EDITORIAL JAKARTASATU.COM: JUDI OH JUDI……
Eng…Ing…Eng… lagi Heboh nih Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dulu namanya Kominfo. Kenapa karena Polda Metro Jaya meringkus pelaku kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online (judol).
Ada total tersangka kasus tersebut ada sebanyak 16 orang semua orang pegawai Komdigi dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra pada Ahad (3/11/2024) mneyatakan “Telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka lainnya,” ujarnya. Dengan demikian, total tersangka kasus tersebut ada sebanyak 16 orang.
Kasusnya dibongkar sosok Pejabat Komdigi yang Pelihara 1.000 Situs Judi Online, Disebut Ketua Tim Keamanan Informasi (KI) Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (PAI). Mereka para oknum Pegawai atau ASN Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) itu meraup Rp 8,5 miliar karena membina 1.000 situs judi online (judol). Tampang keduanya beredar luas di media sosial X.
Salah satunya akun @PartaiSocmed yang mengunggahnya pada Jumat, 1 November 2024.
Kedua pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) itu disebutkan akun @PartaiSocmed atas nama DIS sebagai Ketua Tim Keamanan Informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Dan, FD sebagai pegawai PSE Kominfo (sekarang Komdigi).
Postingan @PartaiSocmed terkait dua oknum ASN Kementerian Komdigi ini telah dilihat 1 juta akun, dibagikan ulang sebanyak 1,399 kali, dan ditanggapi atau dikomentari 5,809.
“Salah satu pejabat Komdigi yang ditangkap. DIS, Ketua Tim Keamanan Informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika,”tulisnya. Ini memang sudah parah.
Jika judi sudah marasuk. Maka harusnya banyak yangakan kena dampak negatif. Ini bangsa mau kemana? Dampak luas yang luas pada berbagai aspek masyarakat dan negara tenunya. Aktivitas perjudian dapat mengarah pada kerugian finansial yang besar bagi individu dan keluarga, yang pada gilirannya meningkatkan kemiskinan, utang, dan krisis keuangan pribadi. Selain itu, perjudian sering kali terkait dengan masalah sosial lain seperti kecanduan, peningkatan kriminalitas, hingga keretakan hubungan keluarga.
Dari sudut pandang ekonomi makro, perjudian yang tidak terkendali dapat mengganggu produktivitas tenaga kerja, memperburuk ketidakstabilan sosial, dan menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Negara yang terjebak dalam masalah perjudian besar-besaran juga berpotensi kehilangan stabilitas sosial dan moral yang kuat, yang pada akhirnya merugikan pertumbuhan jangka panjang.
Selain itu, jika perjudian beroperasi di luar jalur, dapat menciptakan ekonomi bayangan yang sulit dikendalikan oleh negara, serta memfasilitasi korupsi dan pencucian uang. Hal ini memperlemah otoritas dan penegakan hukum, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Dampaknya yang luas, sejumlah negara menetapkan aturan ketat atau bahkan melarang perjudian untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi mereka. Indonesia harusnya juga, jangan malah dimainkan oleh orang yang punya jabatan penting.
Fenomena perlindungan terhadap aparat yang melakukan pelanggaran bisa muncul dari berbagai faktor yang kompleks. Beberapa alasan yang mungkin memengaruhi situasi ini antara lain: Budaya Korps atau Solidaritas Institusi: Di banyak institusi, termasuk di lingkungan aparat keamanan, ada budaya solidaritas kuat di mana anggota cenderung saling melindungi. Hal ini sering dilakukan untuk menjaga reputasi dan solidaritas dalam satu institusi.
Kepentingan Politik dan Ekonomi: Dalam beberapa kasus, aparat mungkin memiliki koneksi dengan kekuatan politik atau ekonomi tertentu yang memiliki kepentingan dalam melindungi status quo. Aparat yang bertindak demi kepentingan pihak tersebut bisa mendapat perlindungan dari sanksi atau hukuman.
Rasa Takut Terhadap Pengaruh Eksternal: Institusi yang seharusnya independen, kadang terpengaruh oleh tekanan eksternal atau campur tangan dari pihak berpengaruh. Ini bisa menyebabkan perlindungan terhadap aparat meskipun melakukan kesalahan, terutama jika kasusnya melibatkan pihak-pihak kuat.
Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum Internal: Beberapa organisasi atau institusi memiliki mekanisme pengawasan internal yang lemah atau tidak independen. Hal ini membuat tindakan yang tidak pantas sulit terungkap atau dihukum. Apalagi jika pengawasan eksternal terbatas atau tidak ada, aparat bisa mendapat perlindungan dari sanksi.
Ketakutan terhadap Dampak Reputasi: Pelanggaran yang dilakukan aparat bisa berdampak buruk pada citra institusi. Kadang, petinggi lebih memilih menutupi pelanggaran ketimbang membukanya untuk menjaga citra lembaga.
Ketidakseimbangan dalam Sistem Hukum: Ada kalanya sistem hukum memberikan kekebalan tertentu bagi aparat atau mempermudah mereka untuk menghindari sanksi. Di beberapa negara, kebijakan atau aturan hukum membuat aparat lebih sulit untuk dihukum, dan ini bisa jadi celah bagi perlindungan mereka.
Mengatasi masalah ini memerlukan reformasi sistemik, termasuk memperkuat pengawasan independen, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan sistem hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Tentu saja ini harus dihabisi sampai ke akarnya.
Penegakan hukum yang tegas terhadap perjudian adalah penting untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Untuk mencapai efektivitas, beberapa elemen penting dalam perancangan hukuman bagi pelanggaran terkait judi dapat dipertimbangkan misalnya Peningkatan Sanksi Finansial: Hukuman berupa denda yang tinggi dapat mengurangi minat orang untuk terlibat dalam aktivitas perjudian ilegal. Hasil denda ini juga dapat digunakan untuk program rehabilitasi atau pendidikan antijudi.
Penahanan yang Lebih Lama untuk Pelanggaran Berulang: Pelanggar berulang yang terus terlibat dalam perjudian ilegal harus menghadapi hukuman penahanan yang lebih berat untuk menciptakan efek jera. Ini menunjukkan bahwa pengulangan pelanggaran tidak akan ditoleransi. Hukuman Sosial dan Rehabilitasi: Menyediakan program rehabilitasi bagi mereka yang kecanduan judi dapat membantu mengatasi akar masalah. Program ini juga bisa mencakup kegiatan pelayanan masyarakat, di mana pelaku diwajibkan memberikan kontribusi kepada lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Pengawasan yang Lebih Ketat: Menyusun undang-undang yang memperketat pengawasan terhadap tempat-tempat yang dicurigai sebagai pusat perjudian ilegal dan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan juga bisa menurunkan angka perjudian. Lalu lakukanalah negara ini Kampanye Publikasi Anti-Judi: Mengimplementasikan hukuman keras harus disertai kampanye kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perjudian, baik secara sosial, ekonomi, maupun kesehatan mental. Ini akan mendorong masyarakat untuk melaporkan kegiatan perjudian ilegal.
Dan yang paling penting Sanksi bagi Pihak yang Melindungi Perjudian: Tidak hanya pelaku judi, pihak yang terlibat dalam perlindungan atau kerja sama untuk menutupi praktik perjudian ilegal juga harus diberi hukuman, termasuk aparat atau pejabat yang terlibat.
Yang pening lagi karena ini lagi sistem digital dam Judi didunia oline maka Memanfaatkan Teknologi untuk Deteksi Perjudian: Dengan semakin banyaknya platform perjudian online, penting untuk melengkapi hukum dengan kemampuan mengawasi dan memblokir situs atau aplikasi judi ilegal lebih ketat dan jangan sampai pengawasnya main mata karena disuapin.
Semoga saja kombinasi antara penegakan yang tegas, pengawasan yang baik, dan upaya rehabilitasi, efek negatif dari perjudian dapat ditekan secara signifikan. Nah apa yang saat ini serius, atau hanya menutup sejumlah kasus rame yang lagi heboh? Terlepas dari semua ini yang namanya Judi itu harus di Sikat…. Judi oh Judi, jadi iongat liriknya Rhoma Irama Judi
