Foto: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) KH Yahya Staquf saat konferensi soal nahdliyin yang ke Israel, dok. Jawapos

JAKARTASATU.COM– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) KH Yahya Staquf meminta maaf soal lima orang nahdliyin yang pergi ke Israel dan bertemu presidennya.

“Ketum PBNU menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas adanya beberapa orang dari NU yang berangkat ke Isr*el. Gus Yahya menyatakan hal ini sebagai tindakan yang tidak patut di tengah kondisi Palestina saat ini,” demikian dikutip akun X NU Online, Selasa (16/7/2024).

Gus Yahya menjelaskan ke-5 orang itu ada 1 dosen UNUSIA, 1 dari Pagar Nusa, 1 dari PWNU Jakarta, dan juga 2 dari Fatayat NU.

“Berdasarkan info yang PBNU terima, mereka melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan disana tanpa mengetahui awalnya akan bertemu Presiden Isr*el.”

Gus Yahya menekankan hal ini dikarenakan ketidaktahuan orang-orang yang berangkat tersebut terhadap peta dan geopolitik dalam konflik yang terjadi ini.

Oleh karenanya PBNU telah mengimbau kepada seluruh kader NU untuk berhati-hati dalam bersikap dalam isu-isu yang sensitif ini.

Berdasar info yang didapat PBNU, yang mengundang 5 orang ini adalah NGO Advokat Israel. Banyak NGO Advojat Israel berupaya untuk melakukan engagement kepada negara-negara di dunia.

Namun, upaya ini adalah upaya gagal. Karena tidak ada hasil yang strategis dari pertemuan ini.

Salah satu engagement strategic yang diungkap oleh Gus Yahya, sebagai tindakan strategis PBNU adalah R20 bersamaan dengan G20.

Pada pertemuan tersebut pemuka Yahudi juga diberikan kesempatan untuk berbicara. Beberapa Rabi dari Amerika menyatakan perlu rekontektualisasi ajaran Yahudi yang mencegah dari perdamaian.

Hasil pertemuan dengan pemuka-pemuka agama di dunia, termasuk dengan rabi-rabi Yahudi tersebut, dibukukan. Ini menggambarkan ada engagement strategic.

PBNU memikiki strategi yang matang dengan hasil yang nyata untuk upaya-upaya perdamaian.

“Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh kader-kader NU. Maka, PBNU telah menetapkan, bahwa semua engagement internasional di bawah koordinasi PBNU.” (RIS)