Ekonomi Sulit Sangat Paradoks Rapat RUU TNI di Hotel Mewah, Koalisi Masyarakat Sipil: Curiga Agar Lokasi Tidak Bisa Diakses Masyarakat
JAKARTASATU.COM— Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti keputusan Komisi I DPR yang menggelar konsinyering rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di hotel mewah. Hal itu dinilai sebagai sebuah paradoks di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Komisi I DPR dan pemerintah mengadakan Rapat Panja Revisi UU TNI di Hotel Fairmount, Jakarta selama dua hari.
“Kami melihat ini sebuah hal yang paradoks ya. Di tengah situasi negara, situasi ekonomi negara yang sulit, ada banyak gelombang PHK, kemarin bu Sri Mulyani baru menyampaikan bahwa ada defisit kurang lebih Rp3 triliun di APBN, yang menunjukan ada situasi krisis,” kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).
Namun, di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi, DPR justru memilih hotel mewah sebagai lokasi untuk membahas revisi perundang-undangan.
Hal itu menimbulkan kecurigaan bahwa pemilihan lokasi tersebut bertujan agar tak mudah dijangkau masyarakat. Sehingga pembahasan revisi UU TNI tak gaduh.
“Akhirnya masyarakat pada akhirnya tidak bisa mengakses apa saja pertemuan, apa aja yang dilakukan gitu ya, karena sifatnya tertutup gitu kan. Padahal masyarakat juga berhak tahu apa yang dibahas gitu kan,” terang Dimas.
Dimas menyebutkan, salah satu elemen pembentukan perundang-undangan adalah kemudahan akses informasi bagi publik untuk memantau proses pembentukan produk undang-undang.
“Jadi, menurut kami ini satu hal yang sangat-sangat paradoks. Di Tengah situasi yang sangat sulit secara ekonomi, tapi kemudian ada pemborosan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh anggota DPR untuk melakukan pembahasan, dengan motivasi terselubung dan juga dengan upaya diam-diam,” tutur Dimas.
Sebagai informasi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah kembali melanjutkan Rapat Panitia Kerja (Panja) membahas Revisi Undang-undang TNI. Rapat Panja ini sudah digelar sejak kemarin.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin menjelaskan rapat panja ini sudah dilangsungkan sejak kemarin siang pukul 13.30 WIB di salah satu hotel, kawasan Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus). Rencananya, rapat akan kembali digelar hari ini mulai pukul 10.00 WIB.
“Kita mulai kemarin pada pukul 13.30 WIB setelah salat Jumat. Kita mulai, tadi malam sampai sekitar jam 22.00 WIB. Hari ini akan mulai lagi jam 10.00 WIB. Sampai kapan nanti jam berapa saya belum tahu,” ungkap TB Hasanuddin kepada wartawan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).
Hasanudin menjelaskan pada rapat perdana pembahasan RUU TNI ini, Panja sudah merampungkan 40 persen dari daftar inventaris masalah (DIM). Dia menyebut total ada 92 DIM yang akan diselesaikan menyangkut Revisi UU TNI ini.
“Kemudian semalam kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40 persen dari jumlah DIM. Saya tidak hafal persis, kira-kira seperti itu. Itu yang kita selesaikan dari 92 DIM,” jelas Hasanudin.
TB Hasanudin menerangkan pada rapat kemarin hal yang banyak dibahas berkaitan dengan usia masa pensiun. Pembahasan usia masa pensiun ini dilakukan mulai dari level bintara, tamtama hingga perwira.
“Kemudian juga nanti kita bicarakan, kemarin sudah diputuskan untuk secara gradual. Jadi tidak serta-merta. Mungkin yang sekarang umurnya sekian sudah dekat mepet dengan pensiun, ya langsung pensiun,” kata TB Hasanuddin.
“Ada yang kurang satu tahun ya ditambah dan sebagainya. Secara pasti, saya lupa urut-urutannya. Tapi catatan valid saya ada,” imbuh dia.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI dan pemerintah menggelar rapat membahas RUU TNI. Rapat digelar di hotel kawasan Jakpus dan masih berlangsung hingga malam ini.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin membenarkan rapat pembahasan RUU TNI tersebut. Dia mengatakan rapat diikuti Panja UU TNI DPR dan Panja UU dari pemerintah.
“Betul, Panja UU TNI DPR dengan panja UU dari pemerintah,” kata TB Hasanuddin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (14/3/2025). (Yoss)
