UTANG PEMERINTAHAN JOKO WIDODO  INDIKATOR EKONOMI INDONESIA RAPUH

UTANG PEMERINTAHAN JOKO WIDODO  INDIKATOR EKONOMI INDONESIA RAPUH 

Oleh : Eddy Junaidi – Nusantara Institute

Jika terjadi krisis politik ekses dari kecurangan Pilpres 2024 diduga akan cross  dengan krisis ekonomi pada bulan Mei 2024 ini. Hasil perhitungan manual (20  Maret 2024) ditentukannya Presiden yang diumumkan oleh KPU secara De  Facto yang akan dilantik pada Oktober 2024 (De Jure). Ada potensi people  power  April-Juni 2024  akibat  cross krisis  ekonomi  dan  krisis  politik,  serta  terjadi turbulensi politik untuk pemerintahan Joko Widodo.  

Ekonomi yang slow down karena ditahannya uang dengan jumlah signifikan  oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati/SMI) untuk tidak masuk pasar  keuangan (perbankan) untuk dunia usaha sebagai penyelamatan ekonomi.  Disinyalir SMI menahan uang karena jatuh tempo bayar cicilan utang yang  mencapai di atas Rp500 triliun di bulan April-Mei 2024 ini. 

Berikut kita bedah arsitektur utang pemerintahan Joko Widodo yang menjadi  rapuhnya   pondasi      kekuatan                        ekonomi   Indonesia.   Banyak        para                ahli  mengkhawatirkan besarnya jumlah utang kita yang direspon SMI dengan utang  kita aman. Ratio utang 38% pada ketentuan UU Keuangan 2003. Jika diambil dari  angka utang pemerintah 2023 sebesar Rp8.041 triliun.

Tapi  kalau  membebankan  utang  BUMN  dan  kewajiban  pemerintah  yang  mencapai Rp8.350 triliun dan beban utang akibat contingency debt (seperti  Garuda, Merpati, dan Asuransi Jiwasraya) dan BUMN yang gagal bayar jadi posisi  utang menjadi mengkhawatirkan.

Misbakhun (Komisi XI DPR RI) Mei 2023 pernah merilis angka utang Indonesia  mencapai Rp20.750 triliun, WOW). Utang negara saat itu Rp7.900 triliun (saat  ini di atas Rp8.000 triliun). Utang dan beban BUMN Rp8.300 triliun dengan  miliaran  kategori  contingency  debt  sebesar  Rp1.641.250  triliun  dan  utang  Rp6.710 triliun.

Sisa  utang  pemerintah  masih  berupa  kewajiban  di  dalam  negeri:  Badan  Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dipimpin Anggito Abimanyu, Taspen, BPJS  Tenaga Kerja, dan Bakti Telkom. Selain berstatus SUN dan seperti Taspen (dana  pensiun TNI, Polri dan ASN) dibayarkan lewat APBN, bayangkan beban APBN

saat ini Rp3,325 triliun dengan defisit Rp522,8 triliun hampir senilai bunga cicilan  utang. Jika postur APBN dengan total pengeluaran hampir senilai Rp3,325 triliun  dengan rincian 20% biaya Pendidikan (UU), biaya rutin pemeritah Rp1.090,1  triliun  (33%),  non  kementerian/lembaga  Rp1.376  triliun  (41%),  dan  daerah  Rp857,1 triliun (25%), serta bayar bunga utang mencapai 14-15% atau Rp500  triliun. Belum lagi anggaran IKN (Ibu Kota Negara) dan ambisi arsitektur Joko  Widodo (Maret-Oktober 2024), serta biaya Pemilu 2024 sungguh memberatkan  postur APBN kita di tahun 2024.

Jika kewajiban dalam negeri dibayarkan SMI tidak tersedia dananya. Jika utang  angka yang dikatakan Misbakhun kredibel karena disinyalir dibocoran ‘orang  dalam’ Kementerian Keuangan, rasio utang kita sudah hampir 100% dan pondasi  postur negara sangat rapuh.

Utang pemerintahan Joko Widodo pada 27 Februari 2024 tercatat Rp8.253  triliun. Penambahan utang pada Januari-Februari 2024 berupa SBN domestik  dan pinjaman dalam negeri.

