JAKARTASATU– Pemerintah menargetkan pembiayaan infrastruktur bernilai ribuan triliun sepanjang lima tahun pemerintahan. Segala cara ditempuh untuk mendapatkan anggaran yang besar. Tapi dari mana biaya itu?
“Utamanya dari memburu utang luar negeri. Selain itu pemerintah menyasar sumber pembiayaan lain yang berasal dari utang dalam negeri, termasuk meminjam dana dana umat,” demikian siaran pers dari pengamat politik-ekonomi, Salamuddin Daeng, yang diterima Jakartasatu.com, Selasa (29/08/2017).
Namun yang mengagetkan bagi Daeng adalah ketika Presiden Jokowi menginstruksikan agar dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur.
“Apa maksud pernyataan Presiden ini? Bagiamana mungkin seorang Presiden dapat berkata demikian? Apakah Presiden tidak tahu bahwa selama ini dana haji telah digunakan untuk membangun infrastruktur?” tanya Daeng.
Atau presiden tidak diberitahu oleh para pembantunya bahwa sejak pemerintahan Jokowi dana haji telah digunakan untuk membangun infrastruktur?
Menurut Daeng, pernyataan Presiden Jokowi ini mengindikasikan bahwa pemerintah berbohong kepada publik.
“Bisa jadi presiden yang berbohong, atau para pembantu presiden yang membohongi presiden. Karena berdasarkan laporan menteri keuangan, sampai dengan tahun 2016 jumlah dana haji yang dipinjam oleh pemerintah mencapai Rp. 35,65 triliun,”ungkapnya. RI
