Polusi Udara, Jumhur Hidayat : WFH Mematikan Usaha Kecil, Works Any Where Menghidupkan
JAKARTASARU.COM— Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada jajaran menteri dan kepala daerah terkait buruknya kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Jokowi meminta agar para menteri mendorong kantor untuk menggelar from home (WFH) sebanyak mungkin.
“Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home (WFH),” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas Peningkatan Kualitas Udara di Jabodetabek di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/8/2023).
Terkait instuksi Presiden Jokowi pemberlakuan WFH, Moh Kumhur Hidayat ketua PB KSPSI yang juga ketum AASB mengatakan bahwa perusahaan-perusaan sekarang sebenarnya sudah menerapkan WFH. Perusahaaan-perusahaan sekarang ini saat meeting melalui media-media yang tersedia seperti zoom meeting dll. Walaupun kantor sudah membolehkan bekerja secara offline/ bekerja secara langsung. Jadi cara sistem ini sudah terjadi. Demikian disampaikan dalam wawancara melalui saluller dengan redaksi Jakartasatu.com (17/8/2023).
Lanjutnya, beda ketika sedang covid dimana semua kantor tutup total. Tidak ada para pekerja ke luar rumah dengan berkendaraan pribadi seperti motor, mobil atau kendaraan transportasi online (ojek online). Situasi saat covid otomatis berkurang polusi udara. Tapi kalau untuk pekerja pabrik, buruh-buruh jika sekarang diterapkan WFH, sulit karena kan pabrik itu memproduksi, pekerjaan langsung.
Jumhur jekaskan bekerja secara WFH bisa berlaku untuk pabrik hanya bagi tenaga-tenaga administrasinya. Pabrik-pabrik yang tenaga administrasinya diberlakukan WFH itu hanya sedikit. Jadi terlalu dipaksakan jika diberlakukan WFH karena tidak terlalu berpengaruh significan dampak polusinya.
“WFH sulit diberlakukan bagi pekerja-pekerja pabrik kalau diberlakukan WFH,kalau WFH berarti pekerjaan memproduksinya berhenti atau mogok. Produksi kan harus langsung. Pekerja pabrik itu puluhan ribu. Dalam 1 pabrik bisa sepuluh ribu. Tenaga adminstranya sedikit. Tenaga admistrasi di pabrik paling banyak 30 orang. Kalau ini diberlalukan WFH, tidak ada significan terhadap polusi,” beber mantan kepala BNP2TKI ini
“Bukan sebuah design negara pengurangan polusi dengan membicarakan WFH, polusi. Sebuah kota Kalau level nasional pembicaraannya seberapa jauh transpormasi dari mobil-mobil pribadi ke angkutan-angkutan umum, sepeda motor, public transportasinya dibenahi, dibagusin. Maka orang-orang akan memindahkan penggunaan transportasi. Ini masih masuk akal kalau design seperti ini,” urainya
Jumhur ungkapkan bahwa kalau design seperti WFH pada saat covid itu kan otomatis semua terhenti, ada significan terhadap polusi. Karena dimana-mana terhenti mobilitas kendaraan, mobilitas pekerja-pekerja pabrik dan kantor-kantor tutup total.
“Pak Jokowi jangan merefer ke jaman covid, karena jaman covid semua terhenti. Hanya kantor-kantor yang urgensi saja yang buka, yang lainnya tutup total. Jadi tidak ada produktifitas” tandasnya
Jumhur tegaskan bahwa WFH pada waktu covid itu terpaksa mau tidak mau harus melakukan kerja dengan sistem WFH. Kalau sekarang udah ga bisa lagi. Sekarang itu malah Work From Any Where.
Harus dibedakan antara Work From Home dengan Works From Any Where. Works From Home bisa mematikan usaha kecil, UMKM, toko-toko, warung-warung, cafe-cafe bisa mati. Tapi kalau works From Any Where menghudupkan UMKM, warung-warung, cafe-cafe. orang-orang mendatangi tempat-temlat itu untuk nongkrong, meet untuk pekerjaan, lobby dan lain-lain. Maka hidup tuh tempat-tempat usaha seperti itu.
