Bahlil Bakal Jadi Ketum Golkar? Dikhawatirkan Bakal ada Gugatan dari dalam Golkar dan Terjadi Guncangan, Krisis Baru
JAKARTASATU.COM— Para analis melihat Jokowi mau kendalikan Golkar untuk memuluskan kepentingan dinasti politiknya. Prof Ikrar Nusa Bhakti dari BRIN menyebut tindakan Jokowi itu ‘’kudeta politik’’ terhadap Golkar dan bisa menimbulkan keguncangan/krisis baru. Jokowi ingin Bahlil Lahadalia pimpin Golkar. Dikutip Konfrontasi, 19/8/2024
Namun para analis melihat, sebelum atau setelah Jokowi lengser Oktober ini, gugatan dari kader Golkar terhadap Bahlil Lahadalia bisa marak dan cost-nya tinggi bagi Bahlil, Jokowi. Selain itu, PKS yang ajukan Ridwan Kamil- Suswono terdampak negatif, juga PDIP Megawati, yang kesemuanya itu merusak demokrasi dan tegangan politik menjadi tidak stabil.
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharuddin telah mengatakan tidak setuju jika Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Laporan Tempo mengungkapkan Bahlil mendapat dukungan atau ‘’strom energi politik’’ dari Jokowi.Sebelumnya, Mantan Wapres Jusuf Kalla mengungkap ada tekanan dari Luar dibalik mundurnya Airlangga Hartarto dari Partai Golkar. JK meyakini tekanan kuat tersebut berasal dari luar partai.
Dalam kaitan ini, Pengamat politik Yusak Farchan curiga bahwa Golkar sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia telah mengalami penyerobotan kepemimpinan karena Airlangga Hartarto secara tiba-tiba mundur dari jabatan ketua umum Golkar.
Direktur Eksekutif Citra Institute itu meyakini, pergantian ketua umum Golkar yang akan berlangsung sebelum pendaftaran calon kepala daerah 2024 pada 27 Agustus nanti, kemungkinan didesain untuk memuluskan kepentingan Jokowi di Pilkada Serentak 2024.
‘’Bisa terjadi gugatan dari dalam Golkar, dan merusak demokrasi termasuk partai beringin itu sendiri. Sedangkan Jokowi dan Gibran bukan Kader Golkar. Menurut aturan Golkar, maka Jokowi tidak bisa jadi Ketua Umum dan kita lihat dia ingin Bahlil jadi Ketum Golkar. Saya khawatir AD/ART Golkar bakal dirubah,tapi tetap tak menyelesaikan masalah, karena mudah dibaca akan mengundang gugatan dari dalam Golkar sendiri dengan dampak biaya (cost-nya) tinggi bagi Jokowi-Bahlil,’’ imbuh analis politik F. Reinhard MA yang juga aktivis Forum Inteligensia Bebas.
“Mundurnya Airlangga berpotensi mempengaruhi arah dukungan Golkar di Pilkada Serentak 2024,” ujar Yusak Farchan kepada RMOL, Kamis (15/8).
Yusak menduga, musyawarah nasional (Munas) Golkar yang dilaksanakan 20 Agustus 2024 nanti potensi memilih kader yang bisa dikendalikan Jokowi, dan itu merusak demokrasi, merusak Golkar dan bahkan peneliti BRIN Prof Ikrar Nusa Bhakti menyebut hal itu sebagai ”kudeta politik”..
Ada kabar bahwa Menkumham Yasonna Laoly diganti Supratman Andi Atgas pada Senin ini karena tak mau sahkan Bahlil untuk gantikan Airlangga sebagai Ketum DPP Partai Golkar.
‘’Kalaupun Menkunham baru mensahkan Bahlil jadi Ketum Golkar, saya kira, gugatan dari kader-kader Golkar bermunculan dan cost-nya tinggi, saya duga situasi tambah runyam dan rusak akibat permainan elite penguasa tadi,’’ujar F Reinhard.
Yang jelas, di hadapan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Dewan Pembina, Aburizal Bakrie; dan para kader, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan sempat tegas menyebut jangan mau Golkar diatur orang lain. Kata Luhut “Golkar is Golkar, nobody can dictate Golkar” atau dengan kata lain, Golkar adalah Golkar tidak ada seorang pun yang bisa mendikte Golkar.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengamini pernyataan Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta kader partainya untuk tidak mau dipecah belah dan diatur oleh orang luar.
“Saya ingin mengamini apa yang disampaikan Pak Luhut tadi, jangan mau dipecah. Jangan mau kita diatur oleh orang luar,” kata Aburizal saat acara Buka Puasa dan Silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3/24). (Yoss)
