JAKARTASATU– Korupsi adalah kejahatan yang mudah diakhiri kecuali bagi mereka yang niatnya memperpanjang masalahnya. Korupsi adalah penyakit negara totaliter bukan penyakit negara demokrasi. Kecuali mereka yang memutarbalikkannya.
Korupsi adalah penyakit dalam negara gelap. Seperti maling beroperasi malam hari. Jika terang maling perlahan hilang. Begitu suatu negara terbuka, sama dengan datangnya pagi dan siang. Hantu dan iblis hilang. “Waspadalah dengan penyakit negara. Tidak mau masalah hilang supaya tetap bisa kerja ngabisin uang negara.
Waktu kita masuk demokrasi 1998 niat kita jelas agar korupsi hilang. Logikanya demokrasi datang korupsi hilang. Tema terbesar perang angkatan anti rezim ototriter #ORBA adalah melawan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Mustahil kita menumbangkan Orde Baru dengan hasil KKN merajalela,” demikian kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, di akun Twitter pribadi miliknya, Sabtu (7/10/2017).
Tapi menurutnya ini pemutarbalikan fakta. Teori yang benar adalah semakin terbuka tentu KKN semakin hilang. Semakin tertutup KKN semakin banyak. Seperti sebuah ruangan, coba tutup makin lama di dalamnya akan banyak penyakit; ada tikus, kecoak dan pengap. Tapi coba mulai buka ruangan itu; cahaya masuk, udara segar masuk, penyakit hilang, tikus kabur dan kecoa mati.
“Itulah keterbukaan demokrasi kita yang telah membuka ruang politik kita menjadi sehat dan anti KKN. Dulu, KKN merajalela dan pesta pora korupsi menghabiskan uang negara. Bagi-bagi harta negara gila-gilaan dan semua gak berani bicara. Zaman itu, rezim berkuasa mutlak, negara tertutup dan tidak ada yang berani membuka mulut. Semua dibungkam suasana mencekam.
Zaman itu, Pemerintah tidak punya pengkritik dan semua yang mengkritik Pemerintah hidupnya bisa susah. Pernah ada kritik oleh Prof. Soemitro bahwa 30 persen APBN bocor. Kritik itu tahun 1993 bikin tempat. Tapi beliau ekonom besar. Tapi zaman ini, isu kebocoran tidak ada lagi dan tidak bikin gempar. Karena semuanya terbuka untuk diukur.”
Menurut dia, sekarang ini semua orang bisa melakukan kritik kepada Pemerintah dan banyak cara melakukannya. Demokrasi telah memaksa Pemerintah transparan dan semua pejabat negara seperti hidup dalam akuarium.
“Sejak demokrasi kita telah melakukan serangkaian reformasi untuk mempersempit ruang gerak KKN. Dalam hal APBN telah lebih transparan lagi, dulu DPR tidak membahas APBN secara terbuka. Ikut saja pidato Presiden. Uang masuk dan uang keluar gak ada yang jaga dan kebocoran tidak menjadi perhatian utama.” RI
