JAKARTASATU.COM – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin bermain aman dengan agenda debat capres tanpa mengangkat isu hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurutnya ada dua lembaga negara yang saat ini tidak bekerja dengan baik.Pertama KPU, dan Komnas HAM. Hal itu disampaikannya dalam diskusi media bertajuk Quo Vadis Hukum dan HAM di Indonesia; Dilema Penegakan Hukum dan Politik di Jokowi-JK Center, Jalan Halimun, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2014).
Dijelaskan Haris, para pegiat HAM mengecam kebijakan KPU itu, dan KontraSakan mengklarifikasinya langsung ke KPU. Kedua calon ini kan, tambah dia, sudah ada visi-misi. Artinya, dari situ bisa dilihat poin-poin mana saja yang penting.
“Ide di balik lahirnya KPK, dan kuatnya Komnas HAM atau lembagalainadalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang luar biasa. Kalau dua lembaga itu masih ada, harusnya KPU cerdas menangkap ternyata masih ada permasalahan yang terjadi,” jelas Haris.
Ada beberapa catatan KontraS soal kapasitas personal, dan orang-orang sekeliling capres.Jejak rekam masa lalu, Jokowi sudah menang 10-0.Dia generasi baru non orba.Soal kapasitas, memang tidak ada yang ideal.
Jokowi berpengalaman di Solo dan Jakarta. Prabowo, masa lalunya masih gelap.Ini yang membuat Jokowi sangat unggul. Dan pengalaman Prabowo hanya di kemiliteran dan usaha. Di militer dia punya catatan buruk, di usaha dia punya beban hutang dan upah buruhnya.
Kedua, lanjut dia, soal kapasitas, bisa jadi kabinet yang akan dibentuk oleh masing-masing kubu jika menang akan dilihat dari orang-orang di sekelilingnyahari ini. Keduanya (timses masing-masing-red) punya catatan-catatan soal HAM.Dalam konteks HAM dengan sejumlah pengalaman itu selalu dilema.Kalau mau bilang Jokowi secara personal memang lebih baik, tapi secara kapasitas orang-orang sekitarnya tidak lepas dari sejumlah purnawirawan yang sedang bertarung dan punya catatan buruk di masa lalu.
“Seolah-olah ketika KontraS mengkritisi Prabowo, bukan berarti mendukung Jokowi.Kita tidak peduli siapapun yang menang.Problem HAM negeri ini bukan hanya Prabowo.Kita tidak pernah melihat sejumlah jenderal di PDIP muncul, kok tiba-tiba muncul lagi?” herannya.Yang jelas, tambah Haris, siapa saja yang menang, kita menuntutpersoalan HAM harus tuntas dan diadili siapa saja yang bertanggung jawab.
Di tempat yang sama caleg PDIP terpilih, Adian Napitupulujuga mengkritisi ulah timses Prabowo yang ingin menyeret Jokowi dalam kasus Transjakarta karatan. Menurutnya, Kejagung sudah menyatakan Jokowi tidak terlibat dan kasusnya tak pantas disandingkan dengan yang melibatkan Prabowo.
“Masa kasus pelanggaran HAM mau dilawannya dengan kasus bus karatan. Emang bus karatan lebih jahat dari penculikan aktivis?”kesalnya. (MAR/JKS).
