JAKARTASATU – Senin 16 Oktober 2017 Gubernur terpilih Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Baswedan dan Sadiaga Uno akan dilantik.
Pasangan Anies-Sandi menang dalam Pilkada 2017 tahun ini. Dan menumbangkan petahana yang kalahnya lebih dari 16%, kekalahan yang telak dalam sejarah petahana.
Kita tak akan lupakan Ahok-Djarot dan Jokowi yang pernah jadi Gubernur dan tentunya saja bahkan kita juga tak akan melupakan sejumlah Gubernur sebelumnya yang daftarnya mulai dari Soewirjo 23 September 1945 – November 1947, Daan Jahja, Daan Jahja (Gubernur Militer Jakarta) 1948-1950, lalu ada Suwiryo lagi 17 Februari 1950-2 Mei 1951, Syamsurijal 2 Mei 1951 – 9 November 1953, Sudiro 9 November 1953-29 Januari 1960, Dr Sumarno Sosroatmodjo 29 Januari 1960 – 26 Agustus 1964, Henk Ngantung 26 Agustus 1964 -15 Juli 1965, Soemarno Sosroatmodjo 15 Juli 1965 – 28 April 1966, Ali Sadikin 28 April 1966-1977, Tjokropranolo 1977-1982, R. Soeprapto 1982-1987, Wiyogo Atmodarminto 1987-1992, SoerjadiGubernur 1992 1997, Sutiyoso 6 Oktober 1997- 6 Oktober 2002, Fauzi Bowo 7 Oktober 2007- 7 Oktober 2012, Joko Widodo 15 Oktober 2012 16 Oktober 2014, Basuki Tjahaja Purnama 16 Oktober 2014-19 November 2016, Djarot Saiful Hidayat, 9 Mei 2017-15 Juni 2017 dan Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta Terpilih) 16 Oktober 2017-16 oktober 2022.
Nah jelaskan kan kita tak akan lupa mereka karena mereka punya jasa banyak atas Jakarta, tanpa harus dielu-elukan.
Tapi catatan mereka masing-masing menjadi sejarah dan kesaksian Jakarta. Mereka semua telah berjasa, mereka semua memiliki arti yang baik atas Jakarta. Tak perlu lebay jika hanya ini menyebutkan tak akan lupa. Jika saat ini Bang Ali masih ada mungkin soal yang lebay bagi Bang Ali dianggap berlebihan.
Saya pernah berjumpa dengan Bang Ali di rumahnya di Jalan Borobudur saat ini saya diskusi kecil. Dan ternyata dia orang yang sangat bersahaja, santu dan bahkan tidak pernah merasa klaim-klaim atas Jakarta yang sangat luar biasa di Zamannya. Dia menganggap semua itu hanya untuk rakyat Jakarta.
Saat itu saya sebagai panitia dari event Pusat Studi Kelirumologi yang dipimpin Jaya Suprana memberikan penghargaan kepada 10 tokoh, termasuk Ali Sadikin dan Kwik Kian Gie. Pertemuan saya dengan Bang Ali itu sangat serius saking seriusnya Panitia diminta jelaskan apa maksud dari penghargaan Keliurumologi itu. Dan saya bersama Jaya Suprana menghadap akhirnya.
Kami diterima di ruang khusus dan bicara panjang lebar alasannyanya dan penghargaan ini artinya memilih para tokoh yang dianggap berjasa meluruskan kekeliruan. Karena itulah, penghargaan ini diberi nama “Penghargaan Kelirumologi” dan Penganugerahan ini bagi Ali Sadikin (mantan Gubernur DKI Jakarta), yang mana Bang Ali dinilai berjasa melawan berbagai kekeliruan dalam konsep tata kota. Antara Lain mendirikan pusat kebudayaan Taman Ismail Marzuki (TIM), serta melakukan penertiban lokasi kemaksiatan seperti perjudian dan prostitusi.