“Jadi ga bisa diterapkan WFH dengan alasan polusi. Ini kayak Pak Jokowi lagi teringat dengan masa-masa covid neh,” tutup Jumhur. (Yoss)
Polusi Udara, Jumhur Hidayat : WFH Mematikan Usaha Kecil, Works Any Where Menghidupkan
JAKARTASARU.COM— Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada jajaran menteri dan kepala daerah terkait buruknya kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Jokowi meminta agar para menteri mendorong kantor untuk menggelar from home (WFH) sebanyak mungkin.
“Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home (WFH),” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas Peningkatan Kualitas Udara di Jabodetabek di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/8/2023).
Terkait instuksi Presiden Jokowi pemberlakuan WFH, Moh Kumhur Hidayat ketua PB KSPSI yang juga ketum AASB mengatakan bahwa perusahaan-perusaan sekarang sebenarnya sudah menerapkan WFH. Perusahaaan-perusahaan sekarang ini saat meeting melalui media-media yang tersedia seperti zoom meeting dll. Walaupun kantor sudah membolehkan bekerja secara offline/ bekerja secara langsung. Jadi cara sistem ini sudah terjadi. Demikian disampaikan dalam wawancara melalui saluller dengan redaksi Jakartasatu.com (17/8/2023).
Lanjutnya, beda ketika sedang covid dimana semua kantor tutup total. Tidak ada para pekerja ke luar rumah dengan berkendaraan pribadi seperti motor, mobil atau kendaraan transportasi online (ojek online). Situasi saat covid otomatis berkurang polusi udara. Tapi kalau untuk pekerja pabrik, buruh-buruh jika sekarang diterapkan WFH, sulit karena kan pabrik itu memproduksi, pekerjaan langsung.
Jumhur jekaskan bekerja secara WFH bisa berlaku untuk pabrik hanya bagi tenaga-tenaga administrasinya. Pabrik-pabrik yang tenaga administrasinya diberlakukan WFH itu hanya sedikit. Jadi terlalu dipaksakan jika diberlakukan WFH karena tidak terlalu berpengaruh significan dampak polusinya.
“WFH sulit diberlakukan bagi pekerja-pekerja pabrik kalau diberlakukan WFH,kalau WFH berarti pekerjaan memproduksinya berhenti atau mogok. Produksi kan harus langsung. Pekerja pabrik itu puluhan ribu. Dalam 1 pabrik bisa sepuluh ribu. Tenaga adminstranya sedikit. Tenaga admistrasi di pabrik paling banyak 30 orang. Kalau ini diberlalukan WFH, tidak ada significan terhadap polusi,” beber mantan kepala BNP2TKI ini
“Bukan sebuah design negara pengurangan polusi dengan membicarakan WFH, polusi. Sebuah kota Kalau level nasional pembicaraannya seberapa jauh transpormasi dari mobil-mobil pribadi ke angkutan-angkutan umum, sepeda motor, public transportasinya dibenahi, dibagusin. Maka orang-orang akan memindahkan penggunaan transportasi. Ini masih masuk akal kalau design seperti ini,” urainya
Jumhur ungkapkan bahwa kalau design seperti WFH pada saat covid itu kan otomatis semua terhenti, ada significan terhadap polusi. Karena dimana-mana terhenti mobilitas kendaraan, mobilitas pekerja-pekerja pabrik dan kantor-kantor tutup total.
“Pak Jokowi jangan merefer ke jaman covid, karena jaman covid semua terhenti. Hanya kantor-kantor yang urgensi saja yang buka, yang lainnya tutup total. Jadi tidak ada produktifitas” tandasnya
Jumhur tegaskan bahwa WFH pada waktu covid itu terpaksa mau tidak mau harus melakukan kerja dengan sistem WFH. Kalau sekarang udah ga bisa lagi. Sekarang itu malah Work From Any Where.
Harus dibedakan antara Work From Home dengan Works From Any Where. Works From Home bisa mematikan usaha kecil, UMKM, toko-toko, warung-warung, cafe-cafe bisa mati. Tapi kalau works From Any Where menghudupkan UMKM, warung-warung, cafe-cafe. orang-orang mendatangi tempat-temlat itu untuk nongkrong, meet untuk pekerjaan, lobby dan lain-lain. Maka hidup tuh tempat-tempat usaha seperti itu.
