Konflik Politik Jokowi Vs PDIP, Muslim Arbi: KPK Jadi Alat Tekan!
JAKARTASATU.COM— Analis Politik Muslim Arbi mengatakan publik sudah mengetahui sejak lama konflik Jokowi dengan PDIP. Muara konflik itu terjadi semakin dalam saat memasuki pilpres 2024-2029. Saat Pilpres 2024 PDI-P mengusung Ganjar Pranowo – Mahfud MD capres-cawapres. Jokowi sendiri terlihat dukung pasangan Prabowo-Gibran, puteranya.
“Setelah Pilpres Prabowo-Gibran ditetapkan MK sebagai pemenang. Dan dilantik pada 20 Oktober 2024. Dan Jokowi mengakhiri masa jabatannya. PDIP pun akhirnya memutuskan memecat Jokowi Gibran puteranya dan Bobby Nasution mantu nya dari PDIP,” kata Muslim Arbi, Sabtu 11/1/2025.
“Dampak pemecatan itu memancing ketegangan semakin tinggi. Apalagi dalam waktu dekat dengan PDIP yang akan selenggarakan Kongres,” imbuhnya.
Muslim Arbi mengemukakan, sebelum mengakhiri masa jabatannya. Jokowi sempat membentuk Pansel KPK untuk memilih pimpinan dan komisioner baru. Itu artinya jabatan presiden ke duanya seharusnya sesuai UU tidak lagi memilih pimpinan dan komisioner baru. Jokowi lakukan itu. Dan itu suatu tindakan pelanggaran UU KPK.
“Di tengah kontroversi itu KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka yang di kaitkan dengan kasus Harun Masiku,” ucap Muslim.
“Terlihat KPK sangat memaksakan penetapan tersangka atas kasus Hasto ini. KPK baru menggeledah rumah Hasto untuk cari alat bukti? Padahal KPK klaim telah miliki sejumlah bukti,” dia menambahkan.
Muslim Arbi menilai KPK masih mencari alat bukti
Muslim Arbi menilai pemeriksaan terhadap Wahyu Setiawan yang putusannya sudah inkraah karena telah menjalani hukum pun, KPK masih memanggil dan meminta keterangan mantan komisioner KPU itu. Terkesan KPK masih mencari cari alat bukti? Ko Hasto sudah ditetapkan Tersangka?
“Sikap pimpinan dan komisioner KPK ini patut mengandung tanda tanya. Sejumlah pengamat berpendapat. KPK seperti balas jasa terhadap Jokowi yang meloloskan pimpinan KPK periode sekarang,”
Di sini terlihat pemaksaan tersangka terhadap Hasto bahkan ada ancaman untuk menahannya itu dapat dibaca sebagai pemanfaatan KPK untuk balas dendam terhadap PDI-P kalau dilihat dari pemecatan yang di lakukan PDIP terhadap Jokowi, anak dan mantunya,” jelas Muslim.
“Maka kesan yang muncul pemanfaatan KPK sebagai instrumen (alat) politik terkait konflik antara Jokowi vs PDIP tak dapat di hindari,” Muslim Arbi menegaskan.
Lanjutnya, maka dengan mata telanjangi, publik menyimpulkan KPK jadi alat politik Jokowi untuk habisi atau berupaya hancurkan PDIP dengan men tersangka kan Hasto, menarget Yasona Laoly dan Megawati.
“Bahkan menjelang Kongres PDIP dalam waktu dekat ini. Permintaan ini dapat dengan mudah sekali terbaca dan kentara mencolok mata. KPK digunakan Jokowi untuk rusak dan rebut PDIP? Muslim mempertanyakan.
Kata Muslim, dan dengan agenda itu terlihat betul upaya pemaksaan tersangka dan KPK berupaya menangkap dan menahan Sekjen PDIP itu terlihat sangat gamblang sekali ada upaya balas budi komisioner dan ketua KPK saat ini?
Lebih lanjut, hal itu terlihat KPK memainkan agenda politik untuk tekan PDIP dengan agenda tersembunyi Jokowi. Padahal itu mudah sekali terbaca sebagai langkah jokowi yang konyol yang berambisi merebut PDIP yang telah membesarkan nya. Dan telah menjadikan nya walikota, Gubernur hingga Presiden dua periode. Dan karya dan jasa besar PDIP dan Megawati itu dibalas dengan pengkhianatan dan upaya penghancur an dan meremukkan nya.
“Dan publik memandang KPK sebagai amunisi politik Joko Widodo. Padahal itu konyol. Dan permainan yang sangat rendah dan mudah sekali terbaca,” tegas Muslim.
Muslim menegaskan di sinilah KPK di jadikan instrumen politik untuk tekan lawan Jokowi sebagai imbalan restu yang di berikan oleh Jokowi di ujung sisa kekuasaannya. Maka pantas kalau Ketua dan Komisioner sekarang ini perlu di bekukan dan di bentuk pansel baru oleh Presiden Prabowo untuk selamat kan KPK.
“Jika tidak, publik anggap KPK menjadi partai, alat dan kekuatan politik untuk langgeng kan politik dan kekuasaan Jokowi. Dan itu jelas-jelas mengkhianati dan menyimpang dari misi suci KPK didirikan. Dan karena itu KPK patut di bubarkan!!!,” tandas Muslim. (Yoss)
