Oleh
Fahmy Radhi
Dua tahun lalu, Pertamina merengek kepada Pemerintah untuk mengelola Blok Mahakam secara mandiri pada 2017, pasca berakhirnya kontrak Total EP
Berdasarkan rengekan itu, Menteri ESDM Sudirman Said memberikan 100% share kepada Pertamina.
Ternyata Pertamina merasa tidak mampu, lalu mengajak Total dg memberikan Share 25%, lalu dinaikkan menjadi 30%.
Total EP kemudian minta naik lagi menjadi 39%. Permintaan Total EP itu seharusnya ditolak. Total tetap saja pada share 30%.
Kalau permintaan dipenuhi 39%, pasti kedepan minta Total akan minta tambahan lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan Total kembali menjadi pemegang saham mayoritas
Dalam hal ini, Pertamina tampsk tidak “sumbut” dg tuntutan awal utk mengelola Blok Mahakam secara mandiri, dg menguasai 100%. Ternyata Pertamina merasa tidak PD utk mengambil pengelolaan Blok Mahakam secara mandiri
Pertamina mestinya PD mampu mengoperasikan Blok Mahakam secara mandiri, bahkan bisa menaikkan produksinya.
Alasannya, 95% pegawai Total adalah bangsa Indonesia, yang selama ini mengoperasikan Blok Mahakam.
Kalau masih dibutuhkan teknoogi bisa dibeli. Kalau masih dibutuhkan tenaga ahli bisa disewa. Kalau masih butuh dana Investasi, bisa dicari dg mudah utk membiayai blok mahakam yg kandungan gas masih sangat besar
Masalahnya bukan Pertamina tidak mampu, tapi lebih pada kurang percaya diri dalam mengelola Blok Mahakam secara mandiri.
- Kalau Pertamina tidak PD mengelola Blok Mahakam, Pemerintah akan berfikir ulang untuk menyerahkan blok Migas lainnya, yang kontraknya sudah habis. Dengan demikian, blok Migas Indonesia masih saja dikuasai kontraktor asing, sehingga Indonesia tidak pernah menggapai kedaulatan energi di negeri sendiri
