Jakartasatu.com – Dalam fungsi pengendalian Informasi,BSSN mengajak penyedia Platform mediasosial untuk menjaga pemanfaatan media sosial tetap positif dan kondusif. Untuk itu BSSN mengingatkan, penyedia platform juga harus berperan aktif menjaga layanan media sosial masing-masing bebas dari konten negatif dan hoaks. BSSN meminta agar penyedia platform tidak hanya mengambil keuntungan dari bisnisnya di Indonesia, tetapi juga ikut berkontribusi menjaga ranah siber.
Audiensi tertutup dilakukan BSSN dan penyelenggara media sosial Facebook bertujuan untuk menanggulangi konten negatif terkait penanggulangan hoaks, penyebaran konten negatif dan ujaran kebencian menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi tanggal 17 April 2019.
“Informasi pilpres dan pileg di media sosial yang sudah mengarah kepada gangguan stabilitas keamanan nasional, BSSN punya harapan menuntut kolaborasi aktif pada penyedia platform medsos untuk terlibat didalam penciptaan kondisi kondusif jelang pemilu.”ujar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi pada acara konfrensi PERS hari jumat (12/4/2019) di kantor BSSN Jl Harsono RM Ragunan Jakarta.
Dengan melakukan penangguhan atau suspend terhadap akun yang menyebabkan konten negatif seperti informasi hoaks, ujaran kebencian sekaligus propaganda, BSSN mendukung 5 pilar yang diinisiasi Facebook, terkait dengan penyelenggaraan pemilu dengan usaha menurunkan fake account (akun palsu), menelusuri (tracing) berita yang tidak benar dan tidak valid serta usaha transparansi atas iklan politik serta usaha sebesar besarnya memberi hambatan terhadap peran aktor-aktor jahat (bad actors) dalam langkah terkait desiminasi informasi dan sosialisasi pemilu melalui layanan dalam platform facebook.
BSSN mendesak data perlindungan WNI yang menjadi pengguna layanan FB, dengan menyepakati pembuatan jalur khusus atas informasi pelaporan konten negatif yang menjadi kecepatan langkah kerja dan respon yang baik dalam penanganannya.
BSSN berharap agar FB mengedepankan usaha pencegahan terhadap munculnya konten negatif, tidak sekadar reaktif dan menunggu pelaporan dari pengguna akun lain. BSSN juga berharap pada seluruh masyarakat pengguna medsos untuk merespon cepat dalam penanggulangan konten negatif selama jelang kegiatan pemilu hingga penentuan hasil perhitungan yang sah dari KPU, dengan tetap menyesuaikan kondisi sosial dan keamanan nasional dan bukan hanya mengacu pada aspek bisnis semata.
“ Harapannya seluruh platform terkait media sosial baik Whatsapp, twitter,IG, dan FB harus menjadi sarana pendukung dalam penciptaan suasana damai dan terkendali agar dapat tercipta keamanan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini.” ujar Djoko Setiadi menjawab pertanyaan wartawan dalam acara jumpa pers.
Menurut Kepala Kebijakan Facebook Indonesia, Ruben Hattari, mengaku telah menjalankan sejumlah inisiasi seperti menurunkan fake account, mengurangi distribusi berita tidak benar dan transparansi iklan politik.
“Hanya iklan politik dari Indonesia dan sasarannya juga masyarakat Indonesia yang ada dalam layanan media sosial facebook di Indonesia yang kami layani dengan memakai transaksi nilai tukar rupiah.” ungkap Ruben dalam menginisisi 5 pilar yang sudah dilakukan sejak pilkada serentak tahun lalu.
Ruben juga menegaskan akun palsu tidak memiliki tempat di Facebook dan segera diturunkan saat ditemui oleh sistem mereka. Platform tersebut juga bekerjasama dengan sejumlah pihak pengecek fakta pihak ketiga (media, masyarakat anti hoaks dan asosiasi pers), dalam pemantauan informasi informasi yang tidak valid dilapangan.
BSSN cukup memahami masing-masing platform memiliki algoritma dan fungsi berbeda dalam menumpas hoaks.
Disampaikan oleh Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital Deputi IV BSSN, Bondan Widiawan, upaya take down tiap platform punya algoritma dan fungsi berbeda.
“Kita samakan fungsi medsos, padahal tiap layanan berjalan pada bisnis yang berbeda dan memang ada algoritma lini masa yang memungkinkan pengguna menyebarkan hoaks, ini harus mengacu ke kriteria suatu negara. Kalau tidak sesuai (dengan nilai suatu negara) harus di-take down,”katanya.
Intinya,menurut Bondan, BSSN maupun pemerintah coba berupaya untuk memberi penjelasan kepada penyedia platform medsos terkait alasan konten tersebut harus diturunkan.
“Saat kami lakukan pelaporan, kami sampaikan alasan kenapa ini harus di-take down, karena kami tidak mungkin langsung take down, sebab masing-masing platform punya aturan sendiri,” ujar Bondan menjelaskan. (JKST/Beng Aryanto)
