Tersangkakan Hasto Muslim Arbi: Tapi KPK Lindungi Gibran dan Kaesang ?
JAKARTASATU.COM— Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi mengatakan KPK tetapkan status tersangka Hasto Kristianto. Tindakan KPK yang bikin heboh jelang penutupan tahun 2024.
“Kalau dilihat dari alsan KPK penetapan tersangka Sekjen PDIP ini dikaitkan dengan kasus Harun Masiku. Kasusnya berlarut sejak ditangkap dan dihukumnya Wahyu Setiawan Komisioner KPU tahun 2019 lalu,” kata Muslim Arbi, Rabu 25/12/2024.
“Publik terus soroti kinerja KPK sejak Harun Masiku buron hingga saat ini,” imbuhnya.
Setelah beberapa kali pergantian pimpinan KPK sampai era Firly Bahuri pun Masiku tetap hanya jadi bahan berita. KPK tidak sanggup menangkapnya.
“Anehnya saat pimpinan KPK baru dilantik KPK menggebrak dengan pemberitaan soal Harun Masiku yang belum ditangkap juga tetapi Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka,” Muslim Arbi keheranan.
“Aneh lagi, tindakan KPK ini membuat Publik bahkan PDIP mencurigai ini tindakan politis. Meskipun dibantah KPK. Gagal tangkap Masiku kenapa Hasto yang di TSK?,” tambahnya.
Menurut Muslim setelah PDIP memecat Jokowi-Anak dan Mantunya? Lalu, dendam ke PDIP dan gunakan KPK untuk TO Hasto? Untuk hancurkan PDIP?.
Pertanyaan publik di atas lanjutnya, hal wajar. Publik tetap anggap kasus tersangka Hasto lebih bermuatan politik di bawah dibanding penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, bukan?
Kata Muslim Arbi kalau soal suap dan gratifikasi, dalam besaran jumlahnya untuk tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Publik menyoal tindakan KPK sampai saat ini belum memprotes hukum laporan Ubaidillah Badrun soal Gratifikasi Gibran dan Kaesang. Sampai saat ini KPK belum juga menyentuhnya.
Lanjutnya, kalau KPK agar dianggap tidak beraroma politik dalam penetapan status tersangka Hasto. Maka KPK juga segera tetapkan status tersangka Gibran dan Kaesang dalam Laporan dugaan Gratifasi Ubaidillah Badrun.
Kalau KPK tidak segera tetapkan status tersangka Gibran dan Kaesang. Publik anggap KPK hanya jadi alat keluarga Jokowi untuk lindungi anak-anaknya.
Dan, bisa jadi KPK dianggap sebagai alat balas dendam oleh Jokowi setelah PDIP memecat Jokowi-Anak-Mantu nya dari PDIP. Apa mau?
Kalau saja KPK masih tetap bertahan sebagai alat politik dan dianggap terima order sebagai eksekutor lawan politik kekuatan tertentu. Sebaiknya KPK di bubarkan saja.
“Ngapain insitusi negara hanya digunakan untuk ambisi dan lindungi keluarga Jokowi?,” pungkasnya.