9 tokoh lainnya saya kutip link berita dalam file digital yang acara penghargaannya di Ruang Ballroom Hotel Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (9/8/2005). Silakan Klik https://news.detik.com/berita/418853/bang-ali-kwik-dan-8-tokoh-lain-terima-penghargaan-kelirumologi
Maaf tulisan tadi sebagai pelengkap bahwa jasa Bang Ali jlas tak akan dilupakan. Belum bicara jasa para Gubener lainnya, pasti banyaklah.
KAWAL ANIES-SANDI
Kembali lagi saya ingin tegaskan bahwa Anies-Sandi akan dilantik pada Senin 16 Oktober 2017 pukul 16.00 di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur pelantikan gubernur harus pada hari kerja, sebenarnya jadwal Anies-Sandi itu pada 15 Oktober, dengan jatuhnya 15 Oktober hari Ahad maka pelantikan mundur satu hari.
Meski begitu rupanya banyak sekali goncangan yang akan dihadapi Anies-Sandi ini, mulai dari soal bahwa program Anies-Sandi akan menganggur selama enam bulan awal kepemimpinannya.
Penyebabnya, tak satu pun program Anies-Sandi masuk secara utuh ke APBD Perubahan 2017. Alasan dari Pemprov DKI, kata Taufik, program Anies-Sandi beririsan dengan program yang ada sekarang.
Anies-Sandi diberi waktu 6 bulan untuk menyusun rancangan program jangka menengah daerah (RPJMD). Di antara program yang harus segera dituntaskan adalah hunian dan transportasi.
“Maksimal enam bulan sesudah dilantik (harus diserahkan). Itu harus sudah disepakati bersama,” kata Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati di kantornya, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017) kepada media. Tuty mengatakan banyak yang harus dilanjutkan Anies-Sandi.
Ia mengatakan beberapa program yang harus diselesaikan di antaranya penyediaan hunian dan transportasi. “Yang pasti backlog perumahan, program pembangunan transportasi saya pastikan berlanjut, ada underpass juga,” sebutnya.
Tapi saya yakin Tim Anies-Sandi tidaklah sepolos apa yang dilihat. Makanya dia menang, dan dia memiliki Tim Sinkronisasi telah menyerahkan hasil kerja selama 6 bulan kepada Anies-Sandi.
Laporan tersebut salah satunya berisi soal rancangan kerja program daerah. Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said saat menyerahkan laporan menyampaikan, dari 23 janji kerja Anies-Sandi, sudah diterjemahkan menjadi 167 program. Juga 527 kegiatan yang dibagi menjadi 14 bidang RKPD. Tim ini adalah menjabarkan visi dan misi Anies-Sandi. Hasil kerja Tim Sinkronisasi diterjemahkan dalam satu dokumen.
“Tujuannya menjabarkan visi dan misi Anies-Sandi untuk masuk ke dalam RKPD. Juga menerjemahkan ke dalam satu dokumen berupa jangka pendek dan panjang perubahan APBD 2017 dan rancangan 2018,” jelas Sudirman.
Yang lebih berat lagi adalah Anies-Sandi berhadapan dengan kasus Reklamasi. Sebenarnya putusan pemerintah pada 18 April 2016 yang menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta dengan dasar keputusan dalam rapat antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa proyek reklamasi akan dihentikan sampai semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur perundang-undangan terpenuhi. Saat itu Rizal dengan lantang untuk sementara, kita hentikan sementara, moratorium, pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta, sampai semua persyaratan perundang-undangan dipenuhi, jelas Rizal.
“Langkah selanjutnya adalah membentuk joint committee yang melibatkan pejabat-pejabat dari Sekretariat Kabinet, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembentukan joint committee bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang saat ini terjadi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta,”jelas Rizal.
Rizal mengakui, banyak peraturan yang tumpang tindih dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, ia menekankan, peraturan yang menjadi acuan adalah peraturan terbaru sesuai hierarki yang berlaku di Indonesia.
“Undang-undang lebih tinggi hierarkinya dari kepres ataupun perpres. Peraturan yang lama tentu dikalahkan undang-undang yang baru, kecuali ada pasal-pasal pengecualiannya,” ucap Rizal. Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Keputusan itu diambil dalam rapat antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (18/4/2016).
