JAKARTASATU– DPP Gerindra mengamati wacana Presiden Joko Widodo untuk menjual 800 anak perusahaan BUMN yang kemudian menjadi pertanyaan besar, Apakah negara memang benar-benar sedang kekurangan biaya hingga harus menjual 800 anak perusahaan BUMN ke tangan swasta atau asing? Padahal BUMN memiliki peranan penting dalam pengelolaan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia.
“Presiden seharusnya menjadikan BUMN sebagai lokomotif penggerak ekonomi bangsa, karena hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945, bukannya malah mengecilkan peranan BUMN bahkan harus menjualnya,” demikian kritik Gerindra di akun media sosial, Facebook resmi miliknya, Senin (9/10/2017).
Faktanya, lanjut Gerindra, adalah peran BUMN saat ini masih dinilai kurang maksimal, pada sektor pengelolaan lahan, BUMN hanya mengelola 756.000 hektar, sementara pihak swasta mengelola hingga 11,6 juta hektar lahan.
Pada sektor tambang, BUMN hanya menguasai 6 persen sementara sisanya dikuasai oleh pihak swasta. Inilah yang selalu disampaikan oleh Prabowo Subianto selama 10 tahun terakhir ini, bahwa kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang saja dan bocornya kekayaan Indonesia ke tangan asing.”
Bahkan menurut Gerindra, hal itu pula yang menyebabkan perekonomian negara ini terseok-seok dan terkesat tidak teratur. Juga nampak ketergantungannya Indonesia kepada negara lain.
“Inilah yang membuat ekonomi bangsa ini carut marut, inilah yang membuat Indonesia ketergantungan utang.” RI
