JAKARTASATU– Parlemen Myanmar “buta” atas apa yang terjadi di Rakhine dengan mengatakan menolak resolusi yang ditawarkan oleh parlemen Indonesia (lainnya). “Kami memperlunak menjadi resolusi atas krisis kemanusiaan di Myanmar.
Mereka menolak dan mengatakan tidak ada krisis kemanusiaan di Myanmar. Malah delegasi parlemen Myanmar mengatakan bahwa mereka di Rohingya itu teroris,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jum’at (15/9/2017).
Fadli, sebagai pimpinan dari delegasi RI dalam 38th General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) keberata dengan penyebutan biadab itu kepada etnis Muslim Rohingya. “Tentu kami keberatan dengan pernyataan tersebut karena dunia sudah menyaksikan kekerasan terhadap orang-orang biasa dan lemah.”
Sebelumnya parlemen Indonesia memberikan atau mengajukan resolusi atas tragedy biadab pemerintah Myanmar melalui bala tentaranya kepada etnis muslim Rohingya. “Posisi delegasi parlemen kita jelas, resolusi atas Rohingya itu sama sekali bukan untuk mencampuri urusan dalam negeri Myanmar. Tapi untuk memberi bukti jika ASEAN dan AIPA benar-benar hadir saat terjadi krisis kemanusiaan di halamannya sendiri.”
Padahal sebelumnya jika ingin menyusun resolusi untuk lainnya, ASEAN dengan mudah melakukannya. “Kita bisa dan biasa menyusun resolusi atas konflik di Palestina, atau kawasan lainnya. Tapi anehnya, kenapa kita sulit sekali menyusun resolusi atas konflik yang terjadi di kawasan kita sendiri.
Penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine tidak mungkin bisa dicapai jika tidak melibatkan pemerintah dan parlemen Myanmar. Forum lobi yang dihadiri Indonesia, Myanmar, Filipina dan Singapura tak menemukan kesimpulan.” RI