Mari kita lihat kronologis utang LN, SBN/SUN pemerintahan Joko Widodo

Tabel Daftar Utang Indonesia periode 2014-2023 

Pengelolaan keuangan negara yang ugal-ugalan ini akibat ambisi Joko Widodo  untuk pembangunan infrastruktur.

Disinyalir  sarat  pelanggaran  UU  Keuangan  Nomor  17  Tahun  2003.  Di  sini  berpotensi dan patut diduga terjadi pelanggaran dari Presiden Joko Widodo.  SMI merupakan kunci rahasia bersama orang dekatnya, seperti:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017,

Muliaman Darmansyah Hadad

2. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022,

Wimboh Santoso

3. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027,

Mahendra Siregar

4. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-

2027, Mirza Adityaswara

5. Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023, Ferry Warjiyo
6. Gubernur Bank Indonesia periode 2014-2018, Agus Martowardojo
7. Ketua Dewan Komisioner Lempaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015-

2020, Halim Alamsyah

8. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020-

2025), Purbaya Yudhi Sadewa

9. Wakil Menteri Keuangan (periode 2019-2024), Suahasil Nazara
10. Yustinus Prastowo (Staf  Khusus  Menteri  Keuangan  Bidang  Komunikasi  Strategis/Juru         Bicara                               Kementerian                    Keuangan                               yang       mundur             setelah  Misbakhun merilis total utang Rp20.750 triliun)
11. Mukhamad Misbakhun (Komisi XI DPR RI dan Banggar DPR RI)

Selain kesebelas nama tersebut, ada juga Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal  Kementerian Keuangan (2021-sekarang); Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak  (2019-sekarang); Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (2021-sekarang)

Nama-nama tersebut di atas bisa menjadi saksi/melakukan testimoni untuk  membongkar bahwa SMI yang ‘ditekan’ oleh Joko Widodo sehingga pengelolaan  keuangan negara ugal-ugalan.

Jika SMI mundur bisa ‘nyanyi’ tentang sikap dan perilaku Joko Widodo, serta  kebijakannya dalam mengelola keuangan negara adalah skandal besar selama  Republik                     Indonesia    berdiri.    Jika    benar    dia    ‘curhat’   dengan        Megawati  Soekarnoputri mengenai hal tersebut, barisan istana, menteri-menteri yang  mundur setelah hak angket masuk di DPR RI.

Utang Tersembunyi dan Middle Income Debt Trap 

Indonesia (2014-2024) terjebak dalam Middle Income Debt Trap, khususnya  dominasi Cina dan taipan Singapura.

Deklarasi internasional tentang Indonesia Poros Maritim jadi jalan sutera Cina  sebagai  partner  strategis  setelah  pemberitahuan  kepada  AS dan Uni  Eropa  pemerintahan Joko Widodo menjadi poros Jakarta – Beijing (di Beijing Januari  2015). Joko Widodo didampingi LBP, Rini Sumarno dan Bambang Brodjonegoro  (Menkeu saat itu). Bersama dengan skema OBOR Indonesia dapat dana awal  USD 5 miliar untuk BUMN, sayangnya Joko Widodo membagi pada swasta (45%)  dengan jaminan BNI, Mandiri dan BRI. Jika skandal permainan awal Joko Widodo  dengan 9 naga dan kekeliruan membangun hubungan dengan Cina (Xi Jinping).  Dari  lumbung  pangan  yang  diharapkan  Cina  menjadi  infrastrukur,  salahnya  interpretasi (kebutuhan Xi Jinping) terhadap Joko Widodo, dkk saat ketemu polit  biro utusan Xi Jinping.

Lalu  kita  dikejutkan  DPR  yang  menggugat  utang  tersembunyi  dengan  Cina  kumulatif sebesar Rp249 triliun (2021). Untuk kepastian dukungan kepada SMI  jika cash flow kepepet (darurat). Akumulasi jenis utang ini via BUMN (tidak izin  DPR) karena lewat anak dan cucu BUMN. Salah satu pasal UU BUMN diubah DPR  semasa Menteri BUMN (atas perintah Joko Widodo) sehingga utang anak cucu  BUMN tidak perlu izin DPR kecuali holding BUMN. Contoh, Pertamina kalau  utang harus seizin DPR, tapi Pertamina hulu atau hilir anak dan cucu tidak perlu  izin  DPR.  Utang  kategori  ini  mencapai  Rp249  triliun  dengan  skema  B  to  B  (komersial) bukan skema OBOR (politik).

Erick Thohir 2023 mengakui bahwa utang BUMN untuk investasi Rp3.150 triliun  dan utang modal kerja Rp1.600 triliun. Tak heran BUMN (hanya) yang terlibat  jalan tol dan infrastruktur terancam bangkrut dan menjual ruas tol pada swasta  dan Cina.

Utang Kementerian BUMN/PUPR (BUMN Karya) 

Belum masuk utang BUMN besar lainnya seperti:
5.   Pertamina Rp755 triliun

6. PLN Rp1.6405 triliun

(akibat  kebijakan  Joko  Widodo/Jusuf  Kalla  tentang  ambisi  listrik  35.000  Megawatt yang kebutuhan setiap industri terbatas (2014-2019), sehingga  PLN terpaksa membeli lebih mahal dari harga PLN sesungguhnya. Konsumen  jadi diperas dengan kenaikan harga listrik yang tidak lagi lewat persetujuan  DPR (hangki pangki) kartel listrik yang menjadi bagian oligarki 9 naga. Karena  untuk ambisi 35.000 Megawatt diminta swasta membangun pembangkit  tenaga    listrik   sehingga    kenaikan    berkala    tarif                  listrik   tanpa         disadari  dibebankan kepada konsumen.

7. Garuda Indonesia Rp142 triliun
8. Utang pemerintah ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Rp118 triliun
9. Utang pemerintah ke BPJS Tenaga Kerja Rp710 triliun (73%)
10. Utang pemerintah ke PT Taspen Rp 306 Triliun

Sehingga utang pemerintah di dalam negeri mencapai Rp4,418 triliun, utang luar  negeri mencapai Rp8.041 triliun (per November 2023).

Risiko utang besar pada perekonomian Indonesia 

Ancaman default (gagal bayar) adalah risiko terburuk pembangunan dengan  utang. Apalagi Rizal Ramli menyatakan Indonesia ‘utang bayar bunga utang  menggali jurang’ (cicilan bunga utang sudah di atas Rp500 triliun), karena tiap  tahun kita tidak bayar cicilan pokok. Bayangkan era SBY hanya mewariskan  Rp3.000 triliun. Sedangkan pada era Joko Widodo utang pemerintah BUMN dan  kewajiban dalam negeri mencapai Rp20.750 triliun (Misbakhun 2021), karena  setiap tahun bertambah.

Sampai saat ini tidak ada bantahan dari Kementerian Keuangan, karena data  diperoleh dari ‘orang dalam’ gank STAN. Pernyataan politik Misbakhun yang  tidak terbantahkan kita anggap kebenaran (Post Truth Era). Joko Widodo biasa  palsu dengan jejak digital 66 janji palsunya dalam tekanan besar akibat isu  kacaunya Pilpres 2024.

Jokowi  gagal  bayar  akan  terkesan  ekonomi  Indonesia  bangkrut,  dan  bursa  saham, USD, kepercayaan investor dan akan exit uang ke luar negeri berujung  krisis ekonomi. Kalau SMI mashab oligarki IMF dan World Bank (WB). Apakah  Joko Widodo sadar atau SMI yang ambisius jika kembali ke IMF/WB, selamat  tinggal rezim pro Beijing (Joko Widodo) kembali ke pangkuan AS (Paman Sam  berkata: “Welcome back to Papa”) setelah hampir 10 tahun menjadi anak emas  Xi Jinping.

Kedaulatan Indonesia setelah dikuasi oligarki backingan Xi Jinping, kembali pada  AS  (Yahudi).  Apalagi  disinyalir  AS  dengan  kecagihan  digital  sangat  mudah  menembus server KPU (yang di protect Alibaba/Cina). Persis kejadian 1998  (kejatuhan                Soeharto)         bermula                         dari               people      power               (akan                         terjadi          akibat  kecurangan Pemilu dan krisis ekonomi di bulan Mei 2024 ini). Cross krisis politik  dengan krisis ekonomi akan terjadi turbulensi politik dan keamanan Indonesia  (chaos)  yang  diduga  akan  lebih  parah  daripada  tragedi  1998.  Kebencian  terhadap ulah oligarki (taipan 9 naga) dan sikap serta perilaku Joko Widodo yang  tidak punya malu dan etika, sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan.

