi rasial dan mempromosikan persamaan hak. Jose Mujica (Uruguay) ia mantan Presiden Uruguay ini dikenal sebagai “Presiden termiskin” karena gaya hidup sederhananya. Ia fokus pada kebijakan yang memberdayakan rakyat kecil dan mendorong kesetaraan sosial.
Setiap tokoh memiliki konteks perjuangan yang berbeda, tetapi mereka dikenal membela rakyat atas segalanya dengan semangat keadilan dan kemanusiaan. Janganlah jadi pemimpin hanya memperkaya dan menguntungkan golongannya.
Rakyat adalah fondasi utama sebuah negara, dan kejujuran kepada mereka adalah tanggung jawab mutlak para pemimpin. Ketika rakyat dibohongi, kepercayaan hancur, dan dampaknya bisa merusak tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsa.
Mengapa Kejujuran kepada Rakyat Penting?
Kepercayaan Publik adalah soal kejujuran membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Tanpa kepercayaan, pemerintahan akan sulit berjalan efektif. Hal ini untuk keadilan sosial makan tak boleh lakukan kebohongan karena sering kali memperburuk ketidakadilan. Rakyat berhak tahu fakta agar bisa menilai kebijakan dengan bijak.
Kesejahteraan rakyat cermin dan bukan kebohongan dalam kebijakan dapat mengarah pada penderitaan rakyat, seperti korupsi, inflasi, atau konflik sosial, inilah moralitas Pemimpin yang kan jadi teladan. Jika mereka jujur, maka rakyat akan termotivasi untuk bersikap sama dalam kehidupan bermasyarakat.
Jika Pemimpin yang Bijak akan jelas hasilnya. Kebohongan yang dibiarkan akan menjadi bom waktu yang menghancurkan keadilan. Rakyat yang diberi kejujuran akan membalas dengan kepercayaan. Kepemimpinan sejati adalah melayani, bukan memperdayai.
Hendaknya semua pemimpin berpegang pada kejujuran, rakyat akan menjadi lebih kuat, dan negara pun akan lebih maju. Jangan pernah abaikan suara rakyat, karena mereka adalah pemilik sejati kekuasaan.
Soal pengenaan PPN 12% saat ini jadi isu yang sensitif karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh golongan berpenghasilan rendah. Ketika pajak dinaikkan, harga barang dan jasa ikut meningkat, yang pada akhirnya membebani rakyat kecil yang daya belinya terbatas. Kebijakan PPN 12% kenapa jadi soal sehingga jelang ganti tahun ramai sudah kritikan ini menggelagar. Faktonya adalah karena beban pada Rakyat Kecil, PPN ini pajak konsumsi yang dikenakan merata, tanpa memandang tingkat pendapatan. Ini membuat rakyat kecil menanggung beban yang sama dengan kalangan menengah ke atas. Akan ada Inflasi dan Kenaikan Harga peningkatan PPN cenderung memicu kenaikan harga barang dan jasa, yang dapat memicu inflasi pasti dan akan melemahkan daya beli rakyat, dan memperluas kesenjangan ekonomi.
Harusnya pertimbangan Sosial dikedepankan Kebijakan PPN 12% ini dinilai kurang mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok rentan, seperti buruh, petani, dan UMKM. Yang Harus Dilakukan mestinya prioritaskan kepentingan rakyat dan Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan pajak tidak memperburuk kesenjangan sosial. Pendekatan seperti pajak progresif atau subsidi langsung untuk kelompok rentan bisa menjadi solusi.
Transparansi Penggunaan Pajak, rakyat akan lebih menerima pajak jika penggunaannya jelas, seperti untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang langsung berdampak pada kesejahteraan mereka.
Harus ada kajian Mendalam sebelum kebijakan seperti kenaikan PPN diberlakukan, bukan asal ketok peraturan. Harus ada analisis mendalam terhadap dampaknya pada ekonomi rakyat kecil. Suara Rakyat harus didengar meski pajak adalah kontribusi untuk negara, tetapi kebijakan fiskal harus mempertimbangkan asas keadilan sosial. Rakyat tidak boleh menjadi korban dari keputusan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Aspirasi dan kebutuhan rakyat adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan.
Rakyat adalah inti dari keberadaan sebuah negara dan mereka seharusnya berada di barisan terdepan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Negara tidak boleh menganiaya rakyatnya, melainkan harus menjadi pelindung dan pengayom.
Karena Rakyat Harus diperjuangkan kedaulatannya apalagi kita katanya menganut sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemimpin dipilih untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rakyat, bukan untuk menindas atau mengecewakan mereka.
Jadi mungkintak ada salahnya jika kata-kata ini kita sematkan:
Jangan takut untuk membela rakyatmu, kamu harus berbicara pasti, bahkan jika kamu tidak mendapatkan jawaban yang kamu cari fakta itu, bahwa mengatakan sesuatu yang penting demi rakyat semata.
Tabik…!!!
*) Analis dan peneliti di Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) JAKARTA
JAGAKARSA, 24 DESEMBER 2024
