JAKARTASATU.COM – Mantan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar, Kamis (2/1/2025) pagi angkat bicara menanggapi kabar dugaan penyimpangan impor minyak senilai Rp 96 triliun di Pertamina yang kabarnya sedang diusut Kejagung RI. Jajaran Kejagung pun diyakini telah melakukan penggeledahan terkait perkara itu.
“Semoga semuanya menjadi terang benderang. Kalau ada penyimpangan ya harus ditindak oknum-oknumnya, tapi kalau tidak ada penyimpangan, Kejagung harus segera clearkan masalah impor minyak ini karena kalau tidak tentu akan menciptakan image negatif terhadap perusahaan milik negara ini,” ungkap Ugan Gandar di Whatsapp Group Block Rokan.
Pernyataan Ugan Gandar itu diamini oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman.
“Sepakat Pak Ugan. Karena menyangkut melayani hajat hidup orang banyak,” imbuh Yusri di Whatsapp Group itu.
Lebih lanjut Yusri mengatakan, penggeledahan itu harus mendapatkan izin dari pengadilan, kecuali untuk kasus operasi tangkap tangan (OTT).
“Belakangan ini, beberapa inisial nama pejabat Pertamina yang sudah diuraikan sebelumnya, ternyata nomor telepon seluler mereka sudah pada tidak aktif, jika dikirim pesan WA hanya tercontreng satu,” ungkap Yusri.
Sementara itu, sebelumnya diberitakan, pengusutan dugaan penyimpangan proses bisnis impor minyak mentah dan BBM oleh Pertamina sebanyak 1 juta barel perhari oleh Tim Kejaksaan Agung untuk aktifitas periode 2018 hingga 2023 terkesan sangat tertutup sehingga berpotensi masuk angin.
Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam Catatan Akhir Tahun CERI yang disampaikan di Jakarta, Selasa (31/12/2024).
“Bersumberkan berita di media, setidaknya sejak akhir Oktober hingga pertengan Desember 2024, Tim Kejagung telah mengeledah kantor dan rumah beberapa direksi Pertamina (Persero) Holding dan Subholding, termasuk terakhir mengundang beberapa anggota direksi untuk klarifikasi ke gedung bundar pada 19 Desember 2024,” ungkap Yusri.
Konon kabarnya, lanjut Yusri, dalam pengeledahan tersebut ditemukan sejumlah uang yang sangat fantatis dan beberapa perangkat HP disita dan laptop dikloning untuk menambah dan memperkuat bukti-bukti yang sudah diperoleh lebih awal atas adanya dugaan ‘hengki pengki’ dalam impor minyak mentah dan BBM selama ini.
“Yang mengejutkan, infonya Kejagung sudah menaikan statusnya menjadi penyidikan dan sudah ada bebeapa tersangkanya, jika benar informasi ini sebaiknya Kejagung terbuka ke publik untuk menghindari spekualasi” beber Yusri.
Dikatakan Yusri munculnya nama tokoh James dalam sengkarut ini mungkin saja sama dengan inisial yang pernah disebut sebut oleh mantan anggota DPR Komisi VII, Muhammad Nasir dalam RDP dengan Pertamina pada tahun 2023.
Apa benar nama itu sama ?, itulah yang harus dijawab Tim Pidsus Kejagung, lantaran jika sama maka patut diduga telah berkoloborasinya tokoh suap SKK Migas pada tahun 2013 dengan tokoh papa minta saham diproses impor minyak Pertamina….mnrt Yusri.
Sebab, kata Yusri, menurut sumber CERI, sekitar USD 1,2 miliar setiap tahun kemahalan akibat proses impor sejak tahun 2018 hingga 2023. Totalnya bisa mencapai sekitar USD 6 miliar atau setara Rp 96 triliun (nilai tukar USD = Rp 16.000). Bahkan informasinya Tim BPK sedang melakukan perhitungannya.
“Oleh sebab itu, demi kepastian hukum dan tidak menjadi sumber fitnah, kami berharap jika cukup alat bukti sebaiknya proses penyelidikan ini bisa segera dinaikan statusnya ke tahap penyidikan untuk menyelamatkan keuangan negara,” pungkas Yusri.(*)
