JAKARTASATU.COM – Suciwati, istri korban pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir, menyayangkan keputusan Joko Widodo alias Jokowi menunjuk mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, menjadi salah satu penasihatnya. Hendro diminta jadi penasihat urusan intelijen untuk kantor transisi yang dibentuk Joko.
“Dengan pengangkatan Hendropriyono itu (Penasehat Presiden Terpilih) saya pikir Jokowi tidak punya niat baik,” kata Suciwati,Jumat 15 Agustus 2014.
Menurutnya, Jokowi tidak konsisten untuk membangun pemerintahan yang bersih. Sebab masih orang-orang yang diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM, seperti halnya Hendro.
“Padahal sejak awal Jokowi telah menyatakan janji-janji akan mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM. Tetapi hal itu dia khianati,” katanya.
Suci menambahkan, sebagai presiden baru terpilih yang akan memimpin RI, tidak sepantasnya melibatkan Hendro. Apalagi, Joko tak peduli kritikan elemen masyarakat seperti Kontras yang menyebutkan bahwa Hendro adalah purnawirawan jenderal yang terlibat kasus pembunuhan Munir.
“Harusnya sebagai presiden (terpilih) dia tidak perlu mengeluarkan statemen seperti itu. Seharusnya sebagai presiden nanti Jokowi mendorong dan mengusut kasus HAM itu. Kalau tidak, Jokowi sama saja dengan jenderal-jenderal (pelanggar HAM) itu,” tegasnya.
Para purnawirawan jenderal terlibat kasus pelanggaran HAM yang dia maksud di antaranya adalah, AM Hendropriyono, Wiranto, Prabowo dan lainnya. “Jenderal-jenderal ini memalukan,” kata Suci.
Ia menambahkan, para pensiunan TNI yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM itu seharusnya bertanggung jawab dengan menjelaskan kepada Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Bukan malah mengklarifikasi dengan menjelaskan ke media massa.
“Saya ngomong seperti ini bukan karena saya ingin merongrong mereka. Tetapi karena ingin negara ini lebih baik dan bersih dari orang-orang pelanggar HAM. Kalau ingin negara ini lebih baik, jangan melibatkan orang-orang bermasalah seperti itu,” tuturnya.
Pada 12 Mei 2014 padahal Istri pejuang hak asasi manusia (HAM) mendiang Munir Said Thalib, Suciwati, mengingatkan masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang terbukti telah melakukan pelanggaran HAM. Salah memilih presiden dan wakilnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
“Saya tetap menolak capres dan cawapres pelanggar HAM. Saya minta (masyarakat) sih harus kritis pilihnya. Karena banyak yang mendesak orang pelanggar HAM untuk bertanggung jawab,” kata Suciwati di Galeri Cemara 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/5/2014).
Salah satu calon presiden yang bersih dari pelanggaran HAM, menurut Suciwati, adalah Joko Widodo. Menurut dia, hanya Gubernur DKI Jakarta itulah yang tidak punya dosa sejarah dalam kasus pelanggaran HAM.
“Menurut saya yang penting kebersihan Jokowi perlu dijaga. Prabowo merusak demokrasi, Jokowi belum pernah. Kami disini hanya mencari keadilan, dan Prabowo tolong tau diri deh. Sudah melanggar HAM, lalu mencalonkan diri apa tidak malu,” sindir Suciwati terhadap Prabowo.
Kini Suciwati kecewa terhadap keduanya. (JKS/RZ)