Rizal mengatakan, proyek reklamasi akan dihentikan sampai semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur perundang-undangan terpenuhi. Untuk sementara, hentikan sementara, moratorium, pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta, sampai semua persyaratan perundang-undangan dipenuhi.
Setelah penghentian sementara reklamasi ini, Rizal menyebut, langkah selanjutnya adalah membentuk joint committee yang melibatkan pejabat-pejabat dari Sekretariat Kabinet, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Rizal, pembentukan joint committee bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang saat ini terjadi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Reklamasi pun berhenti, namun sayang entah kenapa Rizal, dengan digantinya Menko Maritim Rizal Ramli karena kena resuffle kabinet Jilid II. Rizal sendiri daingkat Presiden Joko Widodo pada perombakan kabinet Jilid I dan Rizal masuk mengantikan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Seosilo, yang menjabat sejak 27 Oktober 2014. Indroyono digantikan oleh Rizal Ramli Pada Oktober 2015.
Hanya setahun Rizal pun diganti oleh Luhut Binsar Pandjaitan pada 27 Juli 2016 “Pergantian Rizal Ramli mengejutkan. Karena kami menilai sebenarnya tidak ada masalah dengan kerjanya. Kami jadi menduga-duga, apa pergantian terkait pembatalan pembangunan reklamasi pulau G,” kata DPP Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Marthin Hadiwinata.
Dia menyebutkan beberapa kebijakan Rizal Ramli yang harus dipertahankan Menko Maritim baru, Luhut Binsar Pandjaitan. Soal harus memastikan program tol laut berjalan dengan baik. Karena, pembangunan tol laut merupakan kunci penting dari seluruh program kemaritiman.
“Kita harapkan pembangunan infrastruktur kelautan harus dipastikan berjalan dengan baik,” katanya. Kedua, pembangunan industri untuk menopang tangkapan hasil ikan nelayan. Sehingga, hasil tangkapan nelayan bisa memiliki nilai tambah untuk perekonomian. Ketiga, program pemberian perlindungan terhadap nelayan tradisional. Dan, keempat, mempertahankan keputusan pembatalan proyek reklamasi Pulau G di teluk Jakarta.
Seraya, mengkaji ulang reklamasi di daerah lain yang sampai saat ini belum dibatalkan.
Namun apa yang terjadi?
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada 5 Oktober 2017 Moratorium pembangunan megaproyek reklamasi resmi dicabut.
“Moratorium, Alhamdulillah dari Pak Menko Maritim Alhamdulillah sudah ditandatangani. Sudah (dicabut),” kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati, (6/10/2017). Pernyataan Tuty memang aneh dan bertentangan dengan banyak pihak.
Marthin misalnya mengatakan, tidak ada alasan pemerintah menarik pembatalan proyek reklamasi Pulau G. Karena, secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Utara juga telah membatalkannya.
“Pemerintah harus patuh hukum. Kalau keputusan pembatalan ditarik lagi, ya berarti kecurigaan kami betul, pencopotan Rizal terkait reklamasi,” ujarnya.
Seperti diketahui, Rizal Ramli memutuskan membatalkan pembangunan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta karena merusak lingkungan dan menyebabkan nelayan mengalami kerugian besar.
Rizal menyimpulkan proyek tersebut melakukan pelanggaran berat. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Puput TD Putra memiliki kecurigaan yang sama. Tapi, dia berharap, Luhut tidak membatalkan keputusan penghentian reklamasi Pulau G. Persoalan Reklamasi Pulau G menjadi persoalan tarik menarik antara pusat dan DKI Jakarta. waktu itu Basuki bahkan dikabarkan tetap ngotot untuk melanjutkan pembangunan proyek itu.
Namun Rizal Ramli menolak keras dan telah memutuskan penghentian proyek itu. Kini Pemprov DKI bangga Menko Maritim Resmi Cabut Moratorium Reklamasi lalu bagaimana nasibnya.
Ketegangan muncul antara Gubernur baru yang dipertaruhkan. Dengan Moratorium pembangunan megaproyek reklamasi resmi dicabut oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada 5 Oktober 2017 menyatakan surat penghentian sementara reklamasi atau moratorium sudah tidak berlaku lagi.
