JAKARTASATU– Jangan lupa, dulu pemerintah Orde Baru yang sering dianggap otoriter sekalipun beberapa kali pernah membentuk TGPF untuk mengungkap kasus-kasus yang jadi sorotan publik. Seperti kasus penembakan di Dili dan Liquica pada awal 1990-an, misalnya.
Pada saat itu menurut Fadli Zon, politisi Gerindra tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memang sedang rendah, sehingga setiap klaim atau kesimpulan apapun dari aparat keamanan tak lagi dipercayai. Untuk mengembalikan kembali kepercayaan itu, pemerintah akhirnya terbuka membentuk TGPF.
Hal serupa menurutnya juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden SBY. Meski tak bernama TGPF, pada saat terjadi konflik antara Polri dengan KPK, Presiden membentuk tim independen yang disebut Tim Lima.
Tim itu terbukti bisa menambal lubang apriori yang tengah menganga di masyarakat. “Jadi, Presiden, dan juga Kapolri harus memahami situasi serupa yang terjadi hari ini. Isu dan kasus penganiayaan itu jangan diambangkan, apalagi dikecilkan,” katanya, merespon dua pandangan berbeda dari pemerintah terkait penganiayaan ulama, di akun Twitter pribadi miliknya.
Karena, lanjut Fadli, di luar apapun fakta obyektif yang nantinya ditemukan, yang jelas kasus penganiayaan terhaap tokoh agama ini melibatkan soal yang sensitif.
“Sehingga, polisi dan pemerintah seharusnya berhati-hati dalam menangani kasus ini. Termasuk, berhati-hati dalam membuat pernyataan.”
Menurut dia lagi, mesti dilibatkan unsur-unsur masyarakat sipil di dalamnya (TGPF). Misalnya Komnas HAM, MUI, ormas, akademisi, atau unsur-unsur lain yang terkait. Setidaknya ada tiga hal positif yang bisa dipetik pemerintah dari pembentukan tim semacam itu.
“Pertama, pengungkapan kasus secara obyektif akan mengurangi simpang siur yang berkembang di masyarakat. Tentunya ini bagus untuk memelihara stabilitas keamanan ke depannya.
Kedua, pembentukan tim independen akan membuktikan pemerintah dan aparat mau bersikap transparan dan obyektif dalam mengungkapkan kebenaran sebuah kasus. Dan ketiga, tentu saja hal itu akan mengembalikan lagi tingkat kepercayaan publik terhadap aparat dan juga pemerintah.” RI
