JAKARTASATU.COM – Calon legislatif (caleg) perempuan DPR dan DPD harus lebih memahami isu-isu publik terutama isu perempuan dan anak.
“Kewajiban kita, para caleg perempuan adalah paham isu-isu publik. Ini mutlak dikuasai. Tanpa paham isu-isu publik, pemilih tidak akan melirik apalagi memilih kita,” ujar Caleg DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris saat acara Bakti Caleg Perempuan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan UNDP di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta (30/03).
Fahira Idris mengatakan, selain isu-isu pemberdayaan perempuan dan anak, caleg perempuan juga wajib paham isu-isu publik yang lebih luas terutama terkait pendidikan, kesehatan, dan juga jaminan sosial serta isu-isu yang lebih spesifik, misalnya isu tenaga kerja wanita atau kesehatan reproduksi.
“Sebenarnya, hampir semua isu publik selalu berkaitan perempuan dan anak. Kita sebagai caleg perempuan harus lebih paham. Setelah paham dianalisa, dicari solusinyanya, kemudian diurai menjadi program-program aksi,” ujar perempuan yang juga dikenal sebagai aktivis sosial ini.
Mengenai keterwakilan perempuan di Parlemen, terutama di DPD menurut Fahira persentasenya masih sangat kecil. Saat ini jumlah anggota DPD perempuan hanya 34 orang atau sekitar 27,27 %. Sementara laki-laki 98 orang atau (72,73 %). Sementara dari DCT DPD Pemilu 2014, dari 945 orang telah dinyatakan lolos verifikasi, hanya 119 orang perempuan atau hanya 13%.
Sebenarnya, lanjut Fahira, kewenangan DPD itu erat kaitannya dengan isu publik, isu perempuan, dan anak.
“Makanya saya memilih berjuang lewat DPD agar bisa memperjuangkan masyarakat daerah yang saya wakili, yaitu DKI Jakarta agar bisa menjadi kota layak anak, kota yang ramah kepada perempuan serta ramah kepada para difabel. Isu-isu publik lain yang ingin saya tuntaskan adalah menyelesaikan persoalan macet, banjir, sampah dan urbanisasi di Jakarta dengan mendorong disahkannya UU Megapolitan Jakarta. Sementara, isu spesifik yang saya usung, salah satunya adalah menjadikan pendidikan anak usia dini atau PAUD jadi wajib belajar sehingga bisa dinikmati gratis oleh semua anak di Jakarta dan mendorong ada perda yang tegas melarang miras dijual bebas di Jakarta,” jelas Fahira, yang juga Ketua Gerakan Nasional Anti Miras ini.
Selain punya program yang jelas dan dapat menjadi solusi persoalan publik terutama perempuan dan anak, keterpilihan perempuan pada Pemilu 2014 sangat ditentukan oleh kapabilitas dan rekam jejak caleg perempuan. “Kalau caleg perempuan rekam jejaknya jelas, artinya sudah bergelut dengan dan terjun langsung menyelesaikan persoalan masyarakat, kemungkinan besar tingkat keterpilihannya tinggi. Makanya, idealnya sebelum maju menjadi caleg, alangkah baiknya, kalau kita caleg perempuan terjun dulu ke masyarakat,” ujar Caleg DPD Nomor 11 yang juga Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri ini.
Dari semua itu, tambah Fahira, yang menjadi tantangan terbesar semua caleg perempuan adalah punya kemampuan untuk berkontribusi lebih untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. “Jika pangan aman, kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka kita akan sejahtera. Ketika Indonesia sejahtera maka persoalan perempuan akan menurun dengan sendirinya, “ jelas Fahira Idris.(jsc/ril)
