Sandi Damkar Dipecat, Akhir Perjalanan atau Awal Baru Percikan Api Perubahan?

Oleh: Wahyu Ari Wicaksono, Storyteller

Nama Sandi Butar Butar kembali menjadi sorotan setelah kontraknya sebagai petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok tak diperpanjang. Keputusan tersebut tercantum dalam surat resmi yang diterbitkan Dinas Damkar dengan Nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024, bertanggal 2 Januari 2025, dan ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tesy Haryanti.

Surat itu menyebutkan bahwa masa kerja Sandi berakhir pada 31 Desember 2024, tanpa alasan detail selain “tidak diperpanjang kontrak.” Meski surat tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi Sandi selama hampir sembilan tahun, keputusan ini memicu pertanyaan besar.

Riwayat Perselisihan

Sandi bukan sosok asing dalam perselisihan dengan Damkar Depok. Pada 2021, ia melaporkan dugaan korupsi pengadaan seragam dan sepatu dinas. Tahun berikutnya, ia melaporkan atasannya atas dugaan penganiayaan. Kasus demi kasus mengiringi kiprah Sandi sebagai petugas Damkar, termasuk insiden besar di Pasar Cisalak pada 2024, yang menewaskan rekannya akibat dugaan minimnya perlengkapan pelindung diri (APD).

Puncaknya terjadi pada pertengahan 2024, ketika Sandi mempublikasikan video “room tour” peralatan Damkar yang disebutnya rusak. Video ini tak hanya memancing reaksi publik tetapi juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan temuan tersebut berpotensi menjadi kasus pidana.

“Evaluasi Internal” atau Dendam Pribadi?

Sementara itu, Tesy Haryanti, selaku Plt Kepala Bidang, menjelaskan bahwa keputusan tidak memperpanjang kontrak Sandi diambil berdasarkan evaluasi kinerja tahunan. “Semua petugas dievaluasi setiap tahun, dan hasilnya menunjukkan kontraknya tidak bisa diperpanjang,” ujar Tesy, Senin (7/1/2025). Namun, Sandi menilai ada faktor lain di balik keputusan tersebut.

“Saya bingung, kesalahan saya apa? Apakah ini dendam pribadi? Saya menjalankan tugas sesuai perintah, tidak pernah absen, bahkan sampai mengalami luka bakar dan patah tulang saat bertugas,” ungkap Sandi kepada wartawan.

Sandi juga mengungkapkan bahwa selain dirinya, ada dua petugas lain yang kontraknya tak diperpanjang, meski alasan bagi mereka berbeda. “Yang lain karena jarang masuk. Tapi saya, silakan tanya ke rekan-rekan satu tim, apakah saya pernah mangkir?” katanya.

Sebenarnya ada tuntutan yang belum terselesaikan. Sebelumnya, pada September 2024, Sandi bersama kuasa hukumnya mengajukan somasi terbuka kepada Pemerintah Kota Depok. Somasi ini menuntut perbaikan fasilitas, audit internal terkait dugaan korupsi, kenaikan gaji petugas Damkar, dan penghormatan kepada almarhum Martinnius Reja Panjaitan. Hingga kini, tuntutan tersebut belum mendapat respons berarti.

“Ketika fasilitas dasar seperti APD saja tidak memadai, bagaimana kita bisa bekerja maksimal? Ini soal keselamatan, bukan sekadar peralatan,” ujar Sandi tegas.

Akhir Perjalanan atau Awal Baru?

Kini, Sandi resmi meninggalkan Damkar Depok. Meski hanya dengan selembar surat formal, kisahnya menyisakan pertanyaan besar tentang transparansi, perlindungan pekerja, dan keberanian melawan sistem. Sandi menyebut perjuangannya belum usai.

“Apa pun yang terjadi, saya tidak menyesal bersuara. Kalau saya diam, saya sama saja membiarkan masalah ini terus ada,” tekadnya.

Kisah ini menjadi pengingat bahwa suara kecil dari bawah pun bisa menjadi percikan perubahan. Namun, apakah perubahan itu akan terwujud atau hanya terkubur oleh sistem? Waktu yang akan menjawab.

Yang jelas, kasus Sandi adalah bukti nyata bagaimana media sosial mampu menjadi alat efektif untuk membuka mata publik. Dari video “room tour” yang sederhana, isu ini terus menggulir, memancing reaksi mulai dari publik, lembaga antirasuah, hingga sorotan media nasional. Jika sejak viral pertama Pemerintah Depok mampu menyelesaikan masalah ini dengan bijak, tentu drama ini tak perlu terjadi lagi. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya: sebuah babak baru yang terasa seperti deja vu.

Sungguh ironi ketika pemerintah, yang seharusnya belajar dari pengalaman, justru terjerumus di lubang yang sama. Apakah ini memang sekadar kelalaian yang tak masuk akal, atau ada tujuan terselubung untuk menjadikannya drama serial pengalihan isu? Jika ya, itu sungguh strategi yang culun di era di mana media sosial justru akan membuat setiap cerita terus membesar seperti bola salju. Apalagi kini kasus ini sudah terlanjur viral, dan pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali bertindak cepat sebelum ini menjadi momok baru yang menggerus kredibilitas.

Dalam skala lebih luas, pemerintahan Presiden Prabowo pun seharusnya merespons dengan gesit. Bukankah telah ada Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (PCO) yang dihuni banyak tenaga ahli komunikasi terbaik? Mengapa persoalan “remeh” seperti ini dibiarkan mendisrupsi fokus bangsa untuk hal-hal besar yang lebih strategis di masa depan? Sebuah langkah konkret dan respons cepat dari pemerintah akan jauh lebih efektif daripada membiarkan isu ini berkembang liar, kecuali memang ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik drama ini.

Pada akhirnya, kasus ini mengajarkan kita satu hal: media sosial adalah senjata publik yang sangat kuat. Namun, apakah kekuatan itu akan menjadi katalis perubahan atau sekadar panggung baru untuk kebodohan birokrasi? Jawabannya ada di tangan para pemangku kekuasaan. Jangan biarkan bola ini terus menggelinding tanpa arah—kecuali memang drama seperti ini yang kita butuhkan untuk “hiburan” semu di tengah problematika bangsa. Tabik.