Wakil ketua tim advokasi pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Yupen Hadi mengungkapkan, ada keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI yang membantu kampanyekan petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

“Sepanjang putaran kedua ini kita sudah melihat beberapa aksi yang dilakukan oleh aparatur. KJP dicairkan di Kantor Wali Kota pada hari Sabtu Minggu, seharusnya kan tidak boleh, pencairan di sekolah,” ungkap Yupen dilansir laman Okezone, Jumat (14/4/2017).

Yupen menerangkan, masih banyak contoh kasus lainnya yang disinyalir sengaja dilakukan oleh pejabat daerah untuk memuluskan laju Ahok-Djarot merebut kursi DKI satu dan dua. Diantaranya menggulirkan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah menjelang pemungutan suara.

“Kita melihat ada pencairan dana bansos, dana hibah yang secara masif dilakukan dan itu dilakukan oleh Pemda. Padahal mereka tahu ada larangan untuk tidak boleh menggulirkan dana bansos karena itu rentan untuk dipolitisasi,” terangnya.

Bahkan, kata Yupen, praktik serupa juga diterapkan oleh sejumlah oknum Lurah. Salah satunya Lurah Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang membantu kandidat nomor urut dua dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Terus Lurah, misalnya, sudah kita laporkan juga Lurah Ulujami itu sudah kita laporin bahkan sampai kita laporin ke KPK. Lah ini masif sekali, semua aparatur itu mereka terlibat secara langsung,” pungkasnya. |OZ/TRA

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS