TERNYATA KPK BOBROK, PRABOWO DIHIANATI!!!

Memet Hakim, Pengamat Sosial, Dewan Penasihat CSR-Indonesia.com

Semakin hari semakin jelas urusan perkara Harun Masiku yang menjadi buronan KPK selama ini. Berbagai pencerahan kita dapat peroleh dari berbagai YouTube yang membahas masalah ini. Prabowo yang memiliki tekad memberantas Korupsi, telah dihianati oleh KPK.

Dari segi tuduhan yakni menyuap KPU nilainya tidak sampai 1 milyar, yang belum jelas siapa yg punya inisiatif urusan suap ini? Biasanya sih orang KPU yang menawarkan diri untuk membantu masalah suara di pemilu dan penetapan calon jadi. Kayaknya sudah jadi rahasia umum.

Jika Harun Masiku yang caleg PDIP yang ingin menjadi anggota DPR “dianggap menyuap”, seharusnya ratusan bahkan ribuan anggota DPR, Cagub, cabub, Cawalkot sejak lama yang harus dikejar dan diburu, karena melakukan penyuapan kepada KPU atau kepada rakyat. Di KPK sendiri pernah terdengar pemerasan & suap tempat tahanan KPK, artinya KPK juga sudah bobol dan tidak memiliki integritas lagi.

Pertanyaannya apakah KPK bertugas untuk urusan temen temeh ini ? Urusan korupsi KTP, urusan korupsi Jokowi yang jelas dan menjadi isu international, urusan korupsi Gibran dan Kaesang yang nilainya jauh lebih besar, belum lagi kasus Boby Nasution. Belum lagi diduga urusan korupsi di Senayan yang sulit dibongkar. KPK dibuat karena Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak mampu.

Dilain pihak KPK pasti tau bahwa oligarki itu rajanya penyuapan dan penindasan, tetapi belum pernah terdengar diusik oleh KPK. Kasus suap menyuap, pemerasan di kepolisian, Kejaksaan dan di Pengadilan sering sekali terdengar, bahkan mungkin sudah menjadi budaya.

Terakhir kasus korupsi CSR oleh Harvey dan Helena yang pada pengadilan Tipikor di hukum sangat ringan, jumlah nilainya 300 trilyun. Eh dendanya cuma 1 milyar plus 210 milyar. Logika orang awampun terusik, indikasi masuk angin akut terjadi.

Ternyata juga ada beberapa buronan KPK yang kasusnya lebih dulu dari pada Harun Masiku, tidak pernah diangkat. Wajar saja jika ada anggapan KPK pilih kasih, menjadi tangan Istana (lama) untuk mengkriminalisasi Hasto, sekjen PDIP yang pernyataannya tajam.

Saya kira KPK harus segera bebenah, introspeksi diri, kembali ke semangat awal untuk memberantas Korupsi Besar, bukan kasus remeh temeh. Jika memang KPK sekarang tidak mampu, sebaiknya para pimpinan KPK diganti total dan pimpinan yang merusak KPK ini harus dihukum gantung semuanya,

Dampak rusaknya KPK itu sangat dahsyat, koruptor tidak takut lagi dihukum, hukum dapat diperjual belikan dan Negara sangat dirugikan. Pantasnya para pimpinannya dihukum mati, karena lebih berat kesalahannya dari pada koruptor itu sendiri.

Bandung, 2 Januari 2025