Oleh Ferdinand Hutahaean | RUMAH AMANAH RAKYAT
Rasanya akal sehat tak lagi mampu mencerna kondisi bangsa yang saat ini seperti kehilangan arah dalam meneruskan revolusi yang belum usai. Revolusi kemerdekaan yang belum selesai yaitu mengisi kemerdekaan dengan kemakmuran bangsa dan rakyat. Negara berjalan tanpa arah jelas, entah apa targetnya bangsa ini kelak jika Presiden Jokowi selesai memimpin periode 5 tahun jabatan presiden yang akan berakhir 2019 mendatang. Tidak ada target yang akan dicapai, visi misi dalam Nawacita entah kapan mau diimplementasikan sementara pemerintahan ini tersisa tinggal 2,5 tahun lagi. Revolusi Mental yang dulu didengungkan deras itu entah dimana kini dan tidak pernah disebut lagi oleh Presiden. Trisakti yang selalu di ucapkan Jokowi dulu saat pilpres entah kenapa sekarang tidak diterapkan, bahkan hanya untuk sekedar mengucapkannyapun saya tidak pernah dengar lagi dari Presiden.
Investasi Cina, TKA Cina, serta isu-isu Cina yang lain tidak pernah disebut oleh Jokowi dulu saat kampanye, namun isu itu kini telah menjadi isu utama ditengah publik karena pemerintahan Jokowi menyandarkan harapannya kepada Cina, kepada hutang berkedok investasi dari Cina, meski sekarang tidak kunjung terealisasi dan tidak kunjung menjadi mesin pemutar ekonomi. Padahal dulu Jokowi sangat bersemangat ketika mengucapkan kalimat penyihir yang akan mengurangi berhutang ke luar negeri, uangnya ada tinggal kita mau kerja atau tidak. Itulah kira-kira penggalan kalimat yang menyihir itu, namun kini fakta berbeda dengan ucapan.
Negeri yang terus gaduh dibawah rejim Jokowi terlihat sangat produktif dalam berbagai macam isu dan kegaduhan. Saya justru bertanya-tanya, mengapa isu begitu banyak dan kegaduhan tak kunjung usai? Adakah isu itu sengaja dibuat untuk memberi kesibukan bagi masyarakat agar lupa kepada kegagalan demi kegalan rejim ini? Apakah kegaduhan itu terjadi karena memang lemahnya kepemimpinan Jokowi? Mengapa setiap orang sangat berani kepada Presiden bahkan melecehkan Presiden dengan berbagai kata, gambar dan tulisan? Apakah memang Jokowi tidak patut mendapat rasa hormat dari publik? Semua pertanyaan itu mengaduk-aduk pikiran dan mengguncang pemikiran.
Saya jadi melihat kebelakang, membaca rekaman perjalanan, betapa banyaknya perbuatan presiden sendiri yang justru tidak menghormati lembaga kepresidenan yang semestinya tidak boleh salah, tidak boleh merendahkan lembaga kepresidenan. Lihatlah bagaimana seorang yang dicekal KPK masuk ke istana dan kabarnya bertemu Presiden, lihatlah bagaimana terpidana pembunuhan diterima bagai tamu agung di istana, lihatlah presiden yang merekam video dimeja makan saat menjamu Raja Salman, lihatlah bagaimana presiden menandatangani sebuah keputusan kemudian dibatalkan dengan argumen tidak membaca apa yang di tandatangani, dan sejumlah lihat yang lainnya. Ahhh sudahlah, kapasitas memang tidak bisa dipaksakan.
Setelah kegaduhan demi kegaduhan terjadi dan silih berganti saling mengisi, pasca Pilkada yang kehilangan auranya seiring tersingkirnya AHY, dan pasca kunjungan Raja Salman, sekarang muncul berita tentang mega korupsi berjamaah proyek E-KTP. Proyek yang dilaksanakan tahun 2011-2012 oleh Kemdagri atas pemeriksaan BPK dinyatakan merugikan negara 2,3 T. Korupsi berjamaah yang diusut KPK sejak 2014 tersebut kini memasuki era baru masuk ke tahap Dakwaan kepada tersangka di Pengadilan Tipikor. Meski nama yang terlibat sangat banyak, namun mereka itu belum dijadikan tersangka oleh KPK. Entah apa alasannya, mungkin karena takut pada nana-nama besar itu.
Sebelum proses persidangan masuk ke pengadilan, Ketua KPK kemudian menghadap dan melapor kepada Presiden. Muncullah isu baru nama-nama besar yang terlibat dan diharapkan tidak terjadi guncangan politik. Begitulah Ketua KPK berujar. Seharusnya Ketua KPK tidak ikut-ikutan berjiwa kerdil dengan melaporkan kasus E KTP kepada Presiden. Hukum harus ditegakkan meski langit runtuh dan meski maut menjadi taruhannya. Korupsi berjamaah itu membuat keyakinan bagi saya bahwa bangsa ini memang sedang di urus para jiwa kerdil yang merampok rakyat demi kepentingan pribadinya.
Namun pikiran saya tidak berhenti di kasus E KTP saat Ketua KPK menghadap dan melapor ke istana. Publik tentu tahu saat ini ada kasus skandal pengurusan pajak yang sedang diusut KPK dan menyebut-nyebut nama Arif yang kabarnya adik ipar Presiden Jokowi. Saya jadi bertanya, adakah kedatangan Ketua KPK ke Istana hanya terkait dengan E KTP? Mengapa E KTP itu dikomunikasikan secara berlebihan oleh Ketua KPK dengan menggunakan kosa kata hiperbolik dengan berkata tentang guncangan politik? Apakah pertemuan itu juga ada kaitannya dengan kasus pajak yang melibatkan adik ipar Jokowi? Adakah intervensi hukum yang sedang terjadi? Tidak ada yang tahu kecuali Jokowi, Ketua KPK dan Tuhan. Saya hanya bertanya mengapa dan kenapa, atau setidaknya menduga-duga, karena menduga itu bukan kejahatan tentu sah saja saya lakukan.
Saya jadi menduga kalimat semoga tidak terjadi guncangan politik itu adalah kalimat penyihir untuk menyihir publik supaya lupa atau teralihkan dari fakta lain yang terjadi. Padahal jika kembali kepada aturan dan ketentuan, dengan melepaskan jabatan dan posisi apapun dinegara ini, adalah tidak boleh dan dilarang seseorang atau keluarga dari yang sedang berperkara hukum di KPK untuk ketemu dengan penegak hukum KPK yang menangani sebuah kasus kecuali ketemu pada saat pemeriksaan oleh tim penyelidikan atau penyidik. Lantas pertanyaannya, wajarkah Ketua KPK yang sedang mengusut kasus pengurusan pajak yang menyebut nama adik ipar Jokowi bertemu dengan Jokowi? Meskipun pertemuan itu dibungkus oleh jabatan, menurut saya tetap tidak patut. Ahhh sudahlah, anggab saja pantas daripada kepala semakin berputar.
Dari semua itu, saya melihat bahwa memang bangsa besar ini kini diurus jiwa-jiwa kerdil. Kerdil karena mengabaikan kepentingan negara, kerdil karena kepentingan kelompok dan pribadi diatas kepentingan negara, kerdil karena terlalu banyak orang selevel presiden atau bahkan diatas presiden, kerdil karena negara diurus hanya dengan isu, hanya dengan senda gurau.
Jakarta, 09 Maret 2017
