JAKARTASATU.COM– Ratusan ribu pekerja kehilangan mata pencarian di perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT), baik skala besar, menengah hingga industri kecil menengah (IKM). Kehilangan mata pencarian yang diungkap Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional itu, telah berlangsung dalam 2 tahun belakangan ini.
Anwar, Koordinator Aksi IKM Indonesia yang sempat turun ke jalan dan melakukan aksi bersama ratusan massa lainnya di dekat patung kuda Arjuan Wiwaha itu, meminta dukungan Presiden Jokowi untuk mendukug penyelamatan industri TPT Nasional.
“Menuntut seluruh Menteri di Kabinet Indonesia Maju serta jajaran Lembaga pemerintah lainnya agar mempunyai visi dan misi yang sama dengan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk berpihak secara nyata terhadap produk dalam negeri dan menjadikan pasar domestik sebagai jaminan pasar bagi produk dalam negeri termasuk produk IKM didalamnya,” katanya, dalam keterangan tertulisnya yang diterima media, Kamis (27/6/2024).
Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional juga seluruh Menteri di Kabinet Indonesia maju serta jajaran Lembaga pemerintah lainnya untuk berani menolak segala bentuk intervensi negara asing terhadap kebijakan pasar domestik termasuk intervensi yang dilakukan oleh mafia impor bersama kroni-kroninya serta para retailer barang-barang impor.
Selain itu, Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional menolak PERMENDAG 8 Tahun 2024 dan meminta jajaran Kementerian Bidang Perekonomian khususnya Menteri Perdagangan untuk memberlakukan kembali PERMENDAG 36 tahun 2023 sebagai aturan pengendalian impor.
“Menolak praktik impor borongan/kubikasi dan praktik semua bentuk praktik impor illegal serta menuntut Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk segera memberantas sarang mafia impor yang selama ini bercokol di Direktorat Jenderal Bea Cukai,” katanya.
Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional menuntut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk membersihkan Bea Cukai dari oknum-oknum pegawai yang terlibat dalam praktik importasi illegal bersama dengan para oknum importir serta oknum perusahaan logistik.
Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap para mafia impor yang melakukan praktik importasi illegal, menangkap dan mengadili oknum pejabat/pegawai pemerintah, pengusaha jasa impor, retailer penjual hingga aparat yang terlibat dalam dalam persekongkolan importasi impor illegal.
Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional meminta Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan untuk secara tegas menertibkan dan menyita barang-barang impor yang tidak sesuai standar yang saat ini beredar dan diperjualbelikan baik secara online maupun offline.
Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional juga meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera menangkap retailer asing yang selama ini beroperasi menjual barang-barang impor illegal baik secara offline maupun secara online.
Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional juga menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah, Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia untuk mendukung produk dalam negeri dipasarkan didaerahnya masing-masing serta memberangus barang-barang impor yang saat ini sudah beredar hingga pelosok.
Sikap di atas Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional merupakan pernyataan perang terhadap mafia impor dan kroni-kroninya yang ada dipemerintahan termasuk beking aparat yang terlibat didalamnya.
“Kami akan selalu berada disisi Presiden Republik Indonesia untuk memberantas praktik-praktik impor ilegal yang selama ini menyengsarakan kami, membuat ratusan ribu para pekerja tekstil dan IKM tekstil kehilangan pekerjaan. Kami tidak mau lagi dijajah oleh bangsa asing dan para mafia impor serta antek-anteknya,” pungkasnya. (RIS)
