PLN DAN REPUBLIK PENCITRAAN !
JAKARTASATU.COM– Koordinator INVEST Ahmad Daryoko mengatakan “Tidak ada hujan tidak ada angin” tanpa FS (“Feasibility Study”) tiba tiba Rezim ini membangun Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC) Jakarta – Bandung sepanjang 142,3 Km yang selesai 2019 dan terakhir diberi nama KA “Woossh” ! Dengan biaya Rp 112T.
Kemudian tiba tiba membangun beberapa Bandara seperti Kerta Jati, Cakra Buwana, Krawang, Ciwedey, Jenderal Soedirman dll yang tentunya memakan biaya ratusan T rupiah itu ? Dan “Last but not Least” adalah Proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Kalimantan Timur dan pasti biayanya ratusan T rupiah juga ?
BAGAIMANA DENGAN PLN ?
Ia kemukakan kalau dulu Pemerintah membangun PLN dengan System “Capital Cost” yang besar dengan meminjam dana dari LN semacam WB,ADB dan IMF. Saat inipun sebagian tetap pinjam Lembaga Keuangan Dunia semacam WB, ADB dan IMF tersebut yang disebut juga sebagai IFIs (“International Finance Institutions”) itu. Meskipun saat ini (kalau mau jujur) Pemerintah terkait PLN tetap terapkan Program PSRP (“The Power Sector Restructuring Program”) meskipun hal tersebut sebagai Naskah Akademik UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan telah dibatalkan oleh MK tahun 2004 !
“Artinya Rezim ini telah berusaha “menutupi” sengkarut Kelistrikan dengan PLN sebagai “Holding Company” nya !,” tandas Ahmad Daryoko kepada wartawan, Ahad (2/6/2024).
“Sengkarut Kelistrikan tersebut sebenarnya telah mengakibatkan “lonjakan” tarip listrik sekitar 5 (lima) x lipat kondisi SBS (“Single Buyer System”) atau saat PLN masih eksis di kawasan Jawa-Bali (sebelum Jaringan Ritail dijual Dirut PLN Dahlan Iskan sebelum 2010),” ungkapnya.
“Artinya kondisi tarip listrik sekarang ini masih relatif stabil karena Rezim “meredam” nya dengan Ratusan Terilyun Rupiah dari Hutang Luar Negeri,” tambah Mantan ketua SP PLN ini.
Tegasnya, jangan kan hanya kenaikan tarip listrik akibat Privatisasi/Penjualan PLN ke Aseng/Asing dan Taipan 9Naga ! Proyek Infrastruktur yang ratusan T bahkan ribuan T semacam KA KCIC Jakarta-Bandung, Bandara, Pelabuhan bahkan Proyek IKN yang “dadakan” saja bisa di wujudkan !
“Kesimpulannya Rezim ini telah berhasil “meredam” Penjualan/Privatisasi PLN dengan strategi Pencitraan yaitu dengan mengucurkan dana/uang pinjaman dari Aseng/Asing dengan resiko kedepan dijajah kembali oleh Aseng/Asing itu !,” jelasnya.
Lanjutnya, dan kemungkinan besar Rezim ini (atas tekanan Aseng/Asing) akan mencabut Subsidi listrik dan menyerahkan sepenuhnya Operasional PLN ke Kartel Aseng/Asing (untuk Pembangkitnya) dan Kartel Taipan 9Naga (untuk Jaringan Ritailnya) menyusul nasib Philipina dan Kamerun ( sesuai Kesaksian pada Sidang MK tentang JR UU No 20/2002 ttg Ketenagalistrikan pada 2003).
“Dan bila ini terjadi, maka dipastikan banyak dari rakyat Indonesia ini akan kembali memakai Lilin, Sentir, Teplok, Upet, Petromax seperti dulu lagi !,ujar Ahmad Daryoko.
Ia berkesimpulan Jangan berprasangka bahwa PLN masih baik baik saja ! Karena ternyata selama ini Rezim melakukan Strategi “PENCITRAAN” untuk PLN ! Sehingga tidak terjadi “REVOLUSI” Sebagaimana terjadi di Kamerun 1999 dan Philipina 2006 !
Menurut Ahand Daryoko untuk pencitraan kelistrikan dan PLN ini, Rezim telah memakai dana Ratusan Triliun (yang diyakini pasti dari dana Hutang Luar Negeri).
“Namun jangankan untuk Kelistrikan. Untuk Proyek KCIC, Bandara, Pelabuhan, Bendungan bahkan IKN yang “ujug ujug” (dadakan tanpa “Feasibility Study”)..semuanya berjalan lancar !,” tukasnya.
“Kalau Kebijakan semacam ini berjalan terus tanpa evaluasi dan revisi ! Maka tinggal tunggu waktu saja …kembalinya Rezim Kolonial di Indonesia !,” tutupnya. (Yoss)