Menko Maritim sudah pernah mengeluarkan surat (moratorium), dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 27 Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pencabutan moratorium reklamasi berlaku untuk 17 pulau. Selanjutnya, pembangunan di pulau buatan tersebut dapat dilanjutkan para pengembang dengan syarat DPRD DKI melanjutkan pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pilau Kecil (RZWPPPK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Akibat informasi ini Anies menjadi sasaran, sejumlah media menyerang Anies.
Bahkan CNN menulis Anies Bungkan soal Reklamasi. Ya jelas saja bungkam Anies kan belum jadi Gubernur, kenapa harus berkoar, dilantiknya saja belum. Kan baru dilantik 16 Oktober 2107 …Broer…!!!
Reklamasi Teluk Jakarta memang sengit. Janji Anies di kampanye ada soal ini dan jelas menolak Reklamasi, sedang saat ini Pemerintah menyatakan tidak ada alasan lagi untuk menunda reklamasi teluk Jakarta.
Sebab, kajian teknis menghasilkan tidak ada masalah dengan proyek tersebut dan pendapatan dari proyek tersebut sebagian akan digunakan untuk memodali pembangun tanggul raksasa (giant sea wall).
***
Sejumlah kalangan banyak yang mendukung Anies misalnya Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI) mengajak agar Anies Sandi dikawal dalam urusan reklamasi teluk jakarta bukan semata turun ke jalan.
Meskipun jika diperlukan ya hayo aja. Tapi lebih dari itu. Dikawal artinya semua lapisan masyarakat bersikap dan bersuara satu visi dari tempat kita berkiprah masing masing.
“Menolak berlanjutnya reklamasi, yang bergerak di media. Yang bergerak di perguruan tinggi. Yang bergerak di LSM. Yang bergerak di asosiasi pengacara Dan sebagainya. Semua satu visi dan satu suara. Menolak reklamasi,” ujar Hendrajit.
Ia juga mengatakan Kita kepung dari berbagai lini melalui aksi informasi dan pembrntukan opini publik. Melalui berbagai sarana media yang bisa kita akses. Dengan mendayagunakan bakat bakat khusus dan kebisaan kita masing masing. “Inilah yang dinamakan massa aksi. Aksi dr berbagai elemen dan lapisan masyarakat yang berkesadaran. Bukan mobilidasi. Atau sekadar ngumpul ngumpulin orang banyak,” ujarnya.
Akun Petruxisme menulis dan viral di WAG-WAG “Pulau Reklamasi” “Dana Revolusi” “Uang Merah” Pada tahun 2014/15 harga perkiraan paling bawah untuk hasil 17 pulau reklamasi itu berkisar sekitar 6000 T.
Lalu tiga tahun kemudian sekitar tahun 2018 setelah beberapa pulau terbentuk dengan prasarananya maka nilainya akan meningkat sekitar 50% – 60% atau sekitar 9000 T – 9060 T Dan pada tahun 2024/25 setelah pulau-pulau itu lengkap pengurukkannya dan sudah dilengkapi oleh beberapa sarana dan prasarana maka harganya akan melambung sekitar 300% dari harga semula,yaitu berkisar sekitar 18.000 T.
Tidak berhenti sampai disana, dua atau tiga tahun kemudian setelah tembok laut raksasa (giat sea wall) selesai dibangun maka nilai harga keseluruhan disana sudah berada pada kisaran 24.000 T. The New Singapore atau New Dubai on Southeast Asia adalah kekayaan bangsa Indonesia yang ingin dimonopoli oleh segelintir manusia-manusia serakah yang pada dasarnya hanya menganggap Nusantara hanya tanah perantauan. Jika hari ini ada segelintir orang yang mau menggelontorkan dana 600 T untuk merebut kekuasaan maka itu pantas,karena itu hanya senilai 3.5% dari harga pada tahun 2024/25. Masa depan bangsa ini adalah mercu suar dunia bukan isapan jempol semata…!!!