66 Janji Joko Widodo belum terwujud  

(King Of Lips Service-Moral Obligasi-Etika Bernegara) 

Catatan digital 66 janji palsu Joko Widodo ini menjadi negative campaign dari  civil society di sosial media berbasis ekses dari kecurangan pemilu diskualifikasi  pasangan 02 sampai isu pemakzulan Joko Widodo.

Enam puluh enam janji palsu bagian dari isu palsu-palsu Joko Widodo selain  ijazah dan identitas yang akan dibocorkan sahabatnya dari PDI Perjuangan Solo  setelah Hak Angket dimulai di DPR RI. Saat ini sudah 4 fraksi dengan total 30  orang dari 4 fraksi (PDIP, Nasdem, PKS dan PKB). Isu ini berindikasi pada isu-isu  strategis lainnya yang sudah digerakkan untuk pemakzulan Joko Widodo.

Pengelolaan  utang  ugal-ugalan  bisa  menjadi  prasyarat  pemakzulan  Joko  Widodo. 

Joko Widodo dianggap figur Presiden yang tidak beretika dan tidak tahu malu  melakukan  tindakan  tidak  patut  seperti;  kampanye  untuk  paslon  02  tidak  dilarang  undang-undang  secara  hukum  prosedural  tapi  mengganggu  ‘rasa’  sebagai bangsa. Terlebih ketika dia memaksakan Gibran Rakabuming Raka yang  tidak memenuhi persyaratan umur sebagai syarat administratif untuk menjadi  cawapres melalui konstitusi (MK) yang dipimpin oleh iparnya (paman Gibran).  Dia korbankan sang paman demi pencalonan putranya (politik dinasti). Sekali  lagi apa pantas dan tidak melanggar etika? Dia tidak mempunyai moral obligasi  ketika sang paman dituntut masyarakat mundur karena melanggar etika, sekali  lagi  tidak  ada  UU  yang  dilanggar!!.  Tuntutan  yang  gencar  dari  civil society  khususnya masyarakat hukum sang paman disidang oleh MKMK (Dewan Etik  Mahkamah Konstitusi). Hasilnya, sang paman dinyatakan bersalah dan dicopot  sebagai Ketua MK. Sang Paman ‘nelongso’ seolah tidak ada yang terjadi (demi  anaknya).

Dalam hal ini Joko Widodo sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),  sama-sama sayang anak. SBY dengan segala cara memperjuang karir anak nyaris  tidak punya malu dengan membujuk Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk  menerima  Agus  Harimurti  Yudhoyono  (AHY)  dalam  reshuffle  kabinet  pada  Februari 2024. Kepentingan mereka ketemu karena Prabowo Subianto butuh  suara Demokrat, dan SBY turun gunung pada kampanye 2024 sehingga Prabowo  Subianto menang pada Pilpres 2024.

Joko Widodo menerima AHY bergabung pada kabinetnya yang tinggal 8 bulan  lagi (sampai dengan Oktober 2024). Bagi AHY cukup, dan pasti ada kesepakatan  sejumlah menteri dari Partai Demokrat pada kabinet Prabowo Subianto pasca  pelantikan. Hal ini merupakan buah kesabaran dan kematangan seorang SBY.  Pintu AHY untuk pencapresan di tahun 2029 terbuka lebar.