“Jadi ga bisa diterapkan WFH dengan alasan polusi. Ini kayak Pak Jokowi lagi teringat dengan masa-masa covid neh,” tutup Jumhur. (Yoss)
Polusi Udara, Jumhur Hidayat : WFH Mematikan Usaha Kecil, Works Any Where Menghidupkan
JAKARTASATU.COM— Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada jajaran menteri dan kepala daerah terkait buruknya kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Jokowi meminta agar para menteri mendorong kantor untuk menggelar from home (WFH) sebanyak mungkin.
“Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home (WFH),” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas Peningkatan Kualitas Udara di Jabodetabek di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/8/2023).
Terkait instuksi Presiden Jokowi pemberlakuan WFH, Moh Kumhur Hidayat ketua PB KSPSI yang juga ketum AASB mengatakan bahwa perusahaan-perusaan sekarang sebenarnya sudah menerapkan WFH. Perusahaaan-perusahaan sekarang ini saat meeting melalui media-media yang tersedia seperti zoom meeting dll. Walaupun kantor sudah membolehkan bekerja secara offline/ bekerja secara langsung. Jadi cara sistem ini sudah terjadi. Demikian disampaikan dalam wawancara melalui saluller dengan redaksi Jakartasatu.com (17/8/2023).
Lanjutnya, beda ketika sedang covid dimana semua kantor tutup total. Tidak ada para pekerja ke luar rumah dengan berkendaraan pribadi seperti motor, mobil atau kendaraan transportasi online (ojek online). Situasi saat covid otomatis berkurang polusi udara. Tapi kalau untuk pekerja pabrik, buruh-buruh jika sekarang diterapkan WFH, sulit karena kan pabrik itu memproduksi, pekerjaan langsung.
Jumhur jekaskan bekerja secara WFH bisa berlaku untuk pabrik hanya bagi tenaga-tenaga administrasinya. Pabrik-pabrik yang tenaga administrasinya diberlakukan WFH itu hanya sedikit. Jadi terlalu dipaksakan jika diberlakukan WFH karena tidak terlalu berpengaruh significan dampak polusinya.
“WFH sulit diberlakukan bagi pekerja-pekerja pabrik kalau diberlakukan WFH,kalau WFH berarti pekerjaan memproduksinya berhenti atau mogok. Produksi kan harus langsung. Pekerja pabrik itu puluhan ribu. Dalam 1 pabrik bisa sepuluh ribu. Tenaga adminstranya sedikit. Tenaga admistrasi di pabrik paling banyak 30 orang. Kalau ini diberlalukan WFH, tidak ada significan terhadap polusi,” beber mantan kepala BNP2TKI ini
“Bukan sebuah design negara pengurangan polusi dengan membicarakan WFH, polusi. Sebuah kota Kalau level nasional pembicaraannya seberapa jauh transpormasi dari mobil-mobil pribadi ke angkutan-angkutan umum, sepeda motor, public transportasinya dibenahi, dibagusin. Maka orang-orang akan memindahkan penggunaan transportasi. Ini masih masuk akal kalau design seperti ini,” urainya
Jumhur ungkapkan bahwa kalau design seperti WFH pada saat covid itu kan otomatis semua terhenti, ada significan terhadap polusi. Karena dimana-mana terhenti mobilitas kendaraan, mobilitas pekerja-pekerja pabrik dan kantor-kantor tutup total.
“Pak Jokowi jangan merefer ke jaman covid, karena jaman covid semua terhenti. Hanya kantor-kantor yang urgensi saja yang buka, yang lainnya tutup total. Jadi tidak ada produktifitas” tandasnya
Jumhur tegaskan bahwa WFH pada waktu covid itu terpaksa mau tidak mau harus melakukan kerja dengan sistem WFH. Kalau sekarang udah ga bisa lagi. Sekarang itu malah Work From Any Where.
Harus dibedakan antara Work From Home dengan Works From Any Where. Works From Home bisa mematikan usaha kecil, UMKM, toko-toko, warung-warung, cafe-cafe bisa mati. Tapi kalau works From Any Where menghudupkan UMKM, warung-warung, cafe-cafe. orang-orang mendatangi tempat-temlat itu untuk nongkrong, meet untuk pekerjaan, lobby dan lain-lain. Maka hidup tuh tempat-tempat usaha seperti itu.
“Jadi ga bisa diterapkan WFH dengan alasan polusi. Ini kayak Pak Jokowi lagi teringat dengan masa-masa covid neh,” tutup Jumhur. (Yoss)