Maka tak berlebihan Jacob Ereste dari Atlantika Institut Nusantara mengatakan Anies – Sandi akan saya kawal untuk melaksanakan janjinya menghentikan reklamasi pantai Jakarta. Saya janji, karena Anies-Sandi waktu kampanye dulu janji akan menghentikan penbunan laut itu. Reklamai itu salah, karena yang ditimbun itu bukan pantai, tapi laut. Maka sebutannya menimbun laut. Janji Anies – Sandi itu akan saya dikung selama konsisten melakukannya. Jika ingkar, maka saya akan jadi orang pertama yang menghujat dan melaknatnya. Saya janji setia, karena kesetiaannya mereka melaksanakan janjinya. Boleh kan ? Tidak ada yang salah. Hanya pemahaman dalam memahami maksud saya saja. Jadi tidak seperti yang ditafsirkan, ujar Jacob dari Banten.
Jadi jika mengutip M Arief Pranoto penulis Buku Perang Asimetris bahwa Cina dulu menyerahkan 11 pelabuhan lautnya ke Inggris setelah kalah perang (Perang Candu I dan II). Hari ini, saya membaca berita bahwa pemerintah hendak swastanisasi puluhan bandara dan pelabuhan laut kepada asing. Inilah sejatinya perang asimetris/nirmiliter.
Tanpa letusan peluru. Nyaris tanpa hingar bingar, negara target sudah takluk, justru mau menyerahkan simpul-simpul (transportasi) strategis. Inilah uniknya skema penjajahan gaya baru. Selain ia berjalan senyap, juga bangsa yang dijajah malah menganggap kaum penjajah sebagai dewa penolong. Kita justru jatuh cinta.
Nah jelaslah personifikasi itu bukankah ironis juga jika memaksakan Reklamasi dengan akan dibangun sejumlah tower dan yang berpenghuni bukan warga Pribumi? Jelas Reklamasi harus ditolak tentunya, dan Kawal Anies yang menolak Reklamasi.
Akhirnya tulisan ini juga ingin katakan kita bukan sekadar mengawal reklamasi, namun mungkin adanya yang tidak move on atas kekelahan jagoannya itu, sebab tim sang jagoan memang sukanya menjelekan lawan bukan mencerdaskan pemilih saat Pilkada lalu. Buktinya pasangan nomor satu diajukan sampai satu minggu jelang pilkada hari H pasangan nomor satu Ibu Siulvi dipanggil Aparat hukum.
Lupa bahwa pangan nomor tiga akhirnya unggul. Harusnya jadilah pencerdas pemilih dan jagoannya dijadikan unggulan diberikan info yang benar ke pemilih. Kini Sandi ada kabar bahwa usai dilantik akan dipanggil aparat benar tidaknya tidak mengerti, yang jelas akun @ronin016 tulisannya viral “Mengungkap Rencana ‘Penyanderaan’ Kasus Terhadap Gubernur DKI Terpilih 2017″di chirpstory.com yang isinya kami kutip:
Malam ini kami akan ungkap ratas rahasia minggu siang antara sejumlah pihak membahas rencana penyanderaan kasus kepada gubernur baru DKI
1. Ada pertemuan ratas rahasia dihadiri perwakilan dari KSP, kantor menko kemaritiman serta sejumlah pihak terkait posisi gubernur DKI baru
2. Pertemuan Minggu menjelang siang sehabis acara main golf, ada ratas rahasia membahas kasus yg akan menyandera gubernur dan wagub DKI baru
3. Semua terkait penyelamatan proyek reklamasi kedepannya versus kepemimpinan di DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
4. Menurut sumber kami, pembahasan menyeret pada soal kasus apa yang akan dipakai untuk menyandera pemimpin baru DKI tersebut
5. Kasus alat kesehatan dan melibatkan korporasi PT DGI yang menyeret nama Sandiaga Uno akan kembali dinaikkan oleh KPK
6. Pun dengan kasus proyek VSAT yang menyeret nama adik Anies Baswedan di Bareskrim polri akan dicoba kembali dinaikkan
7. Ada tim khusus yang bertugas menginventarisasi kasus kasus yang bisa menyandera kepada diri Anies Baswedan ataupun Sandiaga Uno
8. Pada sisi mana, serangan pembusukan dan penggiringan opini negatif bisa tercipta kepada pemimpin DKI tersebut
9. Intinya adalah pada nilai bargaining untuk menyandera kedua pemimpin baru DKI agar ikut melancarkan proyek reklamasi
10. Proyek reklamasi adalah proyek dengan pertaruhan nilai ratusan triliun serta sudah di iklankan di Singapura, Beijing dan Shanghai
11. Operasi pembusukan dan penciptaan opini negatif kepada pemimpin baru DKI tidak baku berpatokan sampai 16 Oktober 2017
12. Agendanya mnyerang scara psikis dan nama baik personal, hingga akhirnya ada pnawaran brupa ksepakatan tkait proyek reklamasi dilanjutkam
13. Pertemuan ratas rahasia Minggu siang tadi pagi juga membagi tugas beberapa tim termasuk bagian menciptakan opini (media)
14. Inti pokok tujuannya adalah menyandera pmimpin baru DKI sesuai dengan agenda yg dimiliki pusat dan para taipan sampai 5 tahun kedepannya
15. Poin lainnya adlh kalimat ‘menyesuaikan’ antara harapan pusat dgn keinginan gubernur dan wagub DKI baru Agar proyek reklamasi berjalan
16. Menyesuaikan sesuai keinginan Gubernur dan Wagub DKI yang baru Tetapi tetap proyek reklamasi berjalan
17. Akal bulus ini demi menutupi fakta sebenarnya yaitu Tekanan ancaman sandera kasus yang diciptakan
18. Akan ada tim yang secara khusus mdatangi Gubernur dan wagub DKI baru, dgn mmbuka gambaran jelas apa-apa yg akan trjadi bila proyek batal
19. Solusinya pun diberikan, yaitu dengan kalimat seolah ada ‘menyesuaikan’ keinginan Gubernur dan Wagub DKI baru terkait proyek reklamasi
20. Intinya mereka akan bergerak cepat, satu sisi menyiapkan alat dan perangkat kasus apa yg akan dipakai untuk sandera
21. Disisi lain, mereka akan tampil layaknya tim negosiator untuk nota kesepahaman terkait prsetujuan Gubernur baru terkait proyek reklamasi
22. Semua alat dan sumber daya akan dipakai, termasuk gunakan KPK dan kepolisian untuk lakukan pengolahan bahan kasus yg bisa menyandera
23. Proyek reklamasi bukan hanya bicara uang tetapi juga soal suksesi kepemimpinan 2019 Itu mandek atau batal maka suksesi pun terancam
24. Bukan hanya melibatkan kepentingan taipan tetapi juga melibatkan kepentingan dan agenda internasional (China dan Singapura)
25. LBP selaku mantan Dubes Singapura serta untuk suksesi Jokowi 2019, tentu bertanggungjawab agar proyek sarat kepentingan itu bisa jalan
26. Mnggunakan alat pukul dan sandera sprt KPK ataupun penegak hukum lain adlh hal yg sangat mungkin terjadi Tentu dgn intervensi kekuasaan
27. Tim negosiator yang akan berjumpa dengan Gubernur baru tentu membawa banyak bahan untuk menyandera kedepannya
28. Tinggal ditunggu respon serta reaksi dari Gubernur dan Wagub DKI yg baru Apakah akan ikuti atau tetap melawan dengan prinsip kebenaran
29. Bagi semua kepala direpublik ini, adanya ratas rahasia ini memberi bukti bahwa pemilik kekuasaan saat ini adlh antek cukong
30. yang bersedia menggadaikan rasa nasionalisme diri demi suksesi plus tambahan statusnya: Pengkhianat negeri sedang memimpin RI Ibu Pertiwi makin meratapi nasib negeri Ketika pemimpin negeri yang baik harus hadapi ancaman dari para pengkhianat negeri Sandera kasus diri.
Ngeri kali jika terjadi.
Hmmm intinya Kawal Anies-Sandi dan selamatkan Jakarta.
-AM Kartadipura /www.JAKARTSATU.COM | Jakarta Senyatanya