Sebaliknya Joko Widodo melempengkan jalan Gibran dengan karbitan sehingga  digelari  anak  haram  konstitusi.  Kemenangkan  pasangan  02  yang  dituduh  melakukan kecurangan sehingga berkembang tuntutan hak angket di parlemen  yang didaftarkan 1 maret 2024. Sementara oposisi non parlemen gabungan civil  society  dan  ratusan  jenderal  purnawiran  TNI  yang  menuntut  diskualifikasi  paslon 02 dan pemakzulan Joko Widodo serta Pemilu ulang tanpa Joko Widodo.  Sayang anak Joko Widodo ala Machiavelli mungkin lolos atau batal di pilpres  2024 tergantung hasil kegaduhan politik April dan Mei 2024. Berikutnya jika  menang  pasti  menjadi  ‘beban’  pada  pemerintahan  Prabowo-Gibran  dengan  ‘tekanan’ people power?. Kita ingat tekanan pada Habibie melindungi Presiden  kedua Suharto pada tahun 1999. Apakah Prabowo kuat menahan beban sang  anak  haram  konstitusi   yang   dipastikan   akan   dapat   respon   negatif   dan  perlawanan  Civil  Society.  Pertanyaan  berkutnya;  Apakah  Prabowo  Subianto  akan kuat menahan beban seperti memegang bara panas menjaga Gibran dari  tekanan masyarakat. Apakah kita yakin Prabowo Subianto mampu menjaga  komitmen  dengan  Joko  Widodo  untuk  menjaga  ‘keselamatan’  dia  bersama  keluarganya  atas  sikap  dan  perilakunya  sebagai  Presiden  10  tahun  ini.  Sinyalemen pelanggaran etika, pelanggaran konstitusi dan pelanggaran pidana  yang potensial terjadi pada pengelolaan keuangan negara (UU Keuangan 2003).  Kuncinya ada pada keterbukaan SMI atau mereka sama-sama menutupi karena  sama-sama  terlibat.  Begitu  juga  ‘permainan’  dia  dengan  9  naga  (oligarki)  khususnya dengan kartel pangan, pertanian, kelapa sawit dan minyak goreng,  dan kartel Telkom (BTS Kominfo) yang melibatkan Huawei-ZTE Cina. Hubungan  khusus dengan Xi Jinping tentang utang (tersembunyi) yang tidak melewati DPR  (APBN). Belum lagi UU pesanan oligarki seperti UU Cipta Kerja sebagai UU  Sapujagat  yang  mencerabut  kedaulatan  rakyat  Indonesia.  Berikutnya  UU  kesehatan demi karpet merah untuk investasi dengan liberalisasi UU Kesehatan  yang merenggut kedaulatan dokter dan tenaga medis Indonesia karena investor  asing diperbolehkan membawa dokter dan tenaga kerja medis jika berinvestasi  membangun Rumah Sakit di Indonesia dengan basis dukungan UU ini dan ada  beberapa UU dengan nafas yang sama. Ditangan Joko Widodo juga terjadi  pelemahan KPK dengan revisi UU KPK sehingga lembaga ini menjadi ompong  dan memilih pimpinan dengan mental seperti Firli Bahuri. Terlihat korupsi makin  marak ditandai sebegitu banyaknya kepala daerah terlibat korupsi. Begitu juga  politisi,  polri,  pejabat  Kementrian  dan  sebagainya  sehingga  indeks  korupsi

Indonesia    turun   drastis   dan   rapor    buruk.   Pemaksaan        kehendak      untuk  infrastruktur yang sarat korupsi baik di keuangan maupun BUMN khususnya  yang  dibawah  PUPR  terindikasi  dengan  ancaman  utang  yang  ugal-ugalan.  Pemaksaan kehendak dengan pembangunan IKN yang semula investasi swasta  murni karena gagal dipaksa lewat APBN pembiayaannya.

Banyak  sekali  potensi  pelanggaran  pidana  yang  dilakukan  (fraud)  dari  Joko  Widodo dan kabinetnya sebagai perbuatan tercela dan pelanggaran pidana  sebagai prasyarat pemakzulan. Terakhir pemaksaan dana Bansos sebagai alat  kampanye yang dilakukan langsung oleh Joko Widodo dan timses 02 sebagai  kejahatan Pemilu. Nasi sudah jadi bubur, sekarang baik 02 dan Joko Widodo  sedang  Euphoria  dan  over  confifdential  padahal  ada  ancaman  pemakzulan  sedang menantinya. Sementara Prabowo Subianto sedang mabok kepayang  dengan  kemenangannya.  Apalagi  sedang  onfire  dengan  jenderal  bintang  4  kehormatan yang disematkan Joko Widodo dan lencana Presiden yang mulai  digunakan padahal belum dilantik (Dejure) yang baru dilakukan oktober 2024.  Kasihan rakyat Indonesia dengan drama Korea dan konspirasi pada pilpres 2024.  Ya Allah apa ini azabmu?